Cakrawala News – 16 Oktober 2026 | Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa upaya penanganan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah Indonesia masih mengandalkan faktor alam, terutama hujan. Dalam rapat terbatas yang digelar secara hybrid di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (12/10/2026), Prabowo menyebut hujan sebagai salah satu kunci pemadaman. Pernyataan itu memantik pertanyaan publik, termasuk dari kalangan aktivis lingkungan, soal sejauh mana kerja pemerintah dalam menangani kabut asap karhutla, Prabowo berharap pada hujan, dan apakah langkah strategis yang dijanjikan benar-benar berjalan di lapangan.
“Ya, masalah asap nanti kita minta masukan para profesor kita, bagaimana,” kata Prabowo, dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (13/10/2026). Ia mengaku telah mengundang sejumlah pakar untuk membahas penanganan karhutla. Menurutnya, hujan menjadi salah satu faktor penting dalam membantu memadamkan kebakaran hutan dan lahan. “Tapi saya kira memang benar, ujungnya ya hanya hujan, air, ya. Tapi kita dengan strategi yang kita telah bahas… bahwa langkah nanti yang paling utama adalah pencegahan presisi, mitigasi di tingkat paling bawah, di tingkat desa,” ujarnya.
Asap Menyebar, Penerbangan Terganggu
Dampak kabut asap kian meluas. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman mengungkapkan dirinya sempat mengalami penundaan penerbangan saat hendak menuju Sumatera Selatan. Ia menyebut jarak pandang sempat berkisar 500 hingga 800 meter sehingga penerbangan tertunda. “Nah ini makanya Bapak Presiden sangat perhatian untuk, konsentrasi bagaimana menangani masalah ini. Ya, nanti saya laporkan lah,” kata Dudung di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (12/10/2026).
Dudung menambahkan, pemerintah telah mengerahkan personel TNI, Polri, dan satuan terkait. Kendati demikian, ia mengakui luasnya lahan gambut menjadi salah satu kendala utama pemadaman. “Kalau personel sudah dikerahkan baik TNI, Polri, maupun satuan-satuan yang terkait ya… tinggal memang sangat luas sih memang ya, lahan kita,” tuturnya. Ia juga menyebut dampak asap telah menjadi isu lintas negara sehingga penanganan perlu dilaporkan secara rinci, termasuk persentase capaian dan langkah konkret berikutnya.
Pemerintah belum berencana menetapkan status bencana nasional. “Belum, kami masih mampu menangani,” kata Dudung setelah mengikuti rapat penanganan karhutla di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (12/10). Menurutnya, rapat bersama presiden juga belum membahas kemungkinan penerimaan bantuan internasional. Pemerintah, kata dia, masih memprioritaskan upaya dalam negeri.
Papua Terdampak Parah
Selain Kalimantan dan Sumatra, karhutla juga melanda Papua. Indikasi luasan karhutla di Papua diyakini mencapai puluhan ribu hektare sepanjang 2026. Papua Selatan menjadi episentrum, seiring masifnya pembukaan lahan untuk Proyek Strategis Nasional di provinsi itu. Kabut asap dilaporkan telah berminggu-minggu mengganggu kesehatan warga, jadwal penerbangan, dan berbagai aktivitas.
“Asap masih tebal, mulai banyak yang batuk di sini karena polusi. Sudah susah juga mendapatkan air. Tahun-tahun lalu itu pernah juga tapi tidak terlalu. Ini sampai masyarakat setengah mati,” kata Yonas, warga Distrik Ilwayab, Merauke, Papua Selatan, saat dihubungi Senin (12/10). Sebaran asap juga dirasakan Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat, Papua Barat Daya, sebagian kecil Papua seperti Jayapura, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Utara. Asap bergerak mengikuti angin dari timur menuju barat laut hingga utara.
Presiden Prabowo di Istana Merdeka pada Senin (12/10) memperoleh laporan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen Suharyanto bahwa luas karhutla “hanya tersisa” 639,23 hektare di enam provinsi. Persoalannya, enam provinsi tersebut tidak termasuk wilayah di Tanah Papua. Merujuk kesaksian warga dan temuan berbagai organisasi lingkungan serta lembaga hukum, kebakaran yang melanda Papua sudah berlangsung hampir satu bulan lebih, dari sekitar Agustus 2026. Titik api disebut berasal dari areal-areal yang digusur perusahaan dan proyek strategis nasional.
Kritik Kabinet Bayangan
Aktivis Greenpeace Iqbal Damanik yang menjabat Menteri Perlindungan Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim Kabinet Bayangan menilai penetapan status bencana nasional memang menunjukkan keseriusan pemerintah. “Tapi yang paling penting itu sebenarnya adalah bagaimana pemerintah melakukan penanganan kebakaran hutan dan lahannya,” kata Iqbal kepada Katadata, Selasa (13/10).
Iqbal menilai pemerintah belum melakukan penanganan secara strategis dan terukur. “Karena ini berlarut-larut sampai lebih dari dua bulan, itu menunjukkan sebenarnya penanganannya gagap,” ucapnya. Bila pemadaman dinilai terlampau sulit, ia mengusulkan pemerintah melakukan upaya lebih untuk melindungi masyarakat terdampak, termasuk opsi evakuasi atau relokasi dari wilayah bencana. Ia juga mempertanyakan kesiapan fasilitas kesehatan dalam merespons bencana karena informasinya dinilai belum disampaikan secara memadai.
Pernyataan Prabowo yang berharap pada hujan pun menjadi sorotan. Bagi sebagian kalangan, pernyataan itu mencerminkan keterbatasan intervensi teknologi dalam memadamkan karhutla di lahan gambut. Namun, pemerintah menegaskan strategi pencegahan presisi dan mitigasi di tingkat desa tetap menjadi prioritas agar kebakaran serupa tidak berulang. Pertanyaannya, sejauh mana strategi tersebut dijalankan di lapangan ketika titik api masih muncul di sejumlah daerah.
Hingga kini, penyebab pasti kebakaran masih menjadi perdebatan. Pemerintah menekankan upaya pemadaman dan pencegahan, sementara organisasi lingkungan menyoroti praktik pembukaan lahan dan kebutuhan investigasi menyeluruh. Publik pun menanti apakah penanganan kabut asap karhutla, Prabowo berharap pada hujan, akan diikuti langkah konkret yang terukur, transparan, dan berpihak pada masyarakat terdampak.
Yang perlu dicermati ke depan adalah perkembangan luas titik api, efektivitas operasi pemadaman di lahan gambut, serta kesiapan pemerintah daerah menangani dampak kesehatan dan aktivitas warga. Tanpa penanganan yang menyeluruh, kabut asap berpotensi terus berulang setiap tahun dan menimbulkan kerugian yang lebih besar.
