Cakrawala News – 14 Oktober 2026 | Mendagri lantik pejabat eselon I & stafsus, tekankan loyalitas hingga kinerja menjadi sorotan utama saat Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyerahterimakan sejumlah jabatan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Selasa (13/10/2026). Pelantikan yang berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, itu mencakup Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I), staf khusus, serta pejabat struktural akademik.
Dalam arahannya, Tito menegaskan bahwa loyalitas, integritas, kompetensi, dan rekam jejak yang baik merupakan fondasi utama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Ia menyadari bahwa sosok yang benar sering kali identik dengan loyalitas, sementara orang pintar jumlahnya banyak.
“Saya menyadari bahwa yang benar memang nomor satu loyalitas, yang pintar banyak. Jadi selalu saya tempatkan bahwa semua pemimpin ingin berhasil, dan dia enggak akan mungkin bisa bermain sendiri one man show, enggak akan mungkin. Dia menjadi kuat ketika dia memiliki kelompok, pendukung,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Menurut Tito, acara pelantikan tersebut penting karena menyangkut jabatan Pimpinan Tinggi Madya Eselon I yang jumlahnya tidak banyak di Kemendagri. Ia menekankan bahwa hari itu terjadi serah terima jabatan yang menentukan arah kerja organisasi ke depan.
Irjen Kemendagri dan Kewenangan Khusus
Salah satu jabatan strategis yang mengalami pergantian adalah Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri. Tito menjelaskan bahwa posisi tersebut memiliki peran khusus dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Kedudukan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri berbeda dengan inspektorat di kementerian lain. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Itjen Kemendagri mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan terhadap inspektorat pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
“Kita juga memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang dapat melakukan pemeriksaan kepada pemerintahan daerah yang enggak bisa dikerjakan oleh kementerian/lembaga lain [secara] administrasi, kecuali pidana,” terangnya.
Sejalan dengan kewenangan tersebut, Mendagri mendorong Itjen Kemendagri memperkuat koordinasi dengan berbagai lembaga, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kepolisian, Ombudsman, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), serta komisi lain yang menangani perlindungan anak dan bidang terkait.
Ia juga meminta Itjen menjalin hubungan baik dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menindaklanjuti temuan pemeriksaan dan memperkuat sistem pengawasan internal. Selain itu, Mendagri mendorong pelaksanaan pertemuan rutin secara daring dengan para inspektur daerah guna mempererat koordinasi antara Itjen Kemendagri dan inspektorat daerah.
Pesan Loyalitas dan Kinerja di Lingkungan Kemendagri
Dalam kesempatan yang sama, Tito mengingatkan bahwa kepemimpinan tidak bisa dijalankan secara sendiri. Seorang pemimpin, menurutnya, akan kuat ketika memiliki kelompok dan pendukung yang solid. Karena itu, ia menempatkan loyalitas sebagai faktor utama, diikuti kompetensi dan integritas.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa Mendagri lantik pejabat eselon I & stafsus, tekankan loyalitas hingga kinerja bukan sekadar seremoni serah terima jabatan. Ada pesan kuat agar jajaran yang baru dilantik mampu menjaga sistem internal yang sehat dan birokrasi yang baik.
“Mendorong sistem internal, sistem yang sehat birokrasi yang baik, itu juga saya serahkan kepada Itjen. Tugas Itjen itu berat apalagi pembagian wilayahnya dan ada inspektur khusus untuk pemeriksaan,” jelasnya.
Pelantikan ini menjadi momen penting bagi Kemendagri untuk memastikan roda organisasi berjalan sesuai target. Dengan komposisi pejabat baru di kursi Eselon I, staf khusus, dan pejabat struktural akademik, arah kebijakan kementerian diharapkan semakin solid, terutama dalam pembinaan pemerintahan daerah dan penguatan pengawasan internal.
Konteks Pengawasan dan Transformasi Birokrasi
Penguatan peran Itjen Kemendagri tidak berdiri sendiri. Kewenangan yang dimiliki membuat Itjen menjadi simpul koordinasi pengawasan bagi seluruh inspektorat daerah. Hal ini penting karena pemerintahan daerah memiliki tanggung jawab besar dalam pelayanan publik dan pengelolaan anggaran.
Dengan mendorong kerja sama lintas lembaga, Kemendagri berupaya memastikan temuan pemeriksaan tidak berhenti di atas kertas. Tindak lanjut temuan bersama BPKP dan BPK menjadi bagian dari upaya memperkuat sistem pengawasan internal yang berkelanjutan.
Selain itu, pertemuan rutin daring dengan para inspektur daerah dinilai dapat mempercepat komunikasi dan mempererat koordinasi. Langkah ini sejalan dengan kebutuhan pengawasan yang responsif di tengah dinamika pemerintahan daerah yang beragam.
Bagi publik, pelantikan ini menjadi indikator arah kebijakan Kemendagri ke depan. Masyarakat dapat mencermati bagaimana pejabat yang baru dilantik menjalankan amanah, terutama dalam menjaga integritas dan meningkatkan kinerja pelayanan. Mendagri lantik pejabat eselon I & stafsus, tekankan loyalitas hingga kinerja menjadi pengingat bahwa kepemimpinan yang kuat dibangun dari loyalitas, kompetensi, dan sistem yang sehat.
Ke depan, yang perlu diperhatikan adalah implementasi arahan tersebut di lapangan. Penguatan koordinasi Itjen dengan KPK, kepolisian, Ombudsman, Komnas HAM, BPKP, dan BPK akan menjadi ujian nyata, terutama dalam menindaklanjuti temuan pemeriksaan dan memperbaiki tata kelola pemerintahan daerah.
