Cakrawala News – 09 November 2026 | Fantastis, pabrik oli palsu di Karawang terbongkar raup untung Rp 10 juta per hari. Polresta Karawang mengungkap praktik produksi oli palsu yang dijalankan seorang pria berinisial MK di sebuah rumah di Kampung Baru, wilayah Kecamatan Pakisjaya. Dari lokasi tersebut, polisi menyita 2.653 botol berisi oli dan pelumas palsu berbagai merek serta 1.300 botol kosong yang siap digunakan.
Pengungkapan ini bermula dari informasi anggota Polsek Pakisjaya yang menduga ada rumah di Kampung Baru dijadikan tempat produksi oli palsu. Satuan Reskrim Polresta Karawang kemudian mengecek lokasi tersebut dan mengamankan MK pada Jumat, 30 Oktober. Kapolresta Karawang Kombes Pol Mario Prahatinto menyatakan tim Opsnal Unit II Tipidsus menemukan tempat oli beserta botol kemasan berbagai merek di lokasi kejadian.
“Tim Opsnal Unit II Tipidsus melakukan pengecekan ke TKP dan benar bahwa di tempat tersebut ditemukan tempat oli berikut botol kemasan berbagai merek kemudian kami mengamankan saudara MK yang mengakui bahwa benar melakukan kegiatan tersebut,” kata Mario, Rabu (4/11/2026).
Modus Produksi dan Pemasaran
Menurut keterangan polisi, MK mengaku membuat oli sendiri lalu memasukkannya ke dalam botol berbagai merek, baik ukuran 0,8 liter maupun 1 liter. Proses pengemasan dilakukan secara sederhana menggunakan corong dan teko literan. Setelah itu, botol disegel dan dijual ke bengkel melalui akun Shopee bernama Sultan Spare Part.
Dari rumah produksi tersebut, penyidik mengamankan ribuan botol berisi oli dan pelumas palsu berbagai merek. Selain itu, terdapat 1.300 botol kosong yang disiapkan tersangka untuk kegiatan produksi berikutnya. Polisi pun menahan MK di Mapolresta Karawang untuk pemeriksaan lebih lanjut.
MK disangkakan melanggar Pasal 62 ayat (1) juncto Pasal 8 huruf a, d, e, dan f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. “Tindak pidana perlindungan konsumen diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun,” ujar Mario.
Praktik Serupa di Wilayah Lain
Kasus di Karawang bukan satu-satunya pengungkapan praktik oli palsu. Kapolres Jakarta Barat Kombes Nasriadi sebelumnya mengungkap sindikat yang mengoplos oli bekas dengan sejumlah bahan untuk menghasilkan cairan yang tampak jernih. Menurutnya, oli bekas yang sudah hitam pekat dicampur dengan DND dan parafin sehingga warnanya berubah jernih, meski kualitasnya tetap kualitas oli bekas.
Para pelaku dalam kasus tersebut juga disebut menempelkan merek pada oli bekas. Mereka mencetak tulisan dan logo yang menyerupai merek asli untuk mengelabui konsumen, termasuk membuat kemasan yang seolah-olah merupakan produk resmi Pertamina. Barang bukti yang diamankan antara lain 18 drum oli rekondisi dan 10 drum bahan oli.
Nasriadi menyatakan para pelaku menjalankan praktik tersebut sejak 2025 dengan penghasilan sekitar Rp 35 juta per bulan. “Bahkan sudah hampir Rp 864 juta yang dihasilkan dari oli bekas ini,” katanya. Tiga orang tersangka berinisial Y, H, dan K, yang berperan mulai dari pemodal hingga pengoplos oli, diamankan dalam kasus itu.
Dampak bagi Konsumen
Pengungkapan pabrik oli palsu di Karawang menunjukkan bahwa peredaran produk pelumas imitasi masih menjadi persoalan serius. Praktik ini tidak hanya merugikan produsen merek resmi, tetapi juga berpotensi membahayakan konsumen karena kualitas oli yang tidak sesuai standar dapat memengaruhi performa dan usia pakai mesin kendaraan.
Dari sisi penegakan hukum, penyidik masih mendalami kasus ini, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam rantai produksi dan distribusi. Polisi juga menelusuri penjualan melalui platform niaga elektronik yang digunakan tersangka untuk menjangkau pembeli, khususnya bengkel.
Bagi masyarakat, kasus ini menjadi pengingat untuk lebih cermat memeriksa keaslian produk pelumas, mulai dari segel kemasan hingga asal penjual. Harga yang jauh lebih murah dari kewajaran patut menjadi perhatian, terutama bila pembelian dilakukan secara daring tanpa kejelasan sumber produk.
Pengungkapan pabrik oli palsu di Karawang sekaligus menegaskan bahwa keuntungan besar dari praktik ilegal ini dibangun di atas risiko yang ditanggung konsumen. Perkembangan penyidikan, termasuk kemungkinan penelusuran jaringan penjualan, akan menentukan sejauh mana praktik serupa masih berlangsung di lapangan.
