Cakrawala News – 05 November 2026 | Momen foto Wapres Gibran dicopot dari ruang Banggar DPRD Yogyakarta, massa geruduk desak pemakzulan menjadi sorotan publik. Aksi itu berlangsung saat sejumlah aktivis dan tokoh yang tergabung dalam Forum Kebangsaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menggelar audiensi di Gedung DPRD DIY, Kota Yogyakarta, pada Rabu (4/11/2026). Foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang terpasang di Ruang Badan Anggaran (Banggar) diturunkan dari dinding sebelum agenda audiensi dimulai, lalu kembali dipasang setelah rangkaian kegiatan selesai.
Penurunan foto tersebut menjadi simbol tuntutan Forum Kebangsaan DIY agar Gibran dimakzulkan dari jabatannya dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) diadili terkait polemik dokumen pendidikan. Aksi ini mencuatkan kembali persoalan yang menyangkut keabsahan syarat administrasi pencalonan, yang menurut kelompok tersebut belum tuntas dipertanggungjawabkan secara hukum.
Detik-detik Foto Diturunkan
Menurut keterangan sejumlah pihak, aksi bermula ketika rombongan Forum Kebangsaan DIY memasuki Ruang Banggar. Beberapa peserta kemudian mendatangi foto Gibran yang tergantung di sisi kanan mimbar dan menurunkannya dari dinding. Salah seorang massa berseru dengan kalimat bernada keagamaan saat menurunkan foto tersebut, dan aksi itu diikuti peserta lain sembari bersorak.
Foto Gibran lalu diletakkan di bawah, dan sejumlah peserta berfoto dengan foto tersebut. Meski demikian, ada peserta lain yang mengingatkan agar foto itu tidak dirusak. Setelah foto diturunkan, massa membentangkan spanduk dan membacakan pernyataan sikap, kemudian melanjutkan audiensi dengan perwakilan anggota DPRD DIY.
Pihak DPRD memastikan foto tersebut tidak dibiarkan berada di bawah setelah kegiatan berakhir. Foto Wapres kembali dipasang ke tempat semula. Peristiwa inilah yang kemudian dikaitkan dengan Momen foto Wapres Gibran dicopot dari ruang Banggar DPRD Yogyakarta, massa geruduk desak pemakzulan yang beredar luas.
Dua Tuntutan Utama Forum Kebangsaan DIY
Pembina Forum Kebangsaan DIY, Muhammad Chirzin, menjelaskan bahwa kedatangan pihaknya bersama sejumlah elemen masyarakat bertujuan menyampaikan kegelisahan publik terkait kondisi kebangsaan. Mereka berharap aspirasi itu dapat diteruskan kepada Presiden Prabowo Subianto agar segera ditindaklanjuti.
Chirzin menyebut ada dua persoalan yang menjadi fokus tuntutan forum. Pertama, terkait keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang menurut mereka belum dibuktikan. Kedua, menyangkut ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Dalam hal ini, pada forum ini kita menuntut dua hal, satu bahwa ijazah Jokowi itu tidak ditemukan atau katakanlah menunggu sidang yang besok itu, tetapi sudah hampir pasti bahwa ijazah Jokowi itu tidak ada yang asli,” kata Chirzin. “Yang kedua adalah ijazah Gibran. Oleh sebab itu tuntutan kami adalah memakzulkan Gibran adili Jokowi,” lanjutnya.
Chirzin menegaskan bahwa aksi penurunan foto Gibran berlangsung secara spontan dari rombongan Forum Kebangsaan DIY. Meski begitu, ia menyebut tindakan itu bukan sekadar spontanitas tanpa makna, melainkan memiliki pesan simbolis yang berkaitan dengan tuntutan pemakzulan Gibran.
“Penurunan foto Gibran di ruang sidang DPRD DIY mengandung pesan penurunan Gibran harga mati,” ujar Chirzin. Ia juga menyampaikan bahwa jika Dewan Perwakilan Rakyat RI tidak menindaklanjuti sebagaimana mestinya, maka menurutnya DPR telah mengkhianati amanat rakyat.
Tokoh yang Hadir dan Konteks Polemik
Forum Kebangsaan DIY di antaranya diikuti mantan Wakil Wali Kota Yogyakarta, Syukri Fadholi, yang bertindak sebagai pelindung. Muhammad Chirzin hadir sebagai pembina forum. Kehadiran sejumlah tokoh itu menandai bahwa aksi tidak hanya melibatkan aktivis, tetapi juga figur yang memiliki rekam jejak di pemerintahan daerah.
Dalam konteks hukum, Mahkamah Konstitusi (MK) disebut tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa ijazah luar negeri Gibran setara SMA, sementara Mahkamah Agung (MA) menyatakan surat penyetaraannya tidak sah. Dampak putusan tersebut terhadap legitimasi Gibran masih diperdebatkan. Perdebatan inilah yang menjadi latar tuntutan kelompok tersebut.
Langkah Forum Kebangsaan DIY menyampaikan aspirasi kepada DPRD DIY diharapkan dapat diteruskan ke tingkat pusat. Namun hingga kini belum ada keterangan resmi mengenai tindak lanjut dari pihak DPRD DIY maupun pemerintah pusat atas tuntutan tersebut.
Yang Perlu Dicermati ke Depan
Peristiwa Momen foto Wapres Gibran dicopot dari ruang Banggar DPRD Yogyakarta, massa geruduk desak pemakzulan menunjukkan bahwa polemik dokumen pendidikan masih menjadi isu panas di ruang publik. Aksi simbolik semacam ini berpotensi memicu reaksi lanjutan, baik dari pendukung maupun pihak yang menentang tuntutan pemakzulan.
Publik perlu mencermati bagaimana DPR RI merespons aspirasi yang disampaikan melalui DPRD DIY, serta apakah tuntutan tersebut akan masuk ke jalur konstitusional yang tersedia. Sampai saat ini, belum ada pernyataan resmi dari Istana maupun DPR RI terkait desakan tersebut, sehingga perkembangan berikutnya masih menunggu klarifikasi dari pihak-pihak berwenang.
