Cakrawala News – 28 September 2026 | Lebih dari 45 ribu pelajar Jerman turun ke jalan menentang rencana wajib militer dalam aksi mogok sekolah yang digelar serentak pada Jumat, 25 September 2026. Demonstrasi berlangsung di lebih dari 100 kota, mulai dari Kiel dan Flensburg di utara hingga Hamburg, Berlin, Muenchen, Nuernberg, dan Frankfurt. Aksi ini dipicu oleh keputusan Kementerian Pertahanan Jerman yang mulai memanggil pria berusia 18 tahun untuk menjalani pemeriksaan kesehatan, meski sistem wajib militer secara resmi belum diberlakukan.
Inisiatif bernama School Strike Against Conscription atau Aksi Mogok Sekolah Menentang Wajib Militer menyatakan bahwa demonstrasi digelar setelah sejumlah remaja menerima surat panggilan pemeriksaan medis, termasuk mereka yang sebelumnya menyatakan tidak berminat bergabung dengan angkatan bersenjata. Menurut penyelenggara, lebih dari 45 ribu siswa meninggalkan kelas untuk menyuarakan penolakan mereka terhadap wacana pengembalian wajib militer yang akan berdampak langsung pada generasi muda.
Data kepolisian di beberapa kota menunjukkan variasi jumlah peserta. Aparat keamanan di Berlin memperkirakan sekitar 2.400 siswa mengikuti demonstrasi, sementara di Muenchen tercatat sekitar 700 peserta dan di Nuernberg sekitar 400 orang. Perbedaan angka ini menunjukkan bahwa respons di tiap kota tidak seragam, meski secara nasional penyelenggara mengklaim partisipasi mencapai puluhan ribu pelajar.
Pemicu Aksi: Kuesioner dan Panggilan Pemeriksaan Kesehatan
Undang-undang wajib militer Jerman yang baru mulai berlaku pada awal 2026. Regulasi tersebut mewajibkan semua pria yang menginjak usia 18 tahun mengisi kuesioner untuk menilai kebugaran, keterampilan, dan minat mereka bergabung dengan Bundeswehr, angkatan bersenjata Jerman. Kuesioner itu bersifat wajib bagi pria dan sukarela bagi perempuan. Selain itu, semua pria berusia 18 tahun diwajibkan menjalani pemeriksaan medis untuk menilai kelayakan mereka menjalani dinas militer.
Seorang juru bicara Kementerian Pertahanan menyatakan bahwa berdasarkan hukum, kewajiban menjalani pemeriksaan medis berlaku untuk semua pria yang berkewajiban menjalani dinas militer dan lahir setelah 31 Desember 2007. Pemerintah menegaskan bahwa sistem saat ini masih berstatus sukarela dan tidak ada kewajiban bagi warga berusia 18 tahun untuk ikut wajib militer. Sejak Juli, sekitar 1.000 warga laki-laki berusia 18 tahun dilaporkan menunjukkan ketertarikan bergabung dalam militer Jerman.
Namun, para pengunjuk rasa menilai langkah pemerintah sebagai upaya bertahap untuk menghidupkan kembali wajib militer. Golo Krisch, seorang siswa berusia 18 tahun asal Kiel, mengaku telah menerima surat panggilan di kotak suratnya setahun lebih awal dari yang dijanjikan. Ia menyatakan bahwa sebelumnya mereka diberi tahu pemeriksaan kesehatan baru akan dilakukan pada 2027 dan sifatnya sukarela. Krisch menegaskan dirinya dan rekan-rekannya tidak akan membiarkan diri dipaksa menjalani pemeriksaan kesehatan maupun masuk ke barak militer.
Penyelenggara aksi, Bela Breitner dari School Strike Against Compulsory Military Service, menilai pemerintah federal serius berupaya memberlakukan kembali wajib militer secara bertahap. Dalam aksi protes di Hamburg, para demonstran mengusung bendera dan membentangkan spanduk bertuliskan “Kami tidak akan ambil bagian dalam perang kalian”.
Seorang demonstran lain, Elias Bernhard, remaja berusia 16 tahun dari Hamburg, mengatakan bahwa tanggapan terhadap kuesioner tersebut menunjukkan kaum muda tidak ingin bergabung dengan Bundeswehr. Ia menyatakan bahwa itulah alasan dirinya turun ke jalan dan bertekad melakukan mogok sekolah sampai wajib militer dicabut.
Konteks Keamanan dan Modernisasi Militer Jerman
Aksi protes ini berlangsung di tengah upaya Jerman meningkatkan kapabilitas militernya. Beberapa tahun terakhir, Berlin terus memperkuat pertahanan di tengah kekhawatiran terhadap ancaman Rusia menyusul invasi skala besar ke Ukraina. Jerman juga telah mengirimkan ribuan personel militernya ke Lithuania secara permanen untuk menjaga keamanan kawasan.
Pada pekan yang sama dengan demonstrasi, Jerman menerima pesawat tempur F-35 pertamanya. Pesawat tersebut dibeli untuk memodernisasi Angkatan Udara Jerman dan memperkuat kapabilitas deterensi. Kedatangan pesawat siluman itu dinilai dapat mengubah kemampuan militer Jerman dalam menghadapi dinamika keamanan Eropa.
Pemerintah pimpinan Kanselir Friedrich Merz menghadapi tekanan ganda: memperkuat pertahanan nasional di tengah ketegangan geopolitik, sekaligus meredam gelombang penolakan dari generasi muda yang tidak ingin terlibat dalam dinas militer. Kebijakan kuesioner wajib dan pemeriksaan medis menjadi titik gesekan utama karena dianggap pintu masuk menuju wajib militer penuh.
Para siswa yang turun ke jalan menuntut tiga hal utama: penghentian pemeriksaan kesehatan paksa, pencabutan undang-undang wajib militer yang baru, serta penghentian langkah-langkah yang mereka sebut sebagai upaya bertahap mengembalikan sistem wajib militer. Penyelenggara menegaskan aksi akan berlanjut selama tuntutan mereka belum dipenuhi.
Hingga kini, pemerintah Jerman belum memberikan sinyal akan mencabut kebijakan tersebut. Perkembangan ke depan akan bergantung pada respons Kementerian Pertahanan terhadap desakan puluhan ribu pelajar, serta seberapa besar tekanan publik yang terbentuk menjelang tahapan berikutnya dari penerapan undang-undang wajib militer baru. Aksi 45 ribu pelajar Jerman turun ke jalan menentang rencana wajib militer menjadi penanda bahwa isu pertahanan tidak lagi hanya dibahas di ruang parlemen, tetapi telah menjadi pergulatan publik yang melibatkan generasi muda.
