Cakrawala News – 26 September 2026 | Presiden Amerika Serikat Donald Trump klaim konflik Iran bisa berakhir sebelum pemilu sela yang dijadwalkan pada 3 November 2026. Klaim itu muncul di tengah tekanan politik yang meningkat menjelang pemungutan suara, ketika harga bahan bakar menyentuh rekor tertinggi dan krisis energi global akibat blokade Selat Hormuz semakin menekan para pemilih. Pernyataan Trump tersebut disampaikan di sela-sela Sidang ke-81 Majelis Umum PBB di New York, saat ia mengakui adanya pembicaraan baru antara Washington dan Teheran.
Namun, klaim Trump itu berhadapan langsung dengan sikap tegas Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Dalam pidatonya di Sidang Majelis Umum PBB, Rabu (23/9) waktu setempat, Pezeshkian menegaskan bahwa Teheran tidak akan “bertekuk lutut” di hadapan Washington.
Pezeshkian kemudian berbicara kepada media Amerika Serikat Fox News dalam wawancara yang ditayangkan Kamis (24/9) waktu setempat. Ia meminta Trump untuk memilih secara tegas apakah ingin mengakhiri perang atau tidak.
“Ketika kita bisa menyelesaikan masalah melalui dialog, kita seharusnya tidak saling membunuh. Namun, akibat penghasutan yang dilakukan Israel, mereka memaksakan perang ini kepada kita,” kata Pezeshkian dalam wawancara yang diterjemahkan Fox News, seperti dilansir AFP, Jumat (25/9/2026).
Pezeshkian menambahkan bahwa Iran tidak ingin melanjutkan perang. Menurut dia, Amerika Serikatlah yang harus memilih apakah ingin mengakhirinya atau tidak. Ia juga menegaskan bahwa Iran sudah siap mencapai kesepakatan dengan Trump untuk mengakhiri konflik.
Presiden Iran itu merujuk pada nota kesepahaman (MoU) untuk mengakhiri perang secara permanen yang diteken pemimpin Iran dan AS pada Juni lalu. Ia mempertanyakan mengapa kesepakatan tersebut dibatalkan hanya dalam waktu dua minggu setelah penandatanganan.
“Jika pemerintah Amerika saat ini ingin mencapai kesepakatan dalam kerangka hukum internasional, silakan saja. Jika tidak, baik sebelum maupun sesudah pemilu (pemilu sela AS), apa bedanya bagi kami?” ujar Pezeshkian.
Diplomasi di Sela Sidang PBB
Di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi melakukan pertemuan terbaru dengan Utusan Khusus Trump untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, dan penasihat sekaligus menantu Trump, Jared Kushner. Pertemuan tersebut tidak langsung menghasilkan terobosan.
Konflik yang berlangsung sejak AS dan Israel mulai menyerang sejumlah target di Iran pada 28 Februari itu telah memicu serangan balasan. Pada pertengahan Juni, Teheran dan Washington menandatangani nota kesepahaman untuk menghentikan permusuhan, tetapi konflik kembali berlanjut hingga kini belum terselesaikan.
Eskalasi membuat lalu lintas pelayaran melalui Selat Hormuz hampir terhenti. Kondisi tersebut berdampak pada pasokan minyak, produk minyak bumi, dan gas alam cair, serta mendorong kenaikan harga bahan bakar secara global.
Penasihat militer Pemimpin Tertinggi Iran, Yahya Rahim Safavi, memperingatkan bahwa serangan baru AS terhadap Iran dapat membuat konflik militer meluas dari Teluk Persia dan Laut Merah hingga Samudra Hindia. Kepada kantor berita Iran, Defa Press, Kamis, Safavi mengatakan angkatan bersenjata Iran telah mempersiapkan diri menghadapi skenario terburuk jika AS dan Israel berupaya mengganggu kepentingan nasional Iran.
Tekanan Regional dan Ekonomi
Pada September 2026, milisi Houthi yang didukung Iran di Yaman merebut posisi-posisi penting di sepanjang pesisir Yaman dan mengancam jalur perdagangan Laut Merah, sekaligus melancarkan serangan terhadap sasaran-sasaran di Arab Saudi. Hal ini memperparah krisis energi global yang dipicu oleh blokade Selat Hormuz.
Pada awal September itu juga, pejabat Arab Saudi menuduh milisi yang didukung Iran di Irak telah meledakkan jaringan pipa minyak penting East-West Pipeline. Menurut The New York Times, Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman menghubungi Trump pada Minggu (20/9) untuk sekali lagi mendesaknya agar turun tangan menghentikan laju cepat pasukan Houthi.
Trump dilaporkan pernah mempertimbangkan serangan udara terhadap Houthi, tetapi kemudian membatalkan rencana tersebut. Fox News melaporkan bahwa Trump menyebut pemberontak Houthi telah sepakat untuk tidak menargetkan serangan kepada AS. Media AS Axios juga melaporkan bahwa Trump menolak permintaan Arab Saudi untuk melancarkan serangan terhadap Houthi pada pekan sebelumnya.
Pakar Iran Fatemeh Aman menilai Trump ingin mengakhiri perang Iran dari posisi yang memungkinkannya mengeklaim bahwa kemampuan nuklir dan militer Iran telah melemah secara signifikan, kebebasan navigasi telah dipulihkan, dan Teheran telah dipaksa kembali ke meja perundingan. Namun, menurut Aman, strategi yang koheren untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut masih sulit dipahami dengan jelas.
AS telah menimpakan biaya militer dan ekonomi yang besar kepada Iran dan tampaknya telah membuat kemajuan dalam melemahkan kemampuan militer negara tersebut. Meski demikian, Teheran belum menyerah dan belum ada kesepakatan gencatan senjata yang bertahan.
Faktor Tiongkok
Trump dijadwalkan bertemu dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping di Gedung Putih pada Kamis (24/9), sehari setelah kesepakatan gencatan perang dagang satu tahun mereka resmi diperpanjang. Pertemuan tersebut turut membahas isu Iran di tengah persaingan AS-Tiongkok yang terus berlanjut.
Tiongkok adalah pembeli minyak Iran terbesar dan mitra politik penting bagi Teheran. Trump kemungkinan akan mengangkat soal hubungan ekonomi dan keuangan Tiongkok dengan Iran, serta berharap Beijing menggunakan pengaruhnya atas Teheran, terutama menyangkut keamanan pelayaran di Selat Hormuz.
Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan kedua negara sepakat memperpanjang gencatan senjata dagang yang masih rapuh selama dua bulan hingga 10 Januari, dari yang semula dijadwalkan berakhir pada 10 November. Perpanjangan itu dinilai krusial untuk menjaga keberlangsungan upaya pemulihan hubungan yang tengah berjalan.
Dengan pemilu sela semakin dekat, klaim Trump bahwa konflik Iran bisa berakhir sebelum pemungutan suara menjadi taruhan politik sekaligus diplomatik. Perhatian kini tertuju pada apakah pembicaraan di sela Sidang PBB dan pertemuan dengan Xi Jinping mampu menghasilkan terobosan nyata, atau justru memperpanjang kebuntuan yang telah berlangsung sejak awal tahun.
