Cakrawala News – 27 September 2026 | Politikus PDI Perjuangan Mohamad Guntur Romli menyindir Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang lebih memilih memamerkan Kartu Tanda Anggota Partai Solidaritas Indonesia. Sindiran itu disampaikan Guntur menanggapi polemik ijazah yang hingga kini masih menjadi perhatian publik. Dalam percakapan dengan wartawan, Minggu (27/9/2026), Guntur melontarkan pertanyaan retoris soal arti KTA PSI yang ditunjukkan Jokowi. “KTA PSI itu apa ya? Partai Sengketa Ijazah?” kata Guntur. Pernyataan itu menjadi sorotan dalam perkembangan terbaru polemik dokumen pendidikan Jokowi, atau yang dikenal dengan isu Guntur PDIP: Jokowi diminta menunjukkan ijazah, malah pamer KTA.
Menurut Guntur, langkah Jokowi memperlihatkan kartu anggota partai berbanding terbalik dengan permintaan publik terkait transparansi dokumen pendidikan. Ia menilai polemik ijazah seharusnya bisa diselesaikan dengan mudah jika Jokowi mau menunjukkan ijazahnya ke publik. “Diminta nunjukin ijazah agar tidak makin gaduh, kok malah nunjukin KTA, hehehe,” ujarnya.
Guntur juga menyoroti bahwa polemik ini sudah berlangsung bertahun-tahun dan berkembang ke ranah hukum. Menurutnya, Jokowi terkesan menikmati situasi tersebut. “Bertahun-tahun jadi sensasi. Jokowi seperti menikmati,” kata dia.
Jokowi Pamer KTA PSI di Rakorda Bandung
Aksi Jokowi menunjukkan KTA PSI terjadi saat menghadiri Rapat Koordinasi Daerah PSI Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu (26/9/2026). Acara konsolidasi partai berlambang Gajah itu digelar di Hotel Grand Pasundan, Bandung. Dalam kesempatan tersebut, Jokowi mengklaim dirinya telah resmi menjadi anggota PSI sejak 14 Oktober 2025.
Jokowi bahkan membacakan nomor keanggotaan yang tertera pada KTA di hadapan kader PSI. “Saya sudah masuk menjadi keluarga besar PSI itu sudah 14 Oktober 2025. Sudah setahun lalu. Banyak yang enggak percaya. Saya kasih kartu anggota saya,” kata Jokowi.
Pernyataan itu menegaskan status Jokowi sebagai kader PSI, partai yang sebelumnya dipimpin Kaesang Pangarep. Kepastian tersebut sekaligus menjawab keraguan sebagian pihak soal keterlibatan Jokowi di partai tersebut.
Permintaan Ijazah Jokowi dan Gibran
Dalam pernyataannya, Guntur tidak hanya meminta Jokowi menunjukkan ijazah. Ia juga meminta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memperlihatkan dokumen pendidikan terakhirnya. “Baik Jokowi diminta nunjukin ijazah S1 UGM-nya dan Gibran nunjukin ijazah SMA-nya,” pungkasnya.
Permintaan itu disampaikan Guntur agar polemik yang menurutnya terus menimbulkan kegaduhan politik bisa segera mereda. Ia menilai transparansi dokumen pendidikan menjadi kunci penyelesaian isu tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Jokowi maupun Gibran terkait permintaan tersebut. Polemik ijazah sendiri telah lama menjadi bahan perdebatan publik dan sempat masuk ke ranah hukum.
Peluang Jokowi di PSI dan Dampak Elektabilitas
Terpisah, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion Dedi Kurnia Syah menilai kepastian Jokowi sebagai bagian dari PSI berpotensi meningkatkan angka keterpilihan partai. Menurutnya, peluang itu bisa lebih signifikan jika Jokowi sampai memimpin PSI. “Kepastian Jokowi sebagai kader PSI, dan jika memungkinkan dia menjadi Ketua Umum PSI, peluang peningkatan elektabilitas bisa lebih signifikan,” kata Dedi melalui layanan pesan, Minggu (27/9).
Dedi menilai Jokowi memiliki basis loyalis yang kuat. Ia bahkan menyebut Jokowi sebagai tokoh individu nonparpol paling kuat saat ini. “Harus diakui, Jokowi miliki basis loyalis yang cukup kuat, bahkan bisa dikatakan Jokowi itu tokoh individu nonparpol paling kuat,” lanjutnya.
Menurut Dedi, peluang Jokowi menggantikan Ketua Umum PSI saat ini, Kaesang Pangarep, terbuka lebar. Meski Kaesang sebelumnya didukung Jokowi ketika menjabat sebagai ketua umum, ia menilai situasi psikologis politik akan berbeda jika Jokowi sendiri yang memimpin PSI. “Daya pengaruh Jokowi juga optimis membawa PSI masuk parlemen,” kata Dedi.
Ia menambahkan, PSI sejauh ini dinilai belum memiliki kekuatan tokoh yang mumpuni. Kehadiran Jokowi dianggap bisa meningkatkan keterpilihan partai secara signifikan. Analisis itu menempatkan polemik ijazah dan status keanggotaan Jokowi di PSI sebagai dua isu yang saling terkait dalam dinamika politik nasional.
Kombinasi keduanya membuat sorotan publik terhadap Jokowi tetap tinggi, baik dari sisi transparansi dokumen pendidikan maupun pengaruh politiknya di partai baru. Perkembangan selanjutnya akan sangat bergantung pada apakah Jokowi dan Gibran memenuhi permintaan publik untuk menunjukkan ijazah, serta bagaimana respons PSI atas wacana pergantian ketua umum.
