Cakrawala News – 25 September 2026 | Presiden Prancis Macron berapi-api bela Palestina di sidang umum PBB dengan menggebrak podium saat menyoroti situasi kemanusiaan di Gaza. Dalam pidato terakhirnya di Majelis Umum PBB ke-81 di New York, Amerika Serikat, Selasa (22/9/2026), Macron menuding klaim perdamaian yang digembar-gemborkan tidak membuka kembali akses kemanusiaan ke Gaza sama sekali.
Pidato itu disampaikan hanya beberapa jam setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump, dari podium yang sama, membanggakan rencana perdamaian Gaza sebagai sebuah kemenangan diplomatik.
“Sebagian orang membanggakan perdamaian yang seolah-olah telah tercapai. Namun, perdamaian itu tidak membuka kembali akses kemanusiaan bahkan untuk satu detik pun,” kata Macron, seperti dikutip Reuters.
Dalam pidatonya, Macron menegaskan tidak ada satu pun koridor kemanusiaan yang dibuka kembali di wilayah Gaza, terlepas dari klaim perdamaian yang digembar-gemborkan. Ia menyebut dunia sedang menyaksikan sebuah tontonan yang seharusnya membuat semua pihak merasa malu.
“Apakah kita hanya akan berdiam diri menyaksikan tontonan yang seharusnya membuat kita semua merasa malu?” ujar Macron sembari memukul podium dengan kepalan tangannya.
Ia juga menyoroti pengakuan sejumlah negara terhadap Palestina setahun sebelumnya di ruangan yang sama. Menurut Macron, saat itu sekitar belasan negara mengakui Palestina, dan ia mendengar sinisme sebagian pihak yang menyebut pengakuan hanya selembar kertas.
“Kredibilitas apa yang kita miliki jika kita terus berdiam diri menghadapi situasi di Gaza?” ucapnya.
Seruan Patuh Hukum Internasional
Dalam pidato pada hari pertama sidang Majelis Umum PBB ke-81, Macron mengajak seluruh negara di dunia berkomitmen mematuhi hukum internasional. Ia menilai sejumlah negara kini mulai melanggar hukum internasional, dan mencontohkannya dengan agresi Israel di Gaza, Palestina.
“Pertanyaan yang diajukan kepada kita secara sangat sederhana adalah apakah kita ingin hidup dalam keadaan alamiah ini dengan semacam kembali ke hukum rimba atau dalam masyarakat internasional yang beradab?” kata Macron, seperti dikutip France 24.
Menurut Macron, agresi Israel di Gaza merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum internasional karena telah membuat warga Gaza sengsara. Ia menilai retorika kekalahan yang memberi jalan pada penyalahgunaan kekuasaan telah mengancam kedaulatan beberapa negara.
Kritik Macron juga menyasar tindakan Israel di Tepi Barat. Ia mengecam kondisi kemanusiaan di Gaza serta tindakan Israel di wilayah yang diduduki sejak 1967 itu.
Respons Gedung Putih dan Kemarahan Israel
Menanggapi kritik Macron, juru bicara Gedung Putih Anna Kelly menyatakan Trump lah yang mengakhiri perang Israel dan Hamas. Ia mengklaim Trump juga yang membebaskan semua sandera yang masih hidup dan memulangkan jenazah korban meninggal kepada keluarga mereka.
“Presiden Trump mengakhiri perang antara Israel dan Hamas, membebaskan semua sandera yang masih hidup, memulangkan jenazah korban meninggal kepada keluarga mereka, dan kini memimpin pelaksanaan Rencana 20 Poin untuk Perdamaian di Gaza,” ucap Anna Kelly.
Ia menegaskan negara-negara lain tidak melakukan aksi sama sekali dan hanya bisa bicara. “Sementara pihak lain hanya bicara, Presiden ini menghadapi masalah rumit tersebut secara langsung,” ujar dia.
Sementara itu, kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengecam pernyataan Macron. Menurut pernyataan kantor Netanyahu, pernyataan Macron yang disebut sangat absurd itu sungguh mengejutkan.
Kantor Netanyahu menyinggung penembakan yang menewaskan seorang pemukim Israel di Tepi Barat pada Minggu (20/9/2026), sehari menjelang Yom Kippur. Israel menyebut korban, Netanel Shukrun, ayah enam anak, juga berkewarganegaraan Prancis.
Militer Israel mengklaim telah menangkap pria Palestina yang diduga terlibat dalam penembakan tersebut di sebuah rumah sakit, lalu menggerebek desa tempat tinggalnya. Seorang menteri dalam pemerintahan Netanyahu menyerukan agar pelaku dieksekusi berdasarkan undang-undang baru.
Netanyahu dijadwalkan berpidato di hadapan sidang Majelis Umum PBB pada Kamis. Hubungan Netanyahu dan Macron belakangan tidak harmonis. Macron sebelumnya memimpin upaya sejumlah negara Barat dalam Sidang Majelis Umum PBB tahun lalu untuk mengakui negara Palestina, dan Prancis baru-baru ini bergabung dengan Inggris menjatuhkan sanksi terhadap produk dari permukiman Israel di Tepi Barat.
Konteks dan Masa Depan Diplomasi
Kritik Macron menyoroti kesenjangan antara target politik yang diumumkan pemerintahan Trump dan kondisi di lapangan. Salah satu instrumen utama untuk menjalankan rencana tersebut adalah Board of Peace (BoP), yang diberi mandat mengawasi pelaksanaan rencana perdamaian sekaligus proses pemulihan dan rekonstruksi Gaza.
Namun, sejumlah target yang sebelumnya dijanjikan belum sepenuhnya terlaksana. Perserikatan Bangsa-Bangsa mencatat sekitar enam insiden kekerasan yang melibatkan pemukim Israel terhadap warga Palestina atau properti mereka terjadi setiap hari di Tepi Barat sepanjang tahun ini hingga pertengahan 2026.
Pidato tersebut menjadi yang terakhir bagi Macron di sidang umum PBB. Pria berusia 48 tahun itu akan mengakhiri jabatannya sebagai Presiden Prancis pada 2027, dengan pemilihan umum presiden dijadwalkan pada 18 April dan 2 Mei 2027.
Macron menyatakan tidak akan berkecimpung lagi di dunia politik usai tidak menjabat sebagai presiden. Ia mengaku sebelum menjadi presiden sama sekali tidak pernah terjun ke dunia politik dan akan kembali ke rutinitas sebagai rakyat biasa.
“Saya tidak berkecimpung di dunia politik sebelum menjadi presiden dan saya tidak akan melakukannya lagi setelah ini,” kata Macron saat berbicara kepada para mahasiswa di Siprus, Yunani, pada April lalu, dilansir Anadolu Agency.
Dengan posisi Prancis yang telah mengakui Negara Palestina dan menjatuhkan sanksi terhadap produk permukiman Israel, kritik Macron di PBB menegaskan jarak pandang Paris terhadap Washington dan Tel Aviv. Yang perlu dicermati selanjutnya adalah apakah seruan agar akses kemanusiaan ke Gaza dibuka kembali akan diikuti langkah konkret, atau tetap menjadi retorika di atas podium diplomasi.
