Cakrawala News – 09 November 2026 | Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh akhirnya angkat bicara mengenai wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam pernyataannya di Karawang, Jawa Barat, Minggu (8/11/2026), Surya Paloh soal usul hak angket pemakzulan Gibran: Tragis, tapi jalankan saja jika memang menjadi satu-satunya jalan penyelesaian yang tersedia. Ia menegaskan, mekanisme konstitusional itu boleh ditempuh apabila seluruh persyaratan telah terpenuhi dan tidak ada alternatif lain.
“Ya, saya mengatakan, kalau semua persyaratan yang memang sudah tersedia, memang itu sebagai satu-satunya alternatif penyelesaian, ya jalankan saja. Kalau ada alternatif lain, boleh kita pikir-pikir,” kata Surya Paloh usai meresmikan kantor baru NasDem Karawang.
Pernyataan itu disampaikan di tengah menguatnya seruan pemakzulan terhadap Gibran. Dorongan tersebut muncul setelah Mahkamah Agung (MA) membatalkan keabsahan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA wakil presiden tersebut. Isu ini menjadi salah satu pemicu utama mengapa wacana pemakzulan kembali mencuat ke ruang publik.
Sikap NasDem: Utamakan Suasana Kebatinan Masyarakat
Meski membuka kemungkinan pemakzulan berjalan, Surya Paloh menekankan bahwa Partai NasDem lebih mengutamakan terjaganya suasana kebatinan dan persatuan seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, situasi politik nasional seharusnya tetap dijaga agar tidak terus-menerus diwarnai ketegangan dan ketidakpercayaan antarkomponen bangsa.
“Bagi NasDem itu, dia ingin menempatkan kepentingan suasana kebatinan bagi seluruh komponen elemen masyarakat bisa terjaga secara baik. Tidak dari waktu ke waktu kita terus-menerus harus bisa merasakan kesedihan di antara kesatuan masyarakat,” ujarnya.
Dengan kata lain, NasDem tidak ingin polemik ini memperlebar perpecahan di tengah kehidupan berbangsa. Surya Paloh menilai penting bagi semua pihak untuk mempertimbangkan opsi lain sebelum menempuh jalur pemakzulan, sepanjang opsi tersebut masih tersedia secara konstitusional.
Sebut Situasi Ini sebagai Musibah dan Tragis
Kendati demikian, Surya Paloh mengaku prihatin dengan munculnya wacana pemakzulan tersebut. Ia bahkan menyebut situasi ini sebagai musibah bagi bangsa apabila harus sampai berujung pada pemakzulan seorang wakil presiden yang masih aktif menjabat.
“Ini kan barangkali adalah musibah bagi kita sebagai satu bangsa. Presiden yang masih aktif, wakil presiden masih aktif. Nah, tiba-tiba wakil presiden harus ada rencana pemakzulan. Nah, ini bagi saya, jujur saya katakan tragis dan ini bukan yang kita harapkan tentunya,” tuturnya.
Pernyataan tersebut menegaskan posisi Surya Paloh soal usul hak angket pemakzulan Gibran: Tragis, tapi jalankan saja bila memang seluruh ketentuan mengharuskan proses itu ditempuh. Ia tidak menutup kemungkinan mekanisme tersebut berjalan, namun tetap berharap ada jalan yang lebih menenangkan bagi kehidupan politik nasional.
Konteks Politik yang Memanas
Wacana pemakzulan Gibran memang bukan isu yang berdiri sendiri. Seruan ini menguat di tengah berbagai dinamika politik nasional, termasuk sorotan terhadap status hukum dan administrasi wakil presiden. Pembatalan keabsahan suket penyetaraan ijazah oleh MA menjadi salah satu faktor yang membuat desakan tersebut semakin lantang disuarakan sejumlah pihak.
Dalam konteks inilah pernyataan Surya Paloh menjadi penting. Sebagai ketua umum partai yang tergabung dalam koalisi pemerintahan, sikapnya mencerminkan upaya menyeimbangkan antara penghormatan terhadap proses konstitusional dan keinginan menjaga stabilitas politik. Ia tidak serta-merta menolak pemakzulan, tetapi juga tidak mendorongnya secara agresif.
Pendekatan semacam ini sejalan dengan posisi NasDem yang menurut Surya Paloh lebih menitikberatkan pada kepentingan masyarakat luas. Partai, katanya, ingin memastikan bahwa setiap langkah politik tidak menimbulkan kegaduhan berkepanjangan yang merugikan rakyat.
Yang Perlu Dicermati ke Depan
Pernyataan Surya Paloh soal usul hak angket pemakzulan Gibran: Tragis, tapi jalankan saja menunjukkan bahwa partainya tidak menutup pintu terhadap mekanisme konstitusional, asalkan seluruh persyaratan terpenuhi. Namun, ia juga menegaskan bahwa opsi lain tetap layak dipertimbangkan sebelum keputusan besar diambil.
Ke depan, publik perlu mencermati bagaimana dinamika politik ini berkembang, khususnya sikap partai-partai lain dan langkah lembaga negara terkait. Apabila seluruh ketentuan memang mengharuskan proses tersebut dilakukan, Surya Paloh menyatakan mekanisme itu harus dijalankan. “Kalau itu harus terjadi, ya baik,” pungkasnya.
Yang jelas, pernyataan ini menambah warna dalam peta politik nasional menjelang kemungkinan langkah lanjutan terkait wacana pemakzulan wakil presiden. Semua pihak kini dituntut untuk menimbang dengan cermat antara kepatuhan pada aturan dan upaya menjaga kondusivitas bangsa.
