Cakrawala News – 10 November 2026 | Isu Presiden Prabowo disadap, HMI minta DPR buat UU anti spionase menjadi sorotan publik setelah Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) mengecam dugaan praktik penyadapan ilegal yang disebut menyasar kepala negara, aktivis, hingga masyarakat sipil. Ketua Umum PB HMI Bagas Kurniawan menilai penggunaan perangkat negara di luar kewenangan hukum merupakan pelanggaran serius yang mengancam tatanan negara hukum dan menggerus kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Pernyataan itu disampaikan Bagas dalam keterangannya, Jumat (6/11/2026), dan kembali ditegaskan pada Sabtu (7/11/2026). Menurutnya, penyadapan terhadap Presiden Prabowo tidak bisa dipandang sebagai persoalan biasa karena menyangkut kepentingan strategis negara.
“Saya mengecam setiap bentuk penyadapan ilegal, termasuk yang diduga menyasar Presiden Prabowo. Penggunaan perangkat negara di luar kewenangan yang sah merupakan pelanggaran hukum yang serius dan merusak kepercayaan publik,” ujar Bagas.
Ancaman bagi Demokrasi dan Ruang Kritik
Selain menyasar pimpinan negara, dugaan pemantauan ilegal terhadap kelompok masyarakat sipil dinilai menjadi alarm bahaya bagi keberlangsungan demokrasi. Bagas mengingatkan bahwa ekosistem demokrasi yang sehat menuntut jaminan ruang aman bagi warga negara untuk menyampaikan kritik dan menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap pemerintah tanpa rasa takut diawasi secara melanggar hukum.
Ia menilai penyadapan terhadap aktivis dan gerakan sipil merupakan persoalan yang lebih luas karena menyangkut masa depan demokrasi Indonesia. Menurutnya, demokrasi membutuhkan kebebasan bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan dan menjalankan fungsi check and balance terhadap kekuasaan.
“Bahkan penyadapan juga menyasar aktivis dan gerakan sipil yang tentu mengancam demokrasi. Kita membutuhkan demokrasi yang berkembang untuk melakukan check and balance dalam perbaikan institusi dan kenegaraan. Negara harus memastikan keberanian itu tidak dibalas dengan pengawasan sewenang-wenang terhadap kehidupan pribadi mereka,” tegas Bagas.
Dari pernyataan tersebut, PB HMI memandang perlunya kerangka hukum yang lebih kuat untuk menghadapi ancaman spionase, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Organisasi mahasiswa Islam itu pun mendorong pemerintah bersama DPR RI segera mengkaji dan merumuskan Undang-Undang Anti-Spionase.
Regulasi khusus tersebut dinilai mendesak untuk memperkuat pertahanan keamanan nasional, menjaga kerahasiaan data strategis negara, sekaligus menangkal potensi infiltrasi maupun pencurian informasi oleh aktor intelijen domestik dan asing.
“Ke depan, agar hal ini tidak terjadi lagi, kita membutuhkan UU Anti-Spionase. Regulasi ini penting untuk melindungi klasifikasi rahasia negara dan menguatkan negara dari praktik spionase jahat, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri,” kata Bagas.
Catatan agar Regulasi Tidak Represif
Kendati mendorong pembentukan undang-undang baru, PB HMI memberikan catatan penting agar rancangan beleid tersebut tidak berubah menjadi alat represif penguasa. Bagas menekankan bahwa penyusunan regulasi wajib berpijak pada supremasi hukum dan hak asasi manusia.
Menurutnya, UU Anti-Spionase tidak boleh menjadi instrumen kekuasaan untuk membatasi kebebasan berpendapat, mengkriminalisasi kritik, ataupun melakukan pengawasan tanpa dasar hukum terhadap warga negara. Seruan agar Presiden Prabowo disadap, HMI minta DPR buat UU anti spionase karenanya dibarengi tuntutan agar regulasi tetap menjaga keseimbangan antara keamanan nasional dan kebebasan sipil.
Dorongan PB HMI ini muncul di tengah bergulirnya wacana penanganan hukum atas dugaan penyadapan tersebut. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman meminta Polri tidak hanya menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam mengusut kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh bangsa.
Menurut Habiburokhman, penyidik perlu mempertimbangkan penerapan pasal-pasal lain, mulai dari tindak pidana makar dan kejahatan terhadap keamanan negara hingga tindak pidana korupsi. Pernyataan itu disampaikannya kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Senin (9/11/2026).
“Jadi narasi di anggota Komisi III, jangan hanya kasus ini diusut dengan pasal-pasal ITE saja. Jangan seperti yang disadap orang yang tidak ada tugas-tugas penting. Ini para tokoh-tokoh bangsa, pasti yang disadap adalah hal-hal penting, termasuk Presiden,” kata Habiburokhman.
Ia menilai dugaan penyadapan terhadap kepala negara tidak bisa disamakan dengan penyadapan terhadap masyarakat biasa, terlebih jika dilakukan menggunakan perangkat milik negara yang seharusnya diperuntukkan bagi kepentingan penegakan hukum. Penyadapan terhadap Presiden dinilai berpotensi mengancam keselamatan negara sehingga penyidik perlu menelusuri kemungkinan adanya unsur kejahatan terhadap keamanan negara.
Selain makar, Habiburokhman membuka kemungkinan penerapan pasal tindak pidana korupsi, berkaitan dengan dugaan penggunaan perangkat atau alat negara yang semestinya untuk kepentingan negara tetapi justru dimanfaatkan untuk kepentingan lain. Politikus Gerindra itu bahkan menyebut Presiden dapat mempertimbangkan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) apabila situasi dinilai mendesak, karena ketentuan hukum saat ini belum secara spesifik mengatur tindak pidana ekstrem berupa penyadapan ilegal terhadap kepala negara.
“Bila perlu, ya, dalam situasi mendesak, bisa saja Presiden mengeluarkan Perppu yang mengatur tindak pidana yang sangat ekstrem seperti ini,” katanya.
Ia menilai penyadapan terhadap kepala negara oleh pihak yang seharusnya bertugas melindungi dan melayani masyarakat merupakan bentuk insubordinasi yang sangat serius. Wacana ini memperlihatkan bahwa persoalan Presiden Prabowo disadap, HMI minta DPR buat UU anti spionase tidak berhenti pada kecaman organisasi masyarakat sipil, tetapi mulai merambah ke ranah legislasi dan penegakan hukum.
Yang Perlu Dicermati ke Depan
Sejauh ini, dorongan PB HMI dan permintaan Komisi III DPR menempatkan isu penyadapan ilegal sebagai agenda yang menuntut respons kelembagaan. Publik akan menantikan bagaimana pemerintah dan DPR menindaklanjuti usulan pembentukan UU Anti-Spionase, sekaligus mengawal agar regulasi yang dihasilkan tidak melampaui batas dan tetap menghormati hak asasi manusia.
Di sisi lain, proses hukum atas dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh bangsa masih perlu diikuti perkembangannya. Penegak hukum diharapkan mengusut tuntas dengan atribusi hukum yang jelas, transparan, dan tidak meninggalkan celah bagi impunitas, tanpa mengorbankan prinsip negara hukum yang demokratis.
