Cakrawala News – 08 November 2026 | Ferdinand nilai Roy Suryo cs gagal buktikan tuduhan di sidang ijazah Jokowi: Akan dijatuhi hukuman menjadi sorotan setelah sidang perkara tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dalam persidangan yang berlangsung Kamis (5/11/2026), Jokowi hadir sebagai saksi dan menyampaikan kesaksiannya terkait perkara dengan terdakwa Roy Suryo dan dr. Tifa. Sidang berjalan dari pagi hingga malam, dan menjadi momen penting untuk menguji sejauh mana tuduhan yang selama ini disebarkan dapat dibuktikan secara hukum.
Inti dari perkara ini adalah tudingan bahwa ijazah Strata-1 Jokowi di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada tidak sah. Tuduhan itu beredar luas dan memicu perdebatan publik. Namun, dalam proses persidangan, pihak yang menuduh dinilai belum mampu menghadirkan bukti yang benar-benar menguatkan klaim mereka. Pandangan ini sejalan dengan penjelasan eks Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, Binsar Gultom, yang menyebut beban pembuktian atas tuduhan berada di pihak terdakwa.
Beban Pembuktian dan Ancaman Hukuman
Binsar menjelaskan bahwa persoalan keaslian ijazah akan diuji melalui proses pembuktian di persidangan. Ia merujuk pada ketentuan Pasal 433 yang mengatur soal tulisan atau gambar yang dituduhkan palsu. Menurutnya, apabila terdakwa tidak mampu membuktikan tuduhan tersebut, maka di situlah muncul persoalan fitnah.
Pernyataan itu disampaikan Binsar dalam program Rakyat Bersuara bertajuk Segera Disidang, Roy Suryo Siap? yang disiarkan melalui kanal YouTube Official iNews, Selasa (8/9/2026). Ia juga meyakini ijazah Jokowi bakal dihadirkan dan diperlihatkan kepada publik dalam agenda pembuktian, untuk dicocokkan dengan hasil penelitian yang selama ini disampaikan pihak Roy Suryo.
“Ijazah Pak Jokowi yang sebenarnya nanti akan dibawa Pak Jokowi. Ya kalau memang itu sudah di Jaksa, ya itu akan dibawa untuk dibuktikan, di-crosscheck. Iya ke publik, pasti itu. Nah, nanti hasil penelitian daripada mereka ini apakah benar-benar cocok apa tidak,” ujar Binsar.
Dengan logika tersebut, Ferdinand nilai Roy Suryo cs gagal buktikan tuduhan di sidang ijazah Jokowi: Akan dijatuhi hukuman menjadi gambaran bahwa jika tuduhan tidak terbukti, konsekuensi hukum menanti pihak yang menuduh. Artikel ini tidak menyimpulkan vonis, karena putusan tetap berada di tangan majelis hakim.
Kesaksian Jokowi di Persidangan
Dalam kesaksiannya, Jokowi mengaku merasa dihina dan direndahkan oleh tudingan tersebut. Ia menyinggung dampak immaterial berupa tercemarnya nama baik dirinya dan keluarganya.
“Kerugian immaterial karena tercemarnya nama baik saya dan juga keluarga saya, dan kemudian saya juga merasa telah dihina, direndahkan dengan amat sangat, Yang Mulia,” kata Jokowi di PN Jakarta Timur, Kamis (5/11/2026).
Jokowi juga mengutip hasil survei terbaru soal sikap masyarakat terhadap isu ijazah palsu. Menurutnya, sekitar 18 persen masyarakat Indonesia percaya pada tuduhan tersebut. Ia mengonversi angka itu menjadi sekitar 34 juta orang, dan menilai jumlah tersebut bukanlah angka kecil karena berdampak pada kepercayaan publik terhadap dirinya.
“Seingat saya 18 persen masyarakat Indonesia percaya terhadap tuduhan ijazah palsu ini, Yang Mulia. 18 persen itu kalau dikonversi ke orang itu kurang lebih 34 juta orang percaya mengenai tuduhan ijazah palsu ini, Yang Mulia,” ujarnya.
Dalam pemberitaan sebelumnya, Jokowi juga menceritakan pengalaman ujian skripsinya di UGM. Ia menyatakan dinyatakan lulus dengan nilai A. Keterangan itu menjadi bagian dari kesaksiannya untuk menegaskan latar belakang pendidikannya.
Permintaan Pihak Roy Suryo
Di sisi lain, kubu Roy Suryo meminta majelis hakim menghadirkan barang bukti utama berupa ijazah yang telah disita penyidik Polda Metro Jaya dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum. Permintaan itu disampaikan pengacara Roy Suryo, Abdul Gafur Sangadji, dalam persidangan di PN Jakarta Timur, Senin (19/10/2026).
“Kami minta melalui Majelis Hakim Yang Mulia agar pada persidangan berikutnya karena kita sudah berkaca pada persidangan terdakwa lain supaya barang bukti utama, yaitu ijazah yang sudah disita oleh penyidik Polda Metro Jaya dan sudah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum, mohon untuk dihadirkan pada pembuktian berikut,” kata Abdul Gafur.
Pengacara Roy Suryo lainnya, Refly Harun, juga meminta hakim memerintahkan jaksa menghadirkan Jokowi di persidangan. Ia menyebut Jokowi sebagai pelapor dan menilai kehadiran pelapor penting agar persidangan tidak berlarut-larut. Hakim pun merespons dengan meminta jaksa memperhatikan permintaan tim advokat, sambil menyinggung kewenangan sesuai Pasal 210 ayat 3 dan efektivitas persidangan.
Permintaan tersebut menunjukkan bahwa kedua pihak memiliki kepentingan berbeda dalam agenda pembuktian. Kubu terdakwa ingin ijazah dibuka secara terbuka, sementara Jokowi menekankan dampak tuduhan terhadap nama baiknya. Perbedaan penekanan ini menjadi bagian dari dinamika persidangan yang masih berjalan.
Yang Perlu Dicermati ke Depan
Perkara ini menyisakan sejumlah hal yang perlu diperhatikan publik. Pertama, agenda pembuktian menjadi penentu apakah tuduhan dapat dibuktikan atau justru berbalik menjadi persoalan fitnah. Kedua, kehadiran barang bukti ijazah di persidangan akan menjadi ujian transparansi bagi semua pihak.
Kendati demikian, status hukum Roy Suryo dan dr. Tifa tetap sebagai terdakwa. Tidak ada putusan yang dapat disimpulkan sebelum majelis hakim menjatuhkan vonis. Publik sebaiknya mengikuti perkembangan melalui fakta persidangan, bukan asumsi yang beredar di ruang digital.
Ferdinand nilai Roy Suryo cs gagal buktikan tuduhan di sidang ijazah Jokowi: Akan dijatuhi hukuman pada akhirnya bergantung pada pembuktian di pengadilan. Jika tuduhan tidak terbukti, proses hukum akan menentukan konsekuensinya. Sebaliknya, jika ada bukti yang menguatkan, hal itu juga harus diuji secara terbuka. Sidang lanjutan menjadi tahap yang akan menentukan arah perkara ini.
