Cakrawala News – 17 Oktober 2026 | Rencana pembatasan Pertalite, Bahlil: masyarakat mampu tidak gunakan BBM subsidi masih menjadi wacana yang belum diputuskan pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyatakan pembatasan konsumen Pertalite belum diberlakukan dan usulan pembelian berdasarkan kategori desil ekonomi masih terus dikaji. Pernyataan itu disampaikan di tengah kondisi stok Pertalite nasional yang menyusut ke kisaran 16-18 hari, lebih rendah dari kondisi normal sekitar 20 hari.
Bahlil mengungkapkan hal tersebut dalam konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat, 16 Oktober 2026. Menurut laporan yang ia terima dari Pertamina, ketahanan stok bahan bakar minyak (BBM) secara nasional berada di angka 16-18 hari. Ia menegaskan angka tersebut masih memenuhi standar nasional dan tidak berarti terjadi kekurangan pasokan.
“Yang kurang dari 20 hari itu hanya RON 90, tapi kalau Solar, RON 92, RON 95, RON 98 itu no issue. Enggak ada masalah. Yang terjadi pergeseran ke 16-18 hari itu adalah RON 90,” kata Bahlil.
Pernyataan itu sekaligus menjawab kekhawatiran publik soal menipisnya cadangan BBM bersubsidi. Bahlil menyebut stok Pertalite diperkirakan dapat kembali ke level 20 hari dalam waktu sekitar satu pekan. Proses pengolahan atau pencampuran BBM RON 90 di kilang masih berlangsung sehingga pasokan diharapkan kembali meningkat.
Pergeseran Konsumsi dari Pertamax ke Pertalite
Penurunan stok Pertalite, menurut Bahlil, dipicu oleh pergeseran pola konsumsi masyarakat dari BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi. Konsumen yang sebelumnya menggunakan Pertamax (RON 92) dan Pertamax Green (RON 95) beralih ke Pertalite karena perbedaan harga yang cukup besar. Disparitas harga itu dinilai membuat sebagian masyarakat memilih BBM dengan harga lebih rendah.
“Kenapa itu terjadi? Karena terjadinya shifting yang tadinya orang pakai RON 92 dan 95 itu di shifting ke RON 90. Karena harganya kan cukup berbedanya cukup ekonomis itu. Itu sebenarnya masalahnya,” jelas Bahlil.
Data Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mendukung penjelasan tersebut. Kepala BPH Migas Wahyudi Anas mencatat rata-rata penyaluran Pertalite sebelum kenaikan harga Pertamax berada di 75.795 kiloliter (KL) per hari. Setelah harga Pertamax naik, konsumsi harian Pertalite meningkat 9,19 persen menjadi 82.760 KL pada Juni 2026, lalu melonjak lagi menjadi 85.589 KL pada 1 Juli 2026. Secara keseluruhan, konsumsi Pertalite pada Juli 2026 naik 12,92 persen dibandingkan konsumsi normal.
Kenaikan harga BBM nonsubsidi terjadi sejak Juni 2026. Pertamax naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, sementara Pertamax Green 95 naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter. Pada awal September 2026, Pertamina kembali menyesuaikan harga Pertamax Turbo (RON 98) dari Rp18.300 menjadi Rp19.600 per liter, disusul Pertamax Green 95 sebesar Rp2.550 menjadi Rp19.150 per liter.
Pembatasan Berbasis Desil Masih Diuji
Di sisi lain, wacana pembatasan pembelian BBM bersubsidi bagi kelompok masyarakat mampu masih menjadi pembahasan yang belum tuntas. Usulan agar masyarakat pada desil 9-10 dilarang membeli BBM bersubsidi, termasuk Pertalite, sebelumnya muncul dari Menteri Keuangan periode 2025-2026, Purbaya Yudhi Sadewa. Namun, keputusan akhir belum diambil.
“Itu masih di-exercise (soal regulasi desil 9-10) belum ya. Belum, nanti kalau sudah pasti baru kita putuskan,” ujar Bahlil.
Bahlil menyebut rencana tersebut masih akan dibahas lebih lanjut, termasuk setelah pergantian Menteri Keuangan dari Purbaya Yudhi Sadewa kepada Suahasil Nazara. Ia menekankan validasi dan akurasi data menjadi fokus utama sebelum kebijakan diterapkan. Menurutnya, prinsip subsidi tepat sasaran harus didukung data yang valid agar kelompok mampu tidak ikut menikmati barang bersubsidi.
“Rencana ini masih terus diuji dan dikaji (exercise) karena kami ingin subsidi itu benar-benar tepat sasaran. Salah satu syarat utamanya adalah data kita harus valid terlebih dahulu,” kata Bahlil di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 31 Agustus 2026.
Dengan demikian, rencana pembatasan Pertalite, Bahlil: masyarakat mampu tidak gunakan BBM subsidi belum memiliki dasar regulasi yang berlaku. Pemerintah masih menimbang dampaknya, terutama di tengah tekanan pada stok Pertalite akibat lonjakan konsumsi pasca-kenaikan harga BBM nonsubsidi.
Yang Perlu Dicermati ke Depan
Sejumlah hal masih perlu diperhatikan. Pertama, apakah stok Pertalite benar-benar kembali ke level 20 hari dalam sepekan sebagaimana perkiraan Bahlil. Kedua, bagaimana pemerintah menyeimbangkan antara menjaga pasokan BBM bersubsidi dan memastikan subsidi tepat sasaran tanpa membebani masyarakat menengah ke bawah.
Hingga kini, pemerintah memastikan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar tidak naik hingga akhir tahun 2026. Kebijakan itu disebut untuk mengendalikan inflasi sekaligus melindungi daya beli masyarakat. Keputusan soal pembatasan pembelian Pertalite berbasis desil pun masih menunggu hasil kajian dan validasi data, sehingga publik perlu menantikan keputusan resmi pemerintah.
