Cakrawala News – 17 September 2026 | Reshuffle menkeu bayangi rupiah, pengamat highlight anggaran MBG menjadi sorotan utama pasar keuangan Indonesia pada perdagangan Selasa (15/9/2026). Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diperkirakan kembali melemah setelah sebelumnya ditutup turun 58 poin ke level Rp17.669 per dolar AS pada perdagangan Senin (14/9). Pergantian Menteri Keuangan secara mendadak dari Purbaya Yudhi Sadewa kepada Suahasil Nazara dinilai meningkatkan kekhawatiran pelaku pasar, khususnya investor asing, terhadap kesinambungan kebijakan fiskal pemerintah.
Pengamat Ekonomi, Mata Uang dan Komoditas, Ibrahim Assuaibi, mengatakan pergerakan rupiah hari ini akan dipengaruhi sentimen dalam dan luar negeri. Menurutnya, salah satu sentimen utama yang berpotensi menekan rupiah adalah pergantian Menteri Keuangan yang berlangsung mendadak. Ia memperkirakan rupiah bergerak fluktuatif pada rentang Rp17.660 hingga Rp17.710 per dolar AS.
“Reshuffle ini terjadi secara mendadak, ini pasti berpengaruh terhadap Indeks Harga Saham Gabungan. Kalau mengatakan bahwa IHSG sekarang ditutup sedikit lebih bagus, pelemahannya, karena penutupan bisa saja besok dalam pembukaan pasar pagi kemungkinan besar akan mengalami pelemahan bersamaan dengan mata uang rupiah,” jelas Ibrahim.
Ia menuturkan, faktor pemicu utama kondisi tersebut adalah meningkatnya ketidakpastian fiskal. Pergantian Menteri Keuangan secara tiba-tiba dapat membuat pasar mempertanyakan arah kebijakan anggaran pemerintah ke depan. Ibrahim juga menyoroti sejumlah perubahan kebijakan fiskal yang dilakukan Purbaya, termasuk proyeksi defisit anggaran semester II 2026 yang berubah dari 2,68 persen menjadi 2,86 persen.
Pergantian Kedua dalam Setahun
Presiden Prabowo Subianto melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa. Ini menjadi pergantian kedua dalam setahun terakhir setelah Purbaya menggantikan Sri Mulyani Indrawati pada September 2025. Pada hari pelantikan, rupiah ditutup melemah hingga menembus Rp17.600 per dolar AS, sementara IHSG bergerak dalam rentang lebar sebelum berakhir melemah tipis.
Suahasil memiliki pengalaman memimpin Badan Kebijakan Fiskal sehingga dinilai memiliki modal untuk menjalankan masa transisi. Usai dilantik, ia menyatakan pergantian tersebut merupakan kelanjutan, bukan perubahan arah kebijakan. Ia juga menegaskan defisit anggaran akan dijaga di bawah 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Pendekatan itu dapat memberikan kepastian bagi pasar.
Namun, CORE Indonesia menilai pergantian figur di posisi Menteri Keuangan tidak otomatis menyelesaikan persoalan fiskal yang masih membebani pemerintah. Dalam kajiannya, CORE menegaskan persoalan utama justru terletak pada apa yang akan dilanjutkan, terutama terkait disiplin anggaran dan transparansi fiskal.
“Siapa pun yang menjabat, kredibilitas fiskal dibuktikan lewat realisasi, bukan figur menterinya,” tulis CORE Indonesia dalam kajiannya.
Beban Utang dan Kredibilitas Asumsi Makro
Salah satu persoalan yang disoroti adalah kredibilitas asumsi makro dan penerimaan negara. Nilai tukar rupiah telah bergerak di atas asumsi APBN 2026 sebesar Rp16.500 per dolar AS. Sementara itu, realisasi harga minyak mentah Indonesia pada semester I 2026 berada di kisaran US$85 hingga US$90 per barel, jauh di atas asumsi US$70 per barel.
Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan beban subsidi dan kompensasi energi serta bunga utang dalam valuta asing. Proyeksi defisit 2026 pun melebar dari 2,68 persen menjadi 2,85 persen PDB. Di saat yang sama, utang pemerintah telah menembus Rp10.294 triliun dengan beban bunga sekitar Rp599 triliun per tahun. Nilai itu setara hampir seperlima belanja pemerintah pusat.
Masalah juga terlihat dari sisi penerimaan negara. Rasio penerimaan negara masih berada di sekitar 12 persen PDB, lebih rendah dibandingkan Malaysia, Vietnam, Thailand, dan Filipina. Bahkan, RAPBN 2027 masih memproyeksikan rasio penerimaan negara sekitar 12,01 persen hingga 12,40 persen PDB. CORE juga menyoroti belanja yang naik 18,62 persen, tetapi hasil program belum menunjukkan perbaikan.
Kronologi Pencopotan
Langkah Presiden Prabowo dalam merombak kabinet mendapat perhatian luas dunia internasional. Kantor berita Reuters melaporkan bahwa pencopotan Purbaya diduga kuat berkaitan dengan perselisihan antara dirinya dan pejabat tinggi di kementerian yang sebelumnya bertugas di tim khusus presiden. Sejumlah sumber pemerintah menyebut perselisihan birokrasi internal sebagai faktor utama yang membuat Prabowo akhirnya mencopot sang menteri.
Berdasarkan laporan Reuters, ketegangan meledak terkait perombakan ratusan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, yang sebagian besar berada di bawah Direktorat Jenderal Pajak serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kepala Bea Cukai Djaka Budhi Utama dan Kepala Departemen Pajak Bimo Wijayanto dilaporkan berkeberatan dengan rotasi jabatan tersebut. Djaka bahkan disebut membawa keluhan itu secara langsung kepada Presiden Prabowo.
Perselisihan tersebut memuncak pada upacara pelantikan ratusan pejabat tingkat menengah dan senior pada Kamis pekan lalu. Dalam kesempatan itu, Purbaya menegaskan bahwa rotasi didasarkan pada penilaian profesional dan konsultasi dengan pihak berwenang. Namun keesokan harinya, tepat sebelum Presiden Prabowo bertolak ke India untuk menghadiri KTT BRICS, Djaka kembali menyampaikan keberatannya ke Istana.
Sepulangnya dari India pada Senin pagi, keputusan tegas langsung diambil. Purbaya menerima informasi pemberhentiannya melalui panggilan telepon dari juru bicara kepresidenan, tepat ketika dirinya sedang berada di tengah rapat dengar pendapat dengan anggota dewan untuk membahas rencana anggaran tahun 2027. Posisinya kemudian diserahkan kepada teknokrat veteran, Suahasil Nazara.
Dinamika ini dipandang para analis sebagai cerminan gaya kepemimpinan Prabowo. Mantan komandan pasukan khusus tersebut dinilai kerap mengambil keputusan krusial berdasarkan masukan dari lingkaran dalam dan loyalis yang dipercayainya. Padahal sebelumnya, Prabowo pernah menyatakan bahwa seorang pemimpin yang sukses harus memilih orang-orang terbaik untuk timnya, bukan karena hubungan keluarga, pertemanan, atau kroni.
Di sisi lain, para analis pasar modal dan investor sebenarnya menyambut baik pergantian kursi Menteri Keuangan ini. Langkah tersebut dinilai dapat membantu memulihkan kepercayaan terhadap ekonomi negara anggota G20 yang bernilai USD 1,5 triliun tersebut, terutama setelah berbulan-bulan diselimuti ketidakpastian dalam pengambilan kebijakan.
Jejak Kebijakan Tiga Menkeu
Perjalanan kebijakan fiskal dari Sri Mulyani Indrawati, Purbaya Yudhi Sadewa, hingga Suahasil Nazara memperlihatkan tiga corak yang saling melengkapi, yaitu kehati-hatian dalam menjaga fondasi fiskal, keberanian mendorong pertumbuhan, serta upaya menjaga keseimbangan dan kredibilitas kebijakan.
Sri Mulyani menjabat Menteri Keuangan sejak 21 Oktober 2024 hingga 8 September 2025, atau selama 10 bulan 18 hari. Ia meletakkan fondasi penting bagi kebijakan ekonomi pemerintahan baru, antara lain menjaga kesinambungan dan kredibilitas APBN, mengendalikan defisit anggaran, menyiapkan kerangka APBN 2025, mengawal penganggaran program prioritas, melanjutkan reformasi perpajakan, serta memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter. Hasilnya, pertumbuhan ekonomi tetap terjaga di kisaran 5 persen.
Pada periode tersebut, Sri Mulyani mengawal pelaksanaan sejumlah program prioritas, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, sekolah unggulan, revitalisasi sekolah dan madrasah, serta pemeriksaan kesehatan gratis. Ia juga memperkuat berbagai program stimulus ekonomi untuk menjaga daya beli masyarakat.
Berdasarkan realisasi APBN per 31 Agustus 2025, pendapatan negara terealisasi Rp1.638,7 triliun atau menurun 7,8 persen secara year on year. Belanja negara terealisasi Rp1.960,3 triliun atau naik 1,5 persen. Dengan demikian, APBN mencatat defisit Rp321,6 triliun atau setara 1,35 persen terhadap PDB.
Selanjutnya, Purbaya menjabat Menteri Keuangan sejak 8 September 2025 hingga 14 September 2026, atau selama 12 bulan 6 hari. Pergantian menkeu yang membayangi rupiah dan menyorot anggaran MBG ini menempatkan Suahasil pada posisi yang menuntut pembuktian cepat, terutama dalam menjaga kredibilitas fiskal, disiplin anggaran, dan kepercayaan pasar di tengah tekanan nilai tukar serta beban utang yang masih besar.
Ke depan, pasar akan mencermati langkah konkret Suahasil, termasuk realisasi penerimaan negara, arah subsidi energi, dan kelanjutan program prioritas seperti MBG. Pembuktian lewat realisasi anggaran, bukan sekadar pergantian figur, akan menjadi penentu apakah tekanan terhadap rupiah dan pasar saham dapat mereda.
