Cakrawala News – 03 Oktober 2026 | Zona demiliterisasi kembali makan korban, Korsel usulkan perundingan dengan Korut secepatnya setelah ledakan ranjau di DMZ melukai tiga personel militer Korea Selatan pada 21 September 2026. Menteri Unifikasi Korea Selatan Chung Dong-young menyatakan Seoul siap membuka komunikasi dengan Pyongyang untuk menyelesaikan akar masalah insiden tersebut, menurut kantor berita Yonhap yang dikutip Jumat (2/10/2026).
“Pada akhirnya, akar masalah insiden ini terletak pada persoalan garis gencatan senjata,” kata Chung. Ia menegaskan Seoul mengusulkan agar kedua pihak segera bertemu, memverifikasi Garis Demarkasi Militer (MDL), dan melakukan survei ulang terhadap garis pemisah itu.
Ledakan terjadi di bagian barat DMZ, kawasan penyangga selebar sekitar 4 kilometer yang memisahkan kedua Korea sejak Perjanjian Gencatan Senjata 1953. Insiden itu melukai tiga personel militer Korea Selatan, dengan dua di antaranya mengalami luka serius dan satu luka ringan.
Temuan Forensik Militer Korsel
Militer Korea Selatan menilai ranjau darat Korea Utara sangat mungkin menjadi penyebab ledakan. Wakil Ketua Kepala Staf Gabungan (JCS) Korsel, Kwon Dae-won, mengatakan penilaian awal didasarkan pada temuan forensik, kawah ledakan, pola kobaran api, tingkat cedera korban, serta keterangan personel di lokasi.
Analisis terhadap fragmen dan residu menemukan jejak trinitrotoluena (TNT) serta material sintetis berwarna cokelat pada peralatan pelindung. Menurut JCS, karakteristik tersebut konsisten dengan ranjau antipersonel Korea Utara yang menggunakan resin plastik sebagai bahan selubung.
JCS menyatakan tidak menemukan catatan penanaman ranjau Korea Selatan di lokasi tersebut. Sebaliknya, tanda-tanda aktivitas penanaman ranjau oleh pasukan Korea Utara di area terdekat telah terdeteksi sejak September 2025. Ledakan terjadi sekitar 10 meter di selatan MDL, kira-kira pada jarak yang sama dari area yang terdeteksi memiliki aktivitas peletakan ranjau.
Militer Korsel memperkirakan terdapat setidaknya tiga ranjau di sekitar lokasi, dua di antaranya telah meledak. Personel yang berada di lokasi sebelumnya juga melaporkan melihat benda persegi panjang berwarna cokelat menyerupai ranjau antipersonel Korea Utara, berjarak sekitar satu meter dari titik ledakan pertama.
Kronologi dan Operasi Inspeksi Bersama
Ledakan terjadi saat militer Korea Selatan dan Komando PBB (UNC) berupaya membuka akses untuk melakukan inspeksi bersama. Seoul sebelumnya mendeteksi perubahan kondisi medan yang diduga berkaitan dengan aktivitas penanaman ranjau oleh Korea Utara dan mencurigai aktivitas itu melanggar ketentuan gencatan senjata.
Dalam operasi tersebut, militer Korsel mengerahkan berbagai peralatan pendeteksi ranjau, termasuk robot, drone, dan robot berkaki empat. Namun, karena kondisi medan pegunungan dan kendala operasional, personel tetap harus memasuki sejumlah area.
Sebanyak 18 personel yang terlibat dalam operasi dibawa ke Rumah Sakit Angkatan Bersenjata Pusat setelah ledakan, dan 15 di antaranya telah dipulangkan. Tiga personel yang terluka masih menjalani perawatan. Salah satu korban adalah komandan batalyon pengintai, sementara korban lainnya merupakan seorang insinyur militer.
Desakan Permintaan Maaf dan Bantahan Pyongyang
Direktur Operasi Kepala Staf Gabungan, Letnan Jenderal Kang Hyun-woo, menyebut insiden itu sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap Perjanjian Gencatan Senjata dan merusak semangat perjanjian antar-Korea. “Kami menegaskan secara eksplisit bahwa Korea Utara memikul tanggung jawab penuh atas segala konsekuensi yang mungkin timbul di masa depan,” ujarnya.
Menteri Pertahanan Korea Selatan Kang Shin-chul sebelumnya juga menilai ledakan tersebut merupakan pelanggaran jelas terhadap perjanjian gencatan senjata 1953. Seoul menuntut permintaan maaf serta penghentian aktivitas pembangunan dan penguatan perbatasan yang disebut melibatkan penanaman ranjau.
Komando PBB yang dipimpin Amerika Serikat menyatakan hasil penyelidikan bersama menemukan ranjau antipersonel aktif milik Korea Utara di sisi selatan Garis Demarkasi Militer. UNC menyimpulkan telah terjadi pelanggaran terhadap Perjanjian Gencatan Senjata, memperkuat pernyataan Seoul. UNC juga menyampaikan tidak memiliki komentar lebih lanjut selama penyelidikan masih berlangsung.
Korea Utara membantah terlibat dalam insiden tersebut dan menyebut tuduhan Seoul sebagai tindakan provokasi. Adik pemimpin Korea Utara Kim Jong Un yang berpengaruh di pemerintahan menyebut tudingan Korea Selatan rendahan dan kotor, menuduh Seoul berusaha merekayasa bukti. Pyongyang juga memperingatkan akan melakukan pembalasan segera dan tanpa ampun jika pasukannya ditembaki.
Seruan Dialog dan Langkah Selanjutnya
Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung pada Kamis (1/10/2026) menyerukan Korea Utara kembali membuka dialog. Ia menegaskan persoalan hubungan antar-Korea sangat rumit, namun Seoul akan terus berupaya dengan sabar mengurainya satu per satu.
“Saya berharap Korea Utara kini mau bergabung bersama kami dalam upaya memulihkan kepercayaan dan kembali berdialog setelah lama terhenti,” kata Lee dalam pidato memperingati Hari Angkatan Bersenjata Korea Selatan.
Korsel dan Korut secara teknis masih berada dalam kondisi perang karena Perang Korea 1950-1953 berakhir dengan gencatan senjata, bukan perjanjian damai. Karena itu, setiap insiden di sepanjang DMZ berpotensi memicu ketegangan yang lebih luas.
Militer Korea Selatan menyatakan penyelidikan bersama dengan UNC akan dilanjutkan dan hasil akhirnya akan diumumkan kemudian. Seoul juga menegaskan akan meminta pertanggungjawaban penuh kepada Pyongyang dan mengambil tindakan yang sesuai jika penyelidikan akhir mengonfirmasi temuan tersebut.
Zona demiliterisasi kembali makan korban, Korsel usulkan perundingan dengan Korut secepatnya, menjadikan insiden ranjau ini sebagai ujian bagi upaya pemulihan kepercayaan antar-Korea. Perhatian kini tertuju pada sikap Pyongyang, hasil akhir penyelidikan bersama, serta apakah jalur komunikasi yang ditawarkan Seoul benar-benar terbuka.
