Cakrawala News – 24 Oktober 2026 | Jusuf Kalla ungkap 4 faktor yang menekan ekonomi Indonesia dalam kuliah bertajuk Leadership Amidst Uncertainty: Lessons from Experience di Harvard University, Cambridge, Massachusetts, Amerika Serikat, Kamis (22/10/2026) waktu setempat. Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 itu menyebut perang di berbagai kawasan, bencana alam, korupsi, serta kualitas anggaran dan kebijakan pemerintah sebagai empat faktor yang perlu diantisipasi secara serius.
Menurut JK, sapaan akrabnya, tekanan terhadap perekonomian nasional tidak dapat dilepaskan dari situasi global yang penuh ketidakpastian. Ia menilai persoalan dunia bukan sesuatu yang jauh dari kehidupan masyarakat, karena dampaknya langsung terasa ketika pasokan terganggu dan harga naik.
“Kita tidak bisa menganggap persoalan global sebagai sesuatu yang jauh dari kehidupan masyarakat. Ketika pasokan terganggu dan harga naik, rakyat yang merasakan dampaknya secara langsung,” ujar JK dalam kuliah yang digelar di Belfer Case Study Room, CGIS South, Harvard University tersebut.
Perang dan Ketegangan Geopolitik
Faktor pertama yang disoroti JK adalah konflik bersenjata di sejumlah kawasan. Ia menyebut konflik Rusia-Ukraina serta ketegangan di Timur Tengah, termasuk yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran, sebagai pemicu ketidakpastian ekonomi global.
Gangguan pasokan minyak dan komoditas lainnya berpotensi mendorong kenaikan harga yang pada akhirnya menekan daya beli masyarakat Indonesia. JK menegaskan Indonesia tidak bisa menghindari dampak dari situasi tersebut.
Dalam kesempatan lain di Northern Illinois University (NIU), JK bahkan menyoroti bahwa banyak konflik dunia berakar dari kebijakan negara penjajah pada masa lalu. Penarikan batas wilayah tanpa mempertimbangkan latar belakang etnis, agama, dan kepentingan ekonomi masyarakat setempat dinilainya menjadi salah satu pemicu. Ia juga menyebut tiga faktor utama pemicu konflik global, yakni God (agama, ideologi, dan keyakinan), Glory (ambisi kekuasaan dan hegemoni), serta Gold (kepentingan ekonomi).
Ancaman Bencana Alam dan Ketahanan Pangan
Faktor kedua adalah bencana alam dan perubahan iklim. JK mengingatkan kebakaran hutan dan fenomena El Nino dapat mengganggu produktivitas, ketersediaan air, serta produksi pangan.
Ia meminta pemerintah mengantisipasi potensi kekurangan beras melalui perencanaan yang matang dan tidak meremehkan risiko yang mungkin terjadi. Langkah antisipasi dinilai penting untuk menjaga pasokan pangan dan mencegah gangguan iklim berkembang menjadi persoalan ekonomi yang lebih luas.
Korupsi dan Mahalnya Biaya Politik
Faktor ketiga yang disoroti JK adalah korupsi yang berkaitan dengan tingginya biaya politik, khususnya dalam pemilihan kepala daerah. Ia menilai kebutuhan dana untuk pencalonan, kampanye, pembayaran saksi, hingga operasional politik dapat menimbulkan persoalan apabila tidak diimbangi sistem pendanaan yang memadai.
Kondisi tersebut, menurut JK, berpotensi mendorong pejabat terpilih berupaya mengembalikan modal politik melalui cara-cara yang melanggar hukum. “Persoalan biaya politik perlu dibenahi agar tidak menjadi pintu masuk korupsi,” tegasnya.
Kualitas Anggaran dan Kebijakan
Faktor keempat adalah kualitas kebijakan publik dan penentuan prioritas anggaran. JK menekankan pentingnya perencanaan sistematis dengan mempertimbangkan kebutuhan paling mendesak serta kemampuan keuangan negara.
Menurutnya, pemerintah harus berhati-hati dalam menentukan belanja dan memastikan setiap pengeluaran sesuai dengan kapasitas fiskal. Pengeluaran yang tidak terukur dan ketergantungan berlebihan pada utang berisiko menambah beban keuangan negara pada masa mendatang.
“Belanja negara harus disusun berdasarkan skala prioritas dan kemampuan keuangan. Jangan sampai pengeluaran terlalu besar, sementara kemampuan membayar terbatas. Utang hari ini pada akhirnya menjadi tanggungan generasi mendatang,” kata JK.
Melalui pemaparan Jusuf Kalla ungkap 4 faktor yang menekan ekonomi Indonesia ini, ia menegaskan bahwa kepemimpinan di tengah ketidakpastian menuntut kemampuan membaca perubahan global sekaligus keberanian membenahi persoalan di dalam negeri.
Rangkaian Agenda Akademik di Amerika Serikat
Kuliah di Harvard merupakan bagian dari rangkaian agenda akademik JK di Amerika Serikat. Sebelumnya, ia menghabiskan sekitar dua pekan di Northern Illinois University (NIU), DeKalb, Illinois, melalui program Vice President Kalla Lecture Series.
Selama berada di NIU, JK mengisi sejumlah kuliah yang membahas berbagai persoalan, mulai dari demokrasi dan otonomi daerah, penyelesaian konflik, hingga tantangan transisi energi hijau. Ia berbagi pengalaman Indonesia dalam menghadapi persoalan pembangunan dan perdamaian kepada mahasiswa serta sivitas akademika universitas tersebut.
Rangkaian kunjungan itu ditutup dengan pemberian penghargaan khusus dari NIU dalam acara pelepasan JK sebagai dosen tamu pada Selasa (20/10/2026) waktu DeKalb. Presiden NIU, Dr. Lisa Freeman, para dekan, dan dosen senior hadir dalam acara tersebut.
Lisa menyampaikan bahwa kehadiran JK selama dua pekan di NIU menjadi simbol kuatnya hubungan Indonesia dan Amerika Serikat, sekaligus mempertemukan beragam perspektif dari berbagai negara. “Selama dua pekan berada di Northern Illinois University, kehadiran Jusuf Kalla menjadi jembatan kokoh yang menghubungkan Indonesia dan Amerika Serikat,” kata dia.
Ia menambahkan, lebih dari itu, JK menjadi jembatan dunia karena mahasiswa NIU datang dari berbagai penjuru dunia. Kehadiran mantan Wakil Presiden RI itu dinilai memberikan kesempatan bagi sivitas akademika untuk belajar langsung dari pengalaman dan perspektif seorang pemimpin dengan pengalaman global.
Pemaparan JK menjadi pengingat bahwa tekanan terhadap ekonomi Indonesia bersifat berlapis, mulai dari gejolak geopolitik hingga tata kelola anggaran di dalam negeri. Keempat faktor yang ia sebut perlu menjadi perhatian bersama, terutama dalam menjaga daya beli masyarakat dan ketahanan pangan di tengah ketidakpastian global.
Ke depan, publik akan menantikan bagaimana pemerintah menerjemahkan peringatan tersebut menjadi kebijakan yang terukur, mulai dari pengelolaan fiskal yang hati-hati hingga penguatan sistem pendanaan politik. Tanpa langkah antisipasi yang nyata, risiko yang telah diidentifikasi JK berpotensi terus membebani perekonomian nasional.
