Cakrawala News – 15 September 2026 | Bank Indonesia mencatat posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada Juli 2026 sebesar US$ 454,8 miliar atau setara Rp 8.041,77 triliun, relatif stabil dibandingkan posisi Juni 2026 yang tercatat US$ 454,5 miliar atau Rp 8.036,46 triliun. Data tersebut disampaikan bank sentral pada Selasa, 15 September 2026, di tengah dinamika kebijakan ekonomi yang tengah menjadi sorotan pasar.
Secara tahunan, ULN Indonesia mencatat pertumbuhan 4,9 persen year on year. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso, menjelaskan bahwa perkembangan tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan ULN publik di tengah penurunan ULN swasta.
“Perkembangan ini terutama dipengaruhi oleh peningkatan ULN publik di tengah penurunan ULN swasta,” ujar Ramdan dalam keterangan resmi Bank Indonesia.
Menurut bank sentral, posisi ULN pemerintah pada Juli 2026 tercatat US$ 218,4 miliar atau sekitar Rp 3.861 triliun, tumbuh 3,2 persen. Ramdan menyatakan perkembangan ULN pemerintah tersebut terutama dipengaruhi oleh aliran masuk pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional yang mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia tetap terjaga.
Pemerintah Jaga Kredibilitas Pembayaran Utang
Bank Indonesia menegaskan pemerintah tetap berkomitmen menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu. Pengelolaan ULN dilakukan secara pruden, terukur, dan fleksibel untuk mewujudkan pembiayaan yang efisien dan optimal.
Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif dengan tetap memperhatikan aspek sustainabilitas pengelolaan ULN.
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 22,0 persen dari total ULN pemerintah. Selain itu, administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 20,7 persen, jasa pendidikan 16,2 persen, konstruksi 11,5 persen, serta transportasi dan pergudangan 8,5 persen.
“Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN pemerintah merupakan utang jangka panjang,” kata Ramdan.
Sementara itu, ULN swasta menurun. Posisi ULN swasta pada Juli 2026 tercatat sebesar US$ 194,5 miliar atau mengalami kontraksi 1,2 persen secara year on year. Penurunan ini menjadi sinyal bahwa pelaku usaha swasta cenderung lebih berhati-hati dalam menarik utang dari luar negeri di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Dinamika Kebijakan Ekonomi Jadi Sorotan
Data utang luar negeri ini dirilis di tengah sorotan pasar terhadap arah kebijakan ekonomi Indonesia. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menunjuk Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa. Suahasil, yang sebelumnya menjabat Wakil Menteri Keuangan sejak 2019, dikenal sebagai teknokrat yang akrab bagi kalangan analis dan investor.
Sejumlah pengamat menilai pergantian menteri keuangan tersebut berpotensi meredakan kekhawatiran investor setelah berbulan-bulan kekhawatiran terhadap kredibilitas kebijakan. Richard Borsuk, adjunct senior fellow di S. Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University, Singapura, menilai penggantian menteri keuangan sebagai langkah yang baik dan pasar semestinya menyambut positif sosok Suahasil.
Penunjukan Suahasil juga terjadi sekitar enam pekan setelah Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengundurkan diri secara tak terduga pada Juli 2026. Pergantian di kursi Menteri Keuangan ini menjadi yang ketiga dalam waktu kurang dari dua tahun, setelah sebelumnya Sri Mulyani Indrawati digantikan Purbaya pada September 2025.
Angus Mackintosh, spesialis ASEAN di firma riset dan penasihat Aletheia Capital, menilai penunjukan Suahasil dapat memberikan latar belakang pembuatan kebijakan ekonomi yang lebih stabil dan terprediksi bagi Indonesia serta menenangkan pasar obligasi maupun ekuitas.
Kepercayaan Investor dan Tantangan ke Depan
Bagi Indonesia, kombinasi data utang luar negeri yang relatif stabil dan kepemimpinan baru di Kementerian Keuangan menjadi faktor penting dalam menjaga persepsi risiko. Aliran masuk pada SBN internasional menunjukkan investor masih menempatkan dana di instrumen negara, meskipun mereka tetap mencermati disiplin fiskal dan arah kebijakan pemerintah ke depan.
Bank Indonesia menegaskan akan terus memantau perkembangan utang luar negeri dan menjaga stabilitas eksternal. Pengelolaan ULN yang terukur diharapkan mendukung pembiayaan sektor produktif tanpa mengorbankan keberlanjutan fiskal maupun moneter.
Yang perlu dicermati berikutnya adalah bagaimana pemerintah di bawah Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjaga kredibilitas fiskal, terutama dalam mengelola defisit anggaran dan pembayaran utang jangka panjang, sementara pasar menanti sinyal kebijakan yang lebih stabil dan terprediksi dari otoritas ekonomi maupun bank sentral.
