Cakrawala News – 21 September 2026 | Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan alias Zulhas ungkap biaya jalur mandiri kampus negeri bisa capai Rp 100 juta. Keluhan itu ia sampaikan setelah menerima banyak aduan dari masyarakat yang merasa keberatan dengan besarnya biaya masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur mandiri.
Zulhas menyebut persoalan ini menjadi perhatian serius karena banyak mahasiswa harus membayar mahal demi bisa mengenyam pendidikan tinggi. Keluhan tersebut, kata dia, datang langsung ke partainya dari kalangan calon mahasiswa dan orang tua.
“Nah, sekarang ini banyak sekali kampus perguruan tinggi yang jalur mandiri itu, dan bayarnya mahal sekali. Itu banyak, ya, nerimanya itu bukan 10, 20, ribuan gitu. Nah, ini datang ke kami, keluhannya itu bayarnya kok mahal, ada yang Rp 50 juta, Rp 70 juta, sampai Rp 100 juta,” kata Zulhas di JICC Senayan, Jumat (18/9/2026).
Pernyataan itu disampaikan Zulhas dalam puncak perayaan HUT ke-28 PAN di Plenary Hall Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta. Ia menilai besaran biaya jalur mandiri yang bervariasi dan cenderung tinggi telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Respons Prabowo dan Rencana Aturan Baru
Menurut Zulhas, keluhan mengenai mahalnya biaya jalur mandiri tersebut langsung mendapat respons dari Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah, ujarnya, akan segera mengatur kembali persoalan biaya pendidikan melalui jalur mandiri.
“Alhamdulillah tadi Pak Presiden merespons, kita akan atur segera, itu nanti ditiadakan lagi, gitu, ya,” ujar Zulhas.
Ketika ditanya soal maksud ditiadakan, Zulhas menjelaskan bahwa biaya masuk melalui jalur mandiri tidak lagi dipungut dengan nilai seperti saat ini. Ia bahkan menyebut Prabowo menginginkan pendidikan tersebut dapat diberikan secara gratis.
“Ya, tidak tuh nggak bayar semahal itulah lagi, ya. Kalau Presiden tadi maunya gratis, tapi nanti kita lihat, yang jelas tidak lagi memungut seperti sekarang,” kata Zulhas.
Presiden Prabowo Subianto menyatakan sangat setuju dengan usulan tersebut. Ia berjanji segera menggelar rapat terbatas untuk menindaklanjuti keluhan mengenai mahalnya biaya kuliah di perguruan tinggi negeri.
“Saya sangat setuju, saya akan segera mengadakan ratas atau pokoknya biaya pendidikan negeri harus gratis. Biaya pendidikan negeri SD, SMP, SMA, universitas negeri harus gratis,” tegas Presiden Prabowo.
Mengenai sumber pembiayaannya, Presiden menyatakan anggaran dapat berasal dari pengembalian uang negara hasil tindak pidana korupsi. “Nanti, nanti, nanti akan ada yang bertanya, dari mana uangnya? Uangnya yang dikorupsi, yang dinoyong, yang dicuri,” ujarnya.
Risiko Pungutan Mahal bagi Kampus
Dalam kesempatan yang sama, Zulhas juga menyoroti risiko yang dihadapi perguruan tinggi akibat pungutan biaya masuk jalur mandiri yang mahal. Ia menyinggung persoalan hukum yang pernah menimpa sejumlah kampus terkait hal tersebut.
“Dan itu kan juga risikonya besar seperti Unsoed, ya, itu masalah kan karena bayar mahal itu, rektornya, wakil rektor. Pernah juga sebelumnya Unila, kan, gitu,” ujar dia.
Pernyataan itu menjadi penegasan bahwa persoalan biaya jalur mandiri bukan hanya soal akses pendidikan, tetapi juga menyangkut tata kelola keuangan dan integritas institusi perguruan tinggi. Zulhas menilai perlu ada koreksi menyeluruh terhadap mekanisme penerimaan mahasiswa jalur mandiri.
Bagi Zulhas, akses ke kampus negeri tidak boleh ditentukan oleh kemampuan ekonomi keluarga maupun daerah asal. Ia menegaskan pendidikan berkualitas semestinya tidak menjadi kemewahan yang hanya bisa dinikmati kelompok tertentu.
“Pendidikan berkualitas tidak boleh menjadi kemewahan. Tidak boleh hanya menjadi milik mereka yang lahir di kota-kota besar atau keluarga yang mampu saja. Tidak boleh ada diskriminasi dalam pendidikan,” katanya.
Jika kebijakan ini terwujud, pintu perguruan tinggi negeri akan terbuka lebih lebar bagi anak-anak dari keluarga yang selama ini terhalang biaya. Anak nelayan, anak petani, anak pengemudi ojek online, dan anak pedagang kecil disebut dapat melanjutkan kuliah sampai meraih gelar sarjana tanpa orang tua harus menjual aset, berutang, atau menunda cita-cita anaknya.
Selama ini, tidak sedikit lulusan SMA dengan nilai baik yang batal mendaftar jalur mandiri semata-mata karena tidak sanggup membayar uang pangkal. Keluhan inilah yang kemudian mendorong Zulhas mengangkat isu tersebut ke hadapan Presiden dalam acara partai.
Zulhas ungkap biaya jalur mandiri kampus negeri bisa capai Rp 100 juta menjadi sorotan karena menyentuh langsung persoalan akses pendidikan tinggi. Usulan agar biaya kuliah di perguruan tinggi negeri digratiskan pun kini menunggu tindak lanjut konkret dari pemerintah melalui rapat terbatas yang dijanjikan Presiden.
Yang perlu dicermati berikutnya adalah bagaimana skema pembiayaan pendidikan gratis tersebut dirancang, termasuk kepastian sumber dana dari pengembalian uang hasil korupsi. Publik juga menanti detail aturan baru yang akan menggantikan mekanisme pungutan jalur mandiri saat ini, agar kebijakan tidak sekadar menjadi janji politik.
