Cakrawala News – 13 November 2026 | Pemerintah masih mematangkan rencana pembangunan megaproyek Giant Sea Wall (GSW), tanggul laut raksasa yang dirancang untuk melindungi kawasan pesisir utara Jawa dari banjir rob dan penurunan muka tanah. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan pihaknya tengah mempelajari studi kelayakan atau feasibility study yang dilakukan beberapa tahun lalu untuk mengecek relevansinya dengan kondisi saat ini.
Pernyataan itu disampaikan AHY dalam konferensi pers di Kantor Kemenko IPK, Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2025). Menurutnya, anggaran yang dibutuhkan untuk membangun proyek gsw ini cukup besar, sehingga pemerintah harus serius menyiapkan langkah agar proyek tetap bisa digarap ke depan.
“Cukup besar anggaran yang diperkirakan untuk bisa membangun itu, kita tetap akan serius untuk bisa menggarap ke depan. Walaupun kita juga tahu, bukan hanya Jakarta yang menghadapi ancaman banjir rob atau land subsidence,” kata AHY.
Untuk tahap awal, pemerintah berencana membangun GSW sepanjang 21 kilometer untuk mengatasi persoalan di kawasan utara Jakarta. Pihaknya juga akan kembali melakukan kajian mendalam terkait penurunan muka tanah di Jawa Tengah hingga Jawa Timur.
Dua Tantangan yang Harus Dihadapi
AHY mengakui pemerintah dihadapkan pada dua kondisi yang menimbulkan tantangan dalam merealisasikan proyek ini. Di satu sisi, ada tantangan alam yang membebani kehidupan masyarakat di kawasan pesisir. Di sisi lain, ada keterbatasan anggaran.
“Kita dihadapkan pada tantangan alam, survival bagi masyarakat kita, terutama di pesisir pantai, tetapi juga kita selalu menghadapi prioritas yang lainnya. Ada keterbatasan anggaran di sana-sini, kita harus mencari sumber-sumber pendanaan yang juga credible. Ini akan terus kami pikirkan dan tentunya menunggu arahan-arahan dari Bapak Presiden (Prabowo Subianto),” ujarnya.
Karena itu, pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. AHY menyatakan pihaknya akan membuka pintu bagi investasi swasta melalui penguatan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha, baik dari dalam maupun luar negeri.
“Pemerintah tidak bisa sendirian kita melibatkan atau ingin memperkuat skema kerja sama pemerintah dan badan usaha investasi harus kita hadirkan baik dari dalam maupun luar negeri,” kata dia.
Skala Proyek dan Dukungan Internasional
GSW merupakan bagian dari rencana pembangunan terpadu pesisir ibu kota yang dikenal sebagai National Capital Integrated Coastal Development (NCICD). Rencana awal pembangunannya membentang sepanjang 32 kilometer dari Tangerang hingga Pelabuhan Tanjung Priok, dengan potensi perluasan hingga 700 kilometer di sepanjang pantai utara Jawa, dari Banten hingga Gresik.
Dalam sumber lain, jalur tanggul proyek ini dirancang membentang dari Cilegon (Banten) hingga Gresik (Jawa Timur) dengan total panjang diperkirakan mencapai 946 kilometer. Perbedaan angka tersebut mencerminkan skala rencana yang masih dalam tahap kajian.
Gagasan GSW bukan hal baru. Kerja sama antara Indonesia, Korea Selatan, dan Belanda terkait proyek tanggul laut dimulai pada 2016 melalui pembentukan forum Trilateral Cooperation. Inisiatif itu dirancang untuk menyusun strategi terpadu dan business case dalam rangka merehabilitasi lingkungan pesisir Teluk Jakarta.
Sebagai kelanjutannya, pada Februari 2017 dibentuk Project Management Unit NCICD. Pada 2020, unit tersebut bersama para mitra menghasilkan Integrated Flood Safety Plan, kerangka pengendalian banjir terpadu yang mencakup penyediaan air bersih, perbaikan sanitasi di wilayah muara, dan sistem proteksi banjir yang lebih sistematis. Proyek percobaan sepanjang 43 kilometer dari Tangerang ke Bekasi sudah dijalankan dengan dukungan grant dari Korea Selatan dan Belanda.
Presiden Prabowo Subianto sendiri menempatkan proyek ini sebagai salah satu infrastruktur paling penting. “Salah satu nanti infrastruktur yang paling penting adalah Giant Sea Wall. Giant Sea Wall yang akan menyelamatkan pantai utara Jawa,” kata Prabowo saat penutupan Kongres ke-VI Partai Demokrat di Jakarta, Selasa (25/2/2025).
Tak Hanya Tanggul, Masalah Dasar Harus Dibereskan
AHY memastikan rencana pembangunan proyek jumbo ini diiringi penyelesaian permasalahan mendasar lainnya untuk mengurangi dampak penurunan muka tanah. Langkah itu antara lain peningkatan suplai air minum dari berbagai bendungan, normalisasi 13 sungai di Jakarta, hingga perbaikan sistem pengolahan limbah.
“Sehingga, pada saatnya ketika memang benar-benar sudah harus dibangun tanggul raksasa, open sea dikes, itu ini juga sudah dibereskan masalah-masalah lainnya sehingga tidak menimbulkan masalah baru,” kata AHY.
Staf Khusus Menko Infrastruktur, Herzaky Mahendra Putra, menegaskan proyek GSW tidak akan merugikan nelayan. Menurutnya, proyek ini justru untuk meningkatkan kesejahteraan warga pesisir yang selama ini dibayang-bayangi ancaman banjir rob dan abrasi.
“Teman-teman nelayan, warga pesisir Jakarta, warga pesisir di luar Jakarta, ya seluruh pesisirlah, nantinya yang masuk program ini, malah semakin sejahtera,” kata Herzaky kepada wartawan, Senin (17/2/2025).
Ia menjelaskan, program pembangunan GSW merupakan bagian dari NCICD yang dinilai dapat menyelesaikan sejumlah tantangan seperti sanitasi dan penyediaan air bersih yang lebih baik, serta menjamin konektivitas antarwilayah. Hal itu disebutnya berguna untuk pengembangan wilayah pesisir utara Pulau Jawa yang berkelanjutan.
Dari sisi fungsi, Giant Sea Wall adalah struktur pertahanan yang menawarkan perlindungan bagi wilayah pesisir dari ancaman banjir dan gelombang besar. Konstruksinya biasanya terbuat dari beton, baja, atau material kuat lainnya, sehingga berfungsi sebagai benteng bagi infrastruktur dan komunitas di kawasan pesisir. Beberapa desain bahkan menyertakan sistem penampungan air yang dapat diolah menjadi sumber air bersih.
Wilayah pesisir utara Jawa dipilih karena mengalami penurunan tanah hingga 25 sentimeter per tahun serta peningkatan permukaan air laut yang berisiko menenggelamkan kawasan pesisir. Kondisi itu membuat keberadaan tanggul laut dinilai semakin mendesak di tengah ancaman perubahan iklim.
Meski demikian, realisasi proyek gsw masih bergantung pada sejumlah faktor, mulai dari hasil kajian ulang studi kelayakan, ketersediaan anggaran, hingga masuknya investor swasta. Pemerintah menyatakan akan melihat prioritas dan menyesuaikannya dengan anggaran yang tersedia sebelum melangkah lebih jauh.
“Tentunya nanti akan kita lihat prioritasnya, dan kita hadapkan juga kepada anggaran yang tersedia,” kata AHY di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (12/3/2025).
Dengan skala yang sangat besar dan kebutuhan anggaran ratusan triliun rupiah, masa depan gsw akan sangat ditentukan oleh kejelasan skema pendanaan dan kesiapan pemerintah menyelesaikan persoalan dasar di kawasan pesisir. Publik pun menantikan langkah konkret berikutnya, termasuk laporan pemerintah kepada Presiden Prabowo terkait kelanjutan proyek strategis ini.
