Cakrawala News – 11 November 2026 | Fraksi Demokrat tunggu arahan AHY untuk gulirkan HMP terkait polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka. Partai Demokrat hingga kini belum mengambil sikap resmi soal wacana hak menyatakan pendapat (HMP) di DPR, dan masih menanti keputusan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama majelis tinggi partai. Sikap itu disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026), menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait syarat pendidikan Gibran.
"Kami belum menentukan sikap pasti namun tentu ini adalah permasalahan serius. Dan kami juga mendalami tentu, mengkaji pada setiap perkembangan yang terjadi. Namun belum ada keputusan, kita tunggu saja sampai nanti petinggi kami, ketua umum dan majelis tinggi menentukan langkah-langkah apa selanjutnya," kata Herman kepada wartawan.
Pernyataan itu menegaskan bahwa Fraksi Demokrat tunggu arahan AHY untuk gulirkan HMP terkait polemik ijazah Gibran, alih-alih bergerak sendiri di parlemen. Herman menyebut keputusan fraksi belum keluar secara resmi karena partainya masih berkoordinasi dengan berbagai fraksi lain di DPR.
Menunggu Agenda Bamus
Menurut Herman, pengajuan HMP harus melewati mekanisme yang berlaku di DPR, salah satunya pembahasan dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus). Ia mengaku belum mengetahui apakah usulan tersebut akan masuk agenda Bamus setelah rapat paripurna.
"Tentu kan segala sesuatunya harus diagendakan dalam Bamus, jadi nanti kita lihat saja apakah setelah Paripurna ini nanti ada rapat Bamus dan kemudian apa yang akan ditetapkan dalam Bamus. Jadi kita tunggu saja sampai nanti ada keputusan bersama di rapat bamus setelah rapat paripurna," ujar dia.
Dalam dialog Sapa Indonesia Pagi KompasTV, Rabu (11/11/2026), Herman juga menegaskan bahwa hak menyatakan pendapat merupakan hak para anggota Demokrat di DPR. Meski demikian, ia mengaku belum mengetahui siapa saja anggota Demokrat di parlemen yang akan menggunakan hak tersebut.
"Jadi, saya kira sekarang tahapannya kami sedang melakukan koordinasi dengan berbagai fraksi di DPR, tentu ini dalam rangka untuk kita sama-sama apa yang sebaiknya kita putuskan," ucapnya.
Ia menambahkan, dalam rapat Bamus sebelumnya belum ada keputusan untuk membahas usulan para anggota terkait HMP. Karena itu, Demokrat menunggu jadwal Bamus berikutnya dan hasil rapat tersebut.
Respons atas Putusan MK dan MA
Wacana HMP muncul setelah polemik ijazah SMA Gibran mencuat. Anggota Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia, mengaku terkejut dengan putusan MA soal surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran yang dinyatakan tidak sah. Menurutnya, DPR saat itu masih membahas putusan MK terkait polemik yang sama.
"Ya, saya sebenarnya kaget ya dengan putusan ini gitu. Karena kan kurang lebih 3,5 minggu kita masih mendiskusikan soal putusan Mahkamah Konstitusi ya. Terjadi juga pro dan kontra di masyarakat, tiba-tiba ada putusan Mahkamah Agung yang seperti ini," kata Doli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (2/11/2026).
Doli menyatakan tindak lanjut putusan MK dan MA memerlukan komunikasi dengan seluruh partai politik di DPR. Komisi II DPR, menurutnya, tidak bisa memutuskan sendiri terkait putusan tersebut.
Di sisi lain, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dikabarkan mulai bersuara akan mengajukan HMP. Herman menyikapi hal itu dengan menekankan pentingnya aturan dan kesepakatan bersama di DPR.
AHY Tunggu Kejelasan dan Hormati Konstitusi
Di Istana Kepresidenan, AHY menyatakan Partai Demokrat masih menunggu kejelasan terkait kabar kemungkinan Gibran mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden. Ia mengaku belum mengetahui secara persis isi pembicaraan antara Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran dalam pertemuan pada Selasa (10/11/2026).
"Sebetulnya tadi saya tidak tahu persis apa yang menjadi pembicaraan antara Bapak Presiden dan Bapak Wapres. Yang jelas kita tunggu semuanya, kita ingin mengetahui lebih jelas apa yang diutarakan," kata AHY.
AHY menegaskan bahwa setiap proses yang berkaitan dengan posisi Wakil Presiden harus mengacu pada ketentuan konstitusi dan prosedur yang berlaku. Partai Demokrat, katanya, bersama fraksi-fraksi lain di DPR ingin menghormati proses yang berjalan.
"Teman-teman di Senayan juga sama, pada prinsipnya kita ingin menghormati proses dan kita akan kembali kepada konstitusi dan tentunya Partai Demokrat juga ingin memastikan bahwa proses dan prosedur konstitusi itu dijalankan dengan baik," ujarnya.
Menanggapi namanya yang disebut-sebut masuk bursa calon pengganti Gibran, AHY menyatakan belum ada pembicaraan yang menghasilkan kesimpulan. Ia menyebut Demokrat terus menjalin komunikasi dengan fraksi partai politik lain di DPR.
"Ya kami tentunya tidak bisa sendiri, ya. Kami bersama dengan fraksi-fraksi partai lainnya di Senayan terus berkomunikasi, tapi tidak ada yang sangat konklusif hari ini. Kita tunggu apa yang menjadi kemajuan dari situasi ini," imbuh AHY.
Dengan dinamika tersebut, Fraksi Demokrat tunggu arahan AHY untuk gulirkan HMP terkait polemik ijazah Gibran sekaligus menentukan langkah politik berikutnya. Keputusan resmi diperkirakan baru muncul setelah komunikasi antarfraksi dan agenda Bamus berjalan.
Yang perlu dicermati ke depan adalah apakah usulan HMP benar-benar masuk agenda Bamus DPR dan bagaimana sikap fraksi-fraksi lain. Selain itu, arah koordinasi AHY dengan majelis tinggi partai akan menentukan posisi Demokrat dalam merespons putusan MK dan MA yang masih menyisakan perdebatan di masyarakat.
