Cakrawala News – 18 Oktober 2026 | Bupati Klaten ditangkap KPK akibat kasus korupsi, PDIP: Senin kami pecat. Penangkapan terhadap Hamenang Wajar Ismoyo terjadi setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan dan menetapkannya sebagai tersangka. Bupati Klaten itu resmi ditahan di Jakarta pada Jumat, 16 Oktober 2026, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) langsung menyatakan akan memecat kadernya tersebut secara tidak hormat.
Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai, Komarudin Watubun, mengatakan proses pemecatan tengah disiapkan. Surat rekomendasi pemecatan dengan tidak hormat dijadwalkan terbit pada Senin, 19 Oktober 2026.
“Kami lagi proses pemecatan. Hari Senin besok, kami pecat. Hari Senin kami akan keluarkan surat rekomendasi pemecatan dengan tidak hormat ke yang bersangkutan,” kata Komarudin, Sabtu (17/10/2026).
Jerat Pasal dan Dugaan Korupsi
Hamenang dijerat sejumlah pasal terkait dugaan suap, upah pungut, galian C, dan gratifikasi. Sejumlah pemberitaan juga menyebut kasus ini berkaitan dengan dugaan suap dan manipulasi hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Penetapan tersangka berawal dari operasi tangkap tangan KPK terkait dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten. Dalam proses penangkapan, penyidik turut membawa sejumlah barang bukti, termasuk drum biru yang diduga digunakan untuk menyimpan uang senilai Rp1,9 miliar.
Hingga kini, KPK belum merinci secara lengkap konstruksi perkara dan pihak-pihak lain yang mungkin terlibat. Publik masih menantikan penjelasan resmi lembaga antirasuah tersebut mengenai kronologi dan pasal yang akan diterapkan dalam proses hukum selanjutnya.
PDIP Mengaku Sudah Berulang Kali Memperingatkan
Komarudin menyesalkan tindakan yang diduga dilakukan Hamenang. Menurutnya, PDIP telah berulang kali mengingatkan para kader, baik yang bertugas di eksekutif maupun legislatif, agar bekerja untuk rakyat dan tidak menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi.
“Kami menyesalkan atas tindakan Bupati Klaten yang sebenarnya beberapa waktu lalu kami rutin mengingatkan para kader partai, baik di eksekutif maupun legislatif, bekerja untuk rakyat. Jangan sekali-kali menggunakan kesempatan untuk korupsi,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, sekitar 23 hari sebelum penangkapan, tepatnya pada 14 September 2026, ia memanggil sejumlah kepala daerah ke kantor DPP PDIP, termasuk Bupati Klaten. Pertemuan itu disebut sebagai upaya mengingatkan kembali para kader agar menjauhi praktik korupsi.
Komarudin juga menyinggung pesan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang berulang kali meminta kader di eksekutif dan legislatif menjauhkan diri dari korupsi. Menurutnya, kader bertugas melayani rakyat, bukan mengumpulkan kekayaan dari hasil korupsi.
“Ibu ketua umum juga selalu mengingatkan kader-kader, baik di eksekutif maupun legislatif untuk menjauhkan diri dari korupsi. Karena mereka bertugas di situ untuk melayani rakyat, bukan mengumpulkan kekayaan dari hasil korupsi. Berkeringat untuk mendirikan usaha boleh, tetapi jangan dari hasil korupsi,” ujarnya.
Meski telah mendapat peringatan, Komarudin menyayangkan Bupati Klaten tetap terseret kasus dugaan korupsi. Atas kejadian tersebut, PDIP memastikan proses pemecatan terhadap kader yang bersangkutan tengah disiapkan.
Peringatan Keras bagi Kader Lain
Kasus ini disebut PDIP sebagai peringatan keras bagi seluruh kader partai di pemerintahan maupun parlemen. Komarudin menegaskan partainya tidak akan memberikan toleransi terhadap kader yang terbukti terlibat korupsi.
Ia bahkan menyatakan PDIP akan memecat tanpa proses jika ada kader yang tertangkap korupsi. Pernyataan itu disampaikan sebagai penegasan sikap partai terhadap praktik korupsi di kalangan kadernya.
“Peringatan keras kepada para kepala daerah, baik di eksekutif maupun legislatif dari PDIPerjuangan untuk berhati-hati, ketika mereka melakukan tindakan yang sama atau ketangkap korupsi, kita pastikan akan melakukan pemecatan tanpa proses. Kami tidak akan tolerir untuk tindakan-tindakan begitu,” tegas Komarudin.
Penangkapan Bupati Klaten menambah daftar kepala daerah yang terseret kasus korupsi. Peristiwa ini juga menjadi sorotan karena terjadi hanya beberapa pekan setelah partai mengumpulkan sejumlah kepala daerah untuk diberikan pembinaan dan peringatan.
Yang perlu dicermati berikutnya adalah perkembangan proses hukum di KPK, termasuk kemungkinan penetapan tersangka lain dan detail dugaan suap serta manipulasi audit BPK. Selain itu, publik menantikan apakah surat pemecatan tidak hormat terhadap Hamenang benar-benar terbit pada Senin mendatang sesuai pernyataan PDIP.
Terlepas dari proses politik di internal partai, kasus ini menegaskan bahwa persoalan korupsi di daerah masih menjadi pekerjaan rumah besar. Penegakan hukum yang transparan dan akuntabel akan menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah dan lembaga antirasuah.
