Cakrawala News – 18 Oktober 2026 | Presiden Rusia Vladimir Putin kembali mempertegas posisinya dalam perang melawan Ukraina. Dalam langkah yang dinilai memperkeruh peluang perdamaian, Putin beri syarat keras, Ukraina terancam kehilangan wilayah setelah ia menetapkan pembentukan zona keamanan sepanjang 660 kilometer di dalam teritori Ukraina yang berbatasan dengan Rusia. Keputusan itu ia sampaikan saat mengunjungi sebuah pos komando militer Rusia pada Jumat (16/10/2026), dengan mengenakan seragam militer.
Yang membuat situasi semakin rumit, Putin menegaskan bahwa keberadaan zona keamanan tersebut tidak akan menjadi bahan tawar-menawar dalam perundingan damai dengan Kyiv. Menurutnya, pembentukan zona itu adalah kepentingan strategis yang tidak akan dikompromikan melalui jalur diplomasi.
“Angkatan bersenjata Rusia ditugaskan bukan hanya mengusir musuh dari wilayah kami, tetapi juga membentuk zona keamanan di wilayah yang berdekatan. Tugas ini sedang dilaksanakan dengan baik,” kata Putin dalam pernyataan yang disiarkan televisi Rusia, seperti dilaporkan Reuters.
Pernyataan itu menandai penegasan baru posisi Moskow dalam perang yang telah memasuki tahun kelima sejak dimulai pada Februari 2022. Rusia tidak hanya berupaya mempertahankan wilayah Ukraina yang telah didudukinya, tetapi juga menghendaki penguasaan kawasan tambahan dengan alasan melindungi daerah perbatasan dari serangan Ukraina.
Zona Keamanan Sepanjang 660 Kilometer
Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menjelaskan bahwa zona keamanan yang direncanakan Rusia membentang sepanjang 660 kilometer. Menurut dia, sekitar 70 persen dari kawasan yang ditargetkan saat ini telah berada di bawah kendali pasukan Rusia.
Namun, Peskov tidak menjelaskan seberapa dalam zona keamanan itu akan menjangkau wilayah Ukraina. Karena itu, angka 660 kilometer tidak dapat ditafsirkan sebagai jarak penetrasi militer Rusia dari garis perbatasan, melainkan bentangan kawasan yang menjadi sasaran kebijakan tersebut.
Reuters melaporkan bahwa pembentukan zona keamanan akan melibatkan penguasaan wilayah Ukraina di Provinsi Sumy dan Kharkiv. Kedua kawasan itu berbatasan langsung dengan Rusia dan memiliki arti strategis karena menjadi jalur pergerakan pasukan, logistik, serta operasi militer lintas perbatasan.
“Tujuan kami adalah memastikan keamanan sepenuhnya bagi wilayah-wilayah perbatasan Rusia pada masa mendatang. Kami tidak berencana menjadikan persoalan ini sebagai bagian dari kemungkinan perundingan damai dengan Ukraina,” ujar Putin.
Dengan sikap tersebut, Putin beri syarat keras, Ukraina terancam kehilangan wilayah yang selama ini menjadi bagian dari kedaulatannya. Langkah Moskow itu berpotensi semakin mempersulit upaya mengakhiri perang, karena negosiasi damai hampir tidak mungkin berjalan jika salah satu pihak menetapkan tuntutan teritorial sebagai hal yang tidak bisa ditawar.
Sinyal Kesediaan dari Kyiv
Di sisi lain, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menunjukkan keterbukaan untuk menempuh jalur diplomasi. Pada Minggu (11/10/2026), ia menyatakan bahwa pemerintahannya bersedia menyelenggarakan pemilihan presiden dengan syarat Putin setuju pada gencatan senjata selama 60 hari.
Pernyataan itu muncul setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Putin disebut setuju mengenai penjualan solar. Trump bahkan mendorong agar Ukraina memilih pemimpin baru demi mencapai kesepakatan damai dengan Rusia.
Menurut Zelenskyy, Ukraina membutuhkan waktu untuk mengorganisir pilpres baru. Namun, yang terpenting baginya adalah jaminan keamanan bagi warga sipil dalam penyelenggaraan pemungutan suara. Ia juga memastikan bahwa warga Ukraina di wilayah yang diduduki Rusia harus dapat memilih secara bebas dan adil.
Dilansir DPA International, masa jabatan Zelenskyy sebenarnya telah berakhir pada 20 Mei 2024. Akan tetapi, di bawah aturan darurat militer atau martial law, masa jabatan presiden dapat diperpanjang hingga waktu yang tidak dapat ditentukan.
Dalam wawancaranya dengan ABC News, Zelenskyy menegaskan bahwa penyelenggaraan pilpres di Ukraina harus sesuai dengan kehendak rakyat. Ia menekankan bahwa Ukraina sesungguhnya sangat menginginkan perdamaian.
“Kami ingin damai, kami sudah siap gencatan senjata, kami siap untuk memulai segala langkah deeskalasi perang,” ujar Zelenskyy, dikutip dari Euronews.
Ia juga menyatakan bahwa Ukraina siap menghentikan serangan terhadap infrastruktur energi Rusia apabila Rusia secara timbal balik menghentikan serangan ke fasilitas energi Ukraina.
Dua Posisi yang Sulit Dipertemukan
Dinamika terbaru ini memperlihatkan dua posisi yang masih sulit dipertemukan. Di satu sisi, Kyiv menawarkan gencatan senjata dan kesediaan menggelar pemilu sebagai jalan menuju perdamaian. Di sisi lain, Moskow justru memperluas tuntutan teritorialnya melalui kebijakan zona keamanan yang dinyatakan tidak dapat dinegosiasikan.
Bagi Ukraina, rencana zona keamanan di Sumy dan Kharkiv menjadi ancaman nyata terhadap integritas wilayah. Kedua provinsi tersebut bukan sekadar wilayah perbatasan, melainkan bagian penting dari jalur logistik dan pertahanan yang selama ini menjadi arena pertempuran.
Penguasaan atas kawasan itu akan memberi Rusia keuntungan strategis sekaligus melemahkan posisi Ukraina dalam setiap perundingan. Sebaliknya, bagi Rusia, zona keamanan diposisikan sebagai kebutuhan pertahanan untuk melindungi wilayah perbatasannya dari serangan lintas batas.
Sejauh ini belum ada tanda bahwa kedua pihak akan duduk dalam satu meja perundingan dengan kerangka yang sama. Tawaran gencatan senjata 60 hari dari Zelenskyy belum mendapat tanggapan resmi dari Kremlin, sementara Putin justru menegaskan bahwa persoalan zona keamanan berada di luar agenda diplomasi.
Yang perlu dicermati ke depan adalah bagaimana respons Kyiv terhadap rencana zona keamanan sepanjang 660 kilometer itu, serta apakah dorongan dari Washington melalui Presiden Trump mampu mendorong kedua pihak menuju kesepakatan. Tanpa kompromi atas persoalan teritorial, upaya mengakhiri perang yang telah berlangsung lebih dari empat tahun tampaknya masih akan menghadapi jalan terjal.
