Cakrawala News – 12 Oktober 2026 | AS umumkan sanksi atas ICC, tak lama setelah Navi Pillay raih Nobel Perdamaian [titlebase], menandai eskalasi terbesar dalam hubungan Washington dengan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) sejak lembaga itu berdiri 24 tahun lalu. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengumumkan sanksi tersebut pada Jumat (9/10/2026), hanya beberapa jam setelah mantan hakim ICC asal Afrika Selatan, Navanethem “Navi” Pillay, dianugerahi Hadiah Nobel Perdamaian 2026 oleh Komite Nobel Norwegia.
Menurut Rubio, sanksi itu mencakup larangan bagi entitas Amerika Serikat untuk bertransaksi dengan ICC. Ia menyatakan langkah tersebut bertujuan membela kedaulatan AS dan menegaskan bahwa Presiden Donald Trump tidak akan membiarkan pengadilan itu mengadili warga negara Amerika.
“Presiden Trump tidak akan pernah membiarkan Mahkamah Pidana Internasional mengadili warga Amerika. Itulah sebabnya, hari ini, Amerika Serikat menjatuhkan sanksi terhadap Mahkamah Pidana Internasional,” kata Rubio.
Rubio menambahkan Washington sebelumnya menunda penetapan sanksi dengan harapan ICC mengubah arah. Ia bahkan menyampaikan ancaman keras terhadap keberlangsungan lembaga tersebut. “Entah ICC menghentikan ancamannya, atau kami yang akan mengakhiri ICC,” ujarnya, seraya mendesak sekutu AS yang menjadi anggota ICC untuk mengendalikan mahkamah itu.
Sanksi Menyasar Institusi, Bukan Hanya Individu
Sebelumnya, AS telah menjatuhkan sanksi terhadap sejumlah hakim dan pejabat ICC. Namun, langkah terbaru ini berbeda karena Washington menyasar ICC sebagai sebuah institusi. Tujuannya adalah melumpuhkan kemampuan operasional pengadilan melalui tekanan finansial.
Meski demikian, AS memberikan masa tenggang enam bulan sebelum sejumlah sanksi terbaru mulai berlaku. Dengan begitu, negara-negara anggota masih dapat membiayai operasional ICC selama periode tersebut. Washington menyatakan masa tenggang itu diberikan agar negara-negara terkait memiliki waktu merundingkan solusi guna mengatasi kekhawatiran AS.
Langkah ini menjadi krisis terbesar dalam 24 tahun sejarah ICC. ICC sendiri mengecam keputusan tersebut dan menyebutnya sebagai serangan terhadap supremasi hukum serta fondasi tatanan hukum internasional.
Kecaman dari PBB dan Sekutu AS
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres menyebut keputusan Washington sebagai pukulan serius terhadap upaya kolektif mewujudkan keadilan pidana internasional, yang ICC merupakan salah satu pilar utamanya.
Inggris bersama Kanada, Denmark, Jerman, Prancis, Italia, Jepang, dan Belanda menegaskan kembali dukungan yang berkelanjutan dan teguh terhadap ICC. Negara-negara tersebut menyatakan menyesalkan dan sangat tidak setuju dengan sanksi AS. Mereka turut memuji para staf ICC atas pekerjaan mereka dalam membawa orang-orang yang dituduh melakukan kejahatan internasional paling serius ke pengadilan, sekaligus memberikan dukungan kepada para korban.
Siapa Navi Pillay dan Mengapa Penghargaannya Penting
Navi Pillay lahir di Durban, Afrika Selatan, pada 23 September 1941, dari keluarga keturunan India-Tamil. Ia menempuh pendidikan di University of Natal dan lulus dengan gelar Sarjana Humaniora pada 1963 serta Sarjana Hukum pada 1965. Pada 1967, Pillay menjadi perempuan kulit hitam pertama yang membuka praktik hukum di Natal. Ia memberikan bantuan hukum kepada para aktivis yang ditahan rezim apartheid Afrika Selatan.
Pillay kemudian melanjutkan studi ke Harvard University dan meraih gelar master bidang hukum pada 1982 serta gelar doktor pada 1988. Setelah apartheid berakhir, ia diangkat sebagai hakim sementara di Pengadilan Tinggi Afrika Selatan pada 1995. Pada tahun yang sama, Majelis Umum PBB memilihnya sebagai hakim di Mahkamah Kriminal Internasional cabang Rwanda (ICTR).
Selama delapan tahun bertugas di ICTR, termasuk empat tahun sebagai presiden dari 1999 hingga 2003, Pillay berperan penting dalam merevolusi aturan yurisprudensi tentang pemerkosaan serta isu kebebasan berbicara dan propaganda hitam. Pada Februari 2003, ia terpilih sebagai salah satu hakim pertama ICC dan ditugaskan ke Divisi Banding hingga mengundurkan diri pada Agustus 2008 karena terpilih sebagai Komisi Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia.
Pillay juga memimpin Komisi Penyelidikan PBB untuk Wilayah Palestina. Pada September 2025, komisi tersebut menerbitkan laporan yang menuduh Israel melakukan genosida di Jalur Gaza. Israel menolak tuduhan itu dan menyebut laporan tersebut sebagai skandal. Pemerintah Jerman menyambut pemberian Nobel kepada Pillay dan menilai perjuangan panjangnya membela HAM, menentang apartheid, serta memperkuat keadilan pidana internasional layak mendapat penghargaan tertinggi.
Ketua Komite Nobel, Jørgen Watne Frydnes, mengatakan penghargaan diberikan atas komitmen berani Pillay dalam menegakkan hukum internasional serta perjuangannya melawan kejahatan perang dan genosida. Keputusan ini mengejutkan karena Pillay tidak termasuk dalam daftar kandidat unggulan. Presiden Trump bahkan menyebut Pillay sebagai orang misterius karena mengaku tidak mengenalnya.
Dampak dan Hal yang Perlu Diperhatikan
Pillay adalah orang sekaligus perempuan Afrika Selatan pertama yang meraih Nobel Perdamaian. Di negaranya, namanya langsung menjadi perbincangan luas. Namun, penghargaan itu datang bersamaan dengan tekanan besar terhadap ICC, tempat ia pernah menjadi hakim dari 2003 hingga 2008.
ICC dibentuk pada 2002 sebagai tingkatan terakhir untuk menangani kejahatan internasional paling serius, seperti kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, dan agresi. Amerika Serikat dan Israel bukan anggota, tetapi 125 negara lain telah menandatangani Statuta Roma. Ukraina menjadi anggota terbaru pada Januari lalu. Para hakim ICC telah menghukum 11 orang, termasuk panglima perang Kongo Thomas Lubanga yang dijatuhi hukuman 14 tahun penjara pada 2012 karena merekrut tentara anak-anak.
Dengan masa tenggang enam bulan, perhatian kini tertuju pada langkah negara-negara anggota ICC dan sekutu AS dalam merundingkan solusi. Jika sanksi tetap diberlakukan penuh, kemampuan ICC menegakkan keadilan atas kejahatan paling serius berpotensi sangat terhambat. Sementara itu, penghargaan kepada Pillay menegaskan kembali pentingnya hukum internasional di tengah tekanan politik yang meningkat.
