Cakrawala News – 27 September 2026 | Rencana Italia larang penggunaan cadar dan batasi siswa asing di sekolah menjadi sorotan setelah Perdana Menteri Giorgia Meloni mengumumkan kebijakan tersebut secara langsung. Italia larang penggunaan cadar dan batasi siswa asing – apa alasan di baliknya? Pemerintah beralasan kebijakan ini bertujuan memperkuat integrasi sosial serta memastikan bahasa Italia tetap menjadi bahasa utama dalam proses belajar mengajar.
Pengumuman itu disampaikan Meloni pada Minggu, 20 September, saat menghadiri Fenix, pertemuan tahunan sayap muda partai kanan Brothers of Italy. Menurut Meloni, ruang kelas harus menjadi tempat integrasi, bukan pemisahan berdasarkan bahasa maupun latar belakang.
“Anak-anak Italia tidak boleh merasa menjadi minoritas di ruang kelas,” kata Meloni dalam pidatonya, seperti dikutip dari pemberitaan sejumlah media. Ia menegaskan tidak seorang pun berhak memutuskan bahwa seorang remaja perempuan harus menyembunyikan dirinya di balik penutup wajah atas nama tradisi.
Larangan Burqa dan Niqab, Hijab Tetap Diperbolehkan
Dalam rancangan aturan yang tengah disiapkan, pemerintah Italia berencana melarang penggunaan penutup wajah seperti burqa dan niqab di lingkungan sekolah. Burqa merupakan pakaian yang menutupi seluruh tubuh dan wajah, termasuk bagian mata, sementara niqab menutupi wajah namun menyisakan area sekitar mata tetap terlihat.
Kebijakan ini secara khusus menyasar pakaian yang menutupi wajah sehingga identitas seseorang tidak terlihat secara langsung. Adapun hijab yang tetap memperlihatkan wajah penggunanya masih diperbolehkan di sekolah.
“Anda harus datang ke sekolah dengan wajah terbuka, dan di Italia, tidak seorang pun yang, atas nama tradisi yang nyata maupun yang dianggap ada, bisa memutuskan bahwa seorang perempuan muda harus menyembunyikan dirinya,” ujar Meloni.
Meloni juga menyinggung prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam menjelaskan kebijakan tersebut. Partai Brothers of Italy menegaskan kembali pesan perdana menteri itu melalui serangkaian unggahan di media sosial X pada Senin.
Kuota Siswa Asing Maksimal 30 Persen per Kelas
Selain pelarangan penutup wajah, pemerintah Italia mengatur proporsi jumlah siswa asing di tiap kelas. Batas maksimalnya 30 persen di setiap kelas, dengan klasifikasi siswa yang bukan warga negara Italia atau tidak fasih berbahasa Italia.
Meloni menjelaskan, apabila hanya satu atau beberapa siswa yang belum memahami bahasa Italia, mereka masih dapat belajar dengan bantuan guru dan teman sekelas. Namun, ketika jumlah siswa yang tidak memahami bahasa pengantar terlalu besar, kondisi tersebut menurutnya bukan lagi integrasi melainkan bentuk pengabaian.
Ia menambahkan, jika jumlah anak yang tidak mengerti bahasa Italia banyak atau bahkan mayoritas, keadaan itu tidak bisa dibenarkan. “Sungguh tidak masuk akal jika ruang kelas Italia, anak-anak Italia merasa terpojok karena mereka menjadi kelompok minoritas,” katanya.
Rencana kebijakan ini juga akan disertai kewajiban bagi orang tua dari siswa asing yang mengalami kesulitan serius berintegrasi dengan sistem sekolah untuk mempelajari bahasa Italia.
Kritik Oposisi dan Konteks Kebijakan
Partai-partai oposisi menuding keputusan pemerintah ini mengakomodasi kebijakan partai ekstrim kanan, Futuro Nazionale, sejalan dengan penyelenggaraan pemilihan umum tahun depan. Meloni membantah dengan mengklaim langkah ini merupakan cara yang masuk akal tanpa memecah belah dan sangat membantu proses integrasi sosial dan budaya.
Larangan penutup wajah sebenarnya bukan isu baru di Italia. Pada Oktober 2025, FdI mendorong rancangan undang-undang untuk melarang penggunaan cadar yang menutupi wajah secara penuh seperti burqa dan niqab di tempat umum, termasuk jalan umum, sekolah, universitas, kantor pemerintahan, hingga toko.
RUU tersebut diajukan oleh anggota parlemen FdI, Sara Kelany, bersama politisi kanan lainnya, Galeazzo Bignami dan Francesco Filini. Mereka mengklaim larangan ini bertujuan mencegah berkembangnya apa yang mereka sebut fundamentalisme Islam dan terbentuknya kantong masyarakat paralel yang dinilai berpotensi menerapkan hukum syariah di luar hukum Italia.
Pada Januari, partai sayap kanan Lega, sekutu utama FdI, juga mengajukan RUU serupa. Namun langkah-langkah tersebut selalu memicu perdebatan hukum dan hak asasi manusia.
Italia merupakan salah satu negara Eropa yang paling terdampak arus migrasi karena posisinya di kawasan Mediterania Tengah, sehingga isu imigrasi terus menjadi agenda utama pemerintahan Meloni.
Rancangan kebijakan ini rencananya akan dibawa ke rapat kabinet dalam waktu dekat sebelum diproses lebih lanjut di parlemen. Meski demikian, Meloni belum mengungkapkan batas maksimum siswa asing di setiap kelas maupun mekanisme penerapannya secara rinci.
Sejumlah pihak menilai rencana Italia larang penggunaan cadar dan batasi siswa asing perlu dicermati karena berpotensi memicu perdebatan soal kebebasan beragama dan hak pendidikan. Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada pembahasan di Dewan Menteri serta respons parlemen terhadap rancangan aturan tersebut.
