Cakrawala News – 20 September 2026 | Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan bahwa Menkeu bahas pembatalan perombakan pejabat Kemenkeu era Purbaya masih dalam tahap pengkajian. Permintaan pembatalan itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto bersama Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama, yang menilai sejumlah nama dalam rotasi tersebut tidak melewati prosedur assessment dan talent management.
“Lagi dibicarakan sepertinya,” kata Suahasil usai konferensi pers APBN Kita di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (18/9/2026). Ia belum bersedia membeberkan arah keputusan sebelum pembahasan tuntas. “Nanti saja, kalau sudah jadi,” ujarnya.
Pernyataan itu menjadi perkembangan terbaru dari polemik rotasi besar-besaran yang dilakukan Purbaya Yudhi Sadewa saat masih menjabat Menteri Keuangan. Perombakan tersebut menyasar sekitar 400 pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, mulai dari eselon II, eselon III, pejabat noneselon, kepala badan, hingga jajaran direksi Special Mission Vehicle (SMV).
Sebagian besar perombakan menyasar Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Rotasi itu mencakup pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional, serta pejabat pada unit organisasi non eselon Kemenkeu. Perombakan dilakukan pada Kamis, 10 September 2026, atau beberapa hari sebelum Purbaya dicopot dari jabatannya.
Permintaan Pembatalan dari Dua Dirjen
Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengungkapkan alasan di balik permintaan penundaan dan pembatalan rotasi tersebut. Menurut dia, terdapat sejumlah nama yang dinilai tidak mengikuti proses pengangkatan jabatan sebagaimana ketentuan yang berlaku.
“Ada beberapa nama-nama ajaib yang tidak ikut proses assessment dan talent management. Itu yang membuat saya dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai meminta untuk ditunda dulu, dibatalkan,” kata Bimo kepada wartawan di Jakarta, Rabu (16/9/2026).
Bimo menegaskan, usulan itu juga mempertimbangkan rasa keadilan bagi kandidat lain yang telah menempuh seluruh tahapan, mulai dari assessment, ujian, hingga talent management. Menurut dia, pejabat yang tidak memenuhi syarat akan dibatalkan dari daftar perombakan dan dikembalikan ke posisi semula, sementara pejabat yang sesuai prosedur tetap pada penempatannya.
“Yang nggak memenuhi syarat dibatalkan, yang lain-lain tetap,” ujarnya. Ketika ditanya ihwal sosok di balik nama-nama yang disebutnya ajaib, Bimo hanya menanggapi dengan gurauan singkat.
Ia juga menyebut bahwa rotasi tersebut sebenarnya berangkat dari usulan internal DJP. Namun, sejumlah nama yang masuk kemudian dinilai tidak melalui proses yang semestinya. “Rotasi itu kan usulan kami. Cuma memang ada beberapa nama-nama ajaib yang tidak ikut proses assessment, talent management,” kata Bimo.
Evaluasi Suahasil dan Mekanisme Penunjukan Pejabat
Suahasil Nazara menyatakan bahwa evaluasi terhadap perombakan pejabat era Purbaya mencakup proses dan aktivitas yang telah berlangsung. Ia mengaku masih menunggu masukan dari seluruh unit eselon I Kementerian Keuangan sebelum menentukan tindak lanjut.
“Kami mendiskusikan melihat proses maupun aktivitas dari yang sudah terjadi, saya sekarang masih mencoba menunggu dari teman-teman seluruh unit eselon I,” kata Suahasil di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (16/9/2026).
Menurut dia, penunjukan pejabat di lingkungan Kemenkeu memiliki sejumlah jenjang dan dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh unit eselon I. Mekanisme itu, kata dia, diperlukan karena ada posisi yang membutuhkan koordinasi lintas unit eselon I untuk memperkuat sinergi di lingkungan Kemenkeu.
Suahasil juga menegaskan komitmennya untuk melaksanakan talent management dan reformasi birokrasi dengan sebaik-baiknya. Pernyataan itu disampaikan Bimo seusai pertemuannya dengan Menkeu. Meski demikian, Suahasil belum bisa memastikan apakah perombakan tersebut akan benar-benar dibatalkan.
Pembahasan mengenai Menkeu bahas pembatalan perombakan pejabat Kemenkeu era Purbaya ini menjadi sorotan karena menyangkut tata kelola sumber daya manusia di dua unit yang mengelola penerimaan negara, yakni DJP dan DJBC. Kedua direktorat jenderal itu memegang peran strategis dalam menjaga penerimaan pajak serta bea dan cukai.
Kronologi Pergantian di Kemenkeu
Purbaya Yudhi Sadewa dilantik sebagai Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 14 September 2026. Namun, ia mengaku dicopot dari jabatannya secara mendadak pada hari yang sama. Informasi pemecatan itu ia terima dari Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi melalui sambungan telepon saat tengah rapat dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
“Saya sudah berhitung, kira-kira 50-50 lah. Tapi baru dikasih tahunya waktu itu,” kata Purbaya seusai acara serah terima jabatan di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (15/9/2026). Ia menduga pencopotannya berkaitan dengan rotasi besar-besaran di jajaran Direktorat Jenderal Pajak pada pekan sebelumnya. “Sebagian ada. Sebagian iya,” ucapnya.
Serah terima jabatan dari Purbaya kepada Suahasil berlangsung di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (15/9/2026). Sehari setelahnya, Suahasil menyampaikan bahwa dirinya masih mengevaluasi perombakan pejabat yang dilakukan pada masa pendahulunya.
Hingga kini, belum ada keputusan resmi mengenai nasib ratusan pejabat yang dirotasi pada era Purbaya. Suahasil menyatakan akan mengumumkan hasilnya setelah seluruh pembahasan rampung. Sementara itu, Bimo menyebut pihaknya akan membahas persoalan ini secara internal.
“Rotasi biasa. Rotasinya biasa. Ini mau saya rapatkan, saya tidak bisa ngomong, baru mau rapat,” kata Bimo.
Publik menantikan kepastian atas Menkeu bahas pembatalan perombakan pejabat Kemenkeu era Purbaya, terutama karena kebijakan ini menyangkut keadilan karier aparatur dan kredibilitas proses reformasi birokrasi di institusi pengelola keuangan negara. Arah keputusan Suahasil akan menjadi sinyal penting mengenai standar penempatan jabatan di lingkungan Kemenkeu ke depan.
