Cakrawala News – 25 September 2026 | Indonesia setop impor beras, mentan sebut petani negara lain demo menyusul keputusan pemerintah menolak permintaan sejumlah pemimpin negara agar kembali membuka keran impor. Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman menegaskan kebijakan itu diambil untuk melindungi sekitar 115 juta petani dalam negeri yang dinilai bakal dirugikan jika beras impor kembali masuk.
Pernyataan tersebut disampaikan Amran dalam konferensi pers Penindakan Impor Ilegal Beras, Garam, dan Balpres di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Jakarta, Selasa (22/9), dan dikonfirmasi kembali kepada wartawan di Jakarta, Rabu (23/9).
“Ini merugikan petani, 115 juta petani rugi dengan adanya impor beras ilegal. Kita sudah swasembada (termasuk beras) tapi masih ada selundupan,” kata Amran.
Permintaan Impor dari Sejumlah Pemimpin Negara
Menurut Amran, sejumlah pemimpin negara meminta Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia kembali mengimpor beras. Salah satunya bahkan meminta Indonesia membeli beras sebanyak 200 ribu ton.
Permintaan itu, kata dia, disampaikan saat dirinya mendampingi Presiden dalam pertemuan dengan sejumlah pemimpin negara. “Nah, saat kami mendampingi Bapak Presiden, beberapa pemimpin negara minta kepada Bapak Presiden itu untuk mengekspor. Bahkan hanya 200 ribu ton diminta,” ujar Amran.
Amran mengatakan pemerintah tidak menyetujui permintaan tersebut karena impor beras dinilai dapat merugikan petani dalam negeri. Ia menilai masuknya beras impor bisa membuat petani kehilangan dorongan untuk meningkatkan produksi.
“Kami sampaikan kepada Bapak Presiden, ‘Pak, ini tidak mungkin.’ Karena ini melukai petani Indonesia, 115 juta orang. Karena petani demotivasi kalau kita impor,” ucap dia.
Ia menyebut Indonesia sebelumnya menjadi salah satu importir beras terbesar di dunia. Pada 2023-2024, impor beras Indonesia disebut mencapai sekitar 7 juta ton. Sementara itu, Indonesia tidak mengimpor beras pada 2025, dan Amran menyebut harga beras dunia turun dari sekitar Rp11 ribu menjadi Rp5 ribu per kilogram.
Beras Ilegal Dianggap Khianati Kerja Keras Petani
Dalam pernyataan terpisah, Amran menegaskan masuknya beras ilegal harus diberantas karena mengkhianati kerja keras 115 juta petani Indonesia dan mengganggu cita-cita bangsa mewujudkan swasembada tanpa impor. Ia menyikapi penindakan impor ilegal beras, garam, dan balpres yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan di Jakarta.
Amran menegaskan pihaknya mendukung penuh langkah tersebut karena pemerintah tidak boleh memberikan ruang bagi praktik ilegal yang merugikan petani. Menurutnya, sekitar 115 juta petani menjadi pihak yang dirugikan apabila beras ilegal masuk dan beredar di pasar dalam negeri.
Ia menilai persoalan itu perlu mendapat perhatian serius karena bukan pertama kalinya pelanggaran terjadi di sektor perberasan. Amran menyinggung sejumlah kasus yang sebelumnya telah ditangani pemerintah, termasuk persoalan beras premium dan medium serta dugaan pelanggaran beras fortifikasi.
“Ini merugikan petani beras dan konsumen. Sebelumnya, pelanggaran beras premium dengan beras medium kerugiannya mencapai Rp98 triliun, sedangkan dugaan pelanggaran beras fortifikasi mencapai Rp89 triliun. Bahkan ada pelaku yang sudah dua kali melakukan pelanggaran, ada residivis, dan kejadiannya berulang. Ini memang menggiurkan,” beber Amran.
Musuh Negara yang Harus Diberantas Bersama
Karena itu, Amran menegaskan praktik yang merugikan petani dan masyarakat harus diberantas secara bersama-sama. Ia menyebut praktik tersebut sebagai musuh yang harus dihadapi pemerintah.
“Ini musuh negara. Merugikan 286 juta orang, petani 115 juta orang. Ini yang kita musuhi,” tegasnya.
Mentan juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri Keuangan Suahasil Nazara dan jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas penindakan terhadap impor ilegal tersebut. Ia berharap pengawasan dan penegakan hukum di sektor pangan terus diperkuat.
Ia menegaskan pemberantasan mafia pangan merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah akan terus memperkuat pengawasan dan melakukan penindakan terhadap berbagai pelanggaran di sektor pangan.
Penindakan impor ilegal beras yang dilakukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga pasar domestik, melindungi petani dan konsumen, serta memastikan capaian swasembada pangan tidak terganggu oleh praktik perdagangan ilegal.
Dampak bagi Petani dan Pasar Domestik
Keputusan menolak impor dan memperketat pengawasan dinilai menjadi sinyal bahwa pemerintah memprioritaskan produksi dalam negeri. Bagi petani, kepastian pasar menjadi faktor penting agar mereka tetap terdorong meningkatkan hasil panen.
Namun, sejumlah persoalan masih perlu diperhatikan. Pengawasan di pelabuhan dan jalur distribusi menjadi kunci agar beras ilegal tidak menyusup ke pasar. Selain itu, penegakan hukum terhadap pelaku yang berulang kali melakukan pelanggaran perlu dipastikan berjalan konsisten.
Dengan posisi Indonesia yang menyatakan telah swasembada beras, menjaga stabilitas harga di tingkat petani dan konsumen menjadi tantangan tersendiri. Pemerintah menegaskan akan terus memperkuat pengawasan dan menindak berbagai pelanggaran di sektor pangan agar capaian swasembada tidak terganggu.
