Cakrawala News – 28 September 2026 | Dinamika PBNU menghangat, PKB hormati hasil muktamar Jombang menjadi sikap resmi yang ditegaskan DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di tengah riak-riak yang masih terasa di kalangan nahdliyin. Partai meminta seluruh kader di semua tingkatan tidak ikut terseret dalam polemik mengenai keabsahan hasil Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Jombang, Jawa Timur. Sikap itu disampaikan langsung oleh Ketua Harian DPP PKB Najmi Mumtaza Rabbany pada Sabtu (26/9).
“Kami menghormati sepenuhnya hasil Muktamar ke-35 NU di Jombang,” kata Najmi dalam keterangannya kepada media. Pernyataan tersebut menegaskan posisi partai yang lahir dari rahim NU itu terhadap hasil forum tertinggi organisasi tersebut.
Menurut Najmi, garis kebijakan partai terkait persoalan ini sudah jelas dan tidak berubah. Ia meminta seluruh kader PKB, mulai dari tingkat pusat hingga daerah, mematuhi garis kebijakan tersebut. Kader diminta fokus menjalankan agenda pelayanan kepada masyarakat ketimbang terlibat dalam polemik soal keabsahan hasil muktamar.
Riak Pascamuktamar Masih Terasa
Najmi mengakui bahwa dinamika terkait Muktamar Jombang masih menjadi perhatian di kalangan nahdliyin di berbagai daerah. Menurutnya, riak-riak pascamuktamar masih terasa, terutama di ruang media sosial.
Berbagai konten mulai dari podcast, meme, hingga clipper yang membahas keabsahan hasil muktamar disebut masih mencatatkan traffic yang relatif tinggi. Najmi menilai situasi itu sebagai hal yang wajar di era keterbukaan informasi.
Ia juga menyinggung adanya kasus hukum yang belakangan dikait-kaitkan dengan proses muktamar. Kendati demikian, Najmi tidak merinci lebih jauh soal kasus tersebut dan memilih menekankan bahwa dinamika semacam itu merupakan bagian dari keterbukaan informasi yang berkembang saat ini.
“Apalagi beberapa waktu terakhir ada kasus hukum yang dikait-kaitkan dengan proses muktamar. Tetapi situasi ini merupakan hal yang wajar di era keterbukaan informasi,” ujarnya.
Meski begitu, ia menegaskan bahwa PKB memiliki garis kebijakan yang menghormati sepenuhnya hasil muktamar. Garis itu, lanjutnya, harus dipatuhi oleh semua kader partai baik di level pusat maupun daerah.
PKB Ingin Melihat PBNU dalam Situasi Teduh
Sebagai partai yang lahir dari rahim NU, PKB menyatakan ingin melihat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) berada dalam situasi teduh. Najmi menyebut kondisi yang kondusif diperlukan agar NU dan PKB sama-sama bisa berkhidmat untuk umat dan rakyat Indonesia.
“Sebagai partai yang lahir dari rahim NU, PKB ingin melihat PBNU dalam situasi teduh agar sama-sama bisa berkhidmat untuk umat dan rakyat Indonesia,” katanya.
Pernyataan itu sekaligus menegaskan bahwa dinamika PBNU menghangat, PKB hormati hasil muktamar Jombang tanpa ingin memperkeruh suasana. PKB memilih menempatkan diri sebagai pihak yang menghormati keputusan forum tertinggi NU sambil mendorong kadernya tetap fokus pada kerja pelayanan.
Sikap Personal Kader dan Ancaman Sanksi
Najmi mengakui bahwa ada sejumlah kader PKB yang ikut menyampaikan aspirasi mereka terkait dinamika PBNU di platform media sosial. Namun ia menegaskan bahwa hal itu merupakan sikap personal yang tidak terkait dengan garis kebijakan partai.
“Kami tahu dan ikut memantau berbagai pernyataan sebagian kader yang menyampaikan pendapatnya di berbagai platform media sosial terkait PBNU. Tetapi itu adalah pendapat pribadi dan tidak mewakili sikap partai,” ujarnya.
Politisi muda itu pun menghimbau para kader untuk mematuhi garis kebijakan partai terkait dinamika PBNU. Ia menegaskan DPP PKB akan memberikan sanksi tegas jika ada kader yang mengatasnamakan PKB untuk mempertanyakan keabsahan hasil Muktamar ke-35 di Jombang.
“Kami akan memberikan sanksi peringatan hingga pemecatan jika ada kader yang mbalelo dan tidak mematuhi garis kebijakan partai terkait dinamika PBNU saat ini,” pungkasnya.
Dengan sikap tersebut, PKB berupaya menjaga posisinya sebagai partai yang menghormati hasil muktamar sekaligus meredam polemik yang berkembang di kalangan nahdliyin. Pernyataan Najmi menjadi penegasan bahwa urusan internal organisasi dan urusan partai ditempatkan pada jalurnya masing-masing.
Ke depan, yang perlu dicermati adalah bagaimana dinamika di kalangan nahdliyin berkembang, terutama di ruang media sosial yang masih ramai membahas keabsahan hasil muktamar. Selain itu, konsistensi kader PKB dalam mematuhi garis kebijakan partai akan menjadi ujian tersendiri, mengingat DPP telah menegaskan akan memberikan sanksi bagi mereka yang menyimpang dari kebijakan resmi.
