Cakrawala News – 03 November 2026 | Penggerebekan kawasan Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara, oleh aparat kepolisian mendapat dukungan dari DPR RI dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ditresnarkoba Polda Metro Jaya bersama Dittipidnarkoba Bareskrim Polri dan Badan Narkotika Nasional (BNN) menggerebek kawasan tersebut pada Minggu (1/11/2026) dan menangkap 27 orang yang diduga terlibat dalam perkara narkoba.
Dalam operasi itu, petugas juga menyita sejumlah barang bukti, di antaranya sabu, ganja, ekstasi, mesin pencetak ekstasi, alat isap sabu, senjata tajam, hingga senjata api. Menurut pemberitaan Kompas TV, sebanyak 1.800 polisi dikerahkan dalam pengepungan dan penangkapan terhadap sejumlah bandar sekaligus pengguna narkoba di kawasan tersebut.
Penggerebekan ini bukan yang pertama terjadi di Kampung Bahari. Pada Kamis (13/8) lalu, BNN juga menggerebek kampung yang terletak di Tanjung Priok tersebut, sehingga penindakan terbaru ini menjadi sorotan soal keberlanjutan pemberantasan narkoba di kawasan itu.
Komisi III DPR Minta Polisi Tidak Berhenti pada Penggerebekan
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKB, Hasbiallah Ilyas, mendukung penuh langkah aparat dalam penggerebekan tersebut. Namun ia meminta polisi tidak berhenti pada kegiatan penggerebekan semata dan mendesak pengusutan tuntas terhadap jaringan peredaran narkoba serta penangkapan seluruh pihak yang terlibat.
“Polisi harus menyapu dan menyikat bersih Kampung Bahari dari narkoba. Jangan sampai hanya berhenti pada penggerebekan. Ini momentum yang tepat untuk membersihkan kawasan tersebut secara menyeluruh. Tidak boleh ada yang tersisa,” tegas Hasbi, sapaan akrabnya, dalam keterangan yang dikutip Radar Bangsa.
Menurutnya, penindakan kali ini harus menjadi titik akhir aktivitas peredaran narkoba di Kampung Bahari. Ia mengingatkan agar jaringan dan aktivitas peredaran narkoba tidak kembali muncul dengan modus maupun pola operasi yang berbeda setelah penggerebekan.
“Jangan ada lagi narkoba di Kampung Bahari. Ini harus menjadi akhir dari aktivitas peredaran narkoba di sana. Polisi harus memastikan kawasan tersebut benar-benar bersih dan tidak kembali menjadi tempat peredaran narkoba,” ujarnya.
Legislator asal Dapil Jakarta I itu juga meminta aparat kepolisian memperluas upaya pemberantasan narkoba ke kawasan-kawasan lain di Jakarta yang terindikasi menjadi tempat peredaran maupun penyalahgunaan narkotika. Ia menegaskan pemberantasan tidak boleh dilakukan secara parsial atau hanya menyasar satu kawasan.
Diperlukan penindakan berkelanjutan, pengungkapan jaringan pemasok, serta pengawasan agar bisnis haram tersebut tidak kembali beroperasi. “Jakarta harus menjadi kota zero narkoba. Bersihkan Jakarta dari narkoba. Jangan beri ruang bagi bandar dan pengedar untuk menjalankan bisnisnya. Negara harus hadir melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari bahaya narkotika,” pungkasnya.
Pemprov DKI Siap Menjadi Bagian dari Perang Narkoba
Dukungan serupa disampaikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Ia meminta kepolisian memberantas peredaran narkoba di Kampung Bahari secara tidak setengah-setengah dan menegaskan Pemprov DKI mendukung langkah Polri agar peredaran narkoba di kawasan tersebut tidak kembali terjadi.
“Dan kami berharap bahwa untuk perang narkoba ini tidak setengah-setengah, dilanjutkan dan kami menjadi bagian itu,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Senin (2/11/2026), seperti dikutip BeritaNasional.com.
Dalam pernyataan terpisah yang dikutip CNN Indonesia, Pramono menyatakan pemerintah daerah memberikan dukungan penuh kepada Polri yang sedang mengambil tindakan tegas dalam perang terhadap narkoba. Ia juga menyinggung dukungan fasilitas yang dimiliki Pemprov DKI untuk mendukung upaya tersebut.
“Termasuk apa yang nanti menjadi fasilitas yang dimiliki oleh DKI untuk itu, kami akan memberikan support sepenuhnya,” tutupnya.
Menurut Pramono, dukungan pemerintah daerah merupakan bagian dari upaya bersama dengan kepolisian untuk memerangi peredaran narkoba di Ibu Kota. Ia berharap peredaran narkoba di Jakarta mampu ditekan melalui perang terhadap narkoba yang dilakukan secara maksimal.
Yang Perlu Diperhatikan Selanjutnya
Tekanan dari DPR dan Pemprov DKI menempatkan penggerebekan di Kampung Bahari sebagai momentum untuk menguji sejauh mana penindakan berlanjut. Publik akan menantikan apakah aparat mampu mengungkap jaringan pemasok di balik operasi tersebut dan memastikan kawasan itu tidak kembali menjadi lokasi peredaran narkoba.
Selain itu, permintaan untuk memperluas pemberantasan ke kawasan lain di Jakarta menandakan persoalan ini tidak berhenti pada satu titik. Keberhasilan perang terhadap narkoba akan dinilai dari konsistensi penindakan, pengawasan, serta sinergi antara kepolisian, BNN, dan pemerintah daerah dalam melindungi masyarakat, terutama generasi muda.
