Cakrawala News – 23 September 2026 | Perang Iran bikin anggaran AS jebol hampir 1 kuadriliun! Harga barang terancam naik seiring membengkaknya biaya operasi militer Amerika Serikat melawan Iran yang terus berlanjut sejak 28 Februari. Konflik berkepanjangan ini tidak hanya menguras kas negara, tetapi juga memicu krisis amunisi, mengganggu jalur energi dunia, dan menimbulkan tekanan inflasi yang berpotensi menaikkan harga barang di seluruh dunia, termasuk Indonesia.
Sejumlah laporan resmi dan lembaga pengawas anggaran mengungkap besarnya beban fiskal yang harus ditanggung Washington. Congressional Budget Office (CBO) mencatat biaya operasi militer AS melawan Iran selama enam bulan telah menembus USD 38 miliar atau sekitar Rp583 triliun. Angka itu diperkirakan terus bertambah sekitar USD 3 miliar atau Rp46 triliun setiap bulannya selama pertempuran belum dihentikan.
Sementara itu, laporan Inspektur Jenderal Pentagon menyebut Operasi Epic Fury menyedot anggaran hingga USD 33,4 miliar hanya dalam kurun empat bulan. Sebagian besar dana tersebut habis untuk membeli rudal dan amunisi yang ditembakkan di kawasan Timur Tengah. Pengeluaran masif senilai USD 22,3 miliar khusus untuk amunisi langsung memicu masalah pasokan pada rantai produksi pertahanan domestik AS.
“Pengeluaran amunisi pada OEF telah menyebabkan kekurangan inventaris strategis dan mengungkapkan hambatan basis industri untuk pasokan ulang amunisi,” tulis laporan pengawas militer tersebut, dikutip dari France24.
Besarnya belanja perang ini membuat total anggaran yang dikeluarkan AS mendekati angka satu kuadriliun rupiah jika dikonversikan. Perang Iran bikin anggaran AS jebol hampir 1 kuadriliun! Harga barang terancam naik karena pembengkakan biaya perang turut mendorong inflasi dan melonjakkan harga energi global.
Dampak ke Negara Arab dan Jalur Energi Dunia
Dampak perang tidak hanya dirasakan AS. Komisi Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Asia Barat (ESCWA) memperkirakan konflik AS-Iran dan penutupan Selat Hormuz merugikan negara-negara Arab hampir USD 150 miliar atau setara Rp2.662,5 triliun pada bulan pertama krisis. Nilai itu setara dengan sekitar empat persen dari produk domestik bruto (PDB) regional kawasan.
Pernyataan resmi itu disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal PBB sekaligus Sekretaris Eksekutif ESCWA, Rania Al-Mashat, dalam pertemuan Formula Arria Dewan Keamanan PBB yang digelar atas inisiatif Bahrain. Pertemuan itu bertajuk “Safe Seas, Shared Security: Protecting Freedom of Navigation in a Changing Security Environment”.
“Izinkan saya menyebutkan angka yang mencolok di sini. Menurut perkiraan ESCWA, biaya konflik ini saja, selama bulan pertama krisis, mencapai 150 miliar dolar AS, setara dengan empat persen dari PDB regional,” kata Al-Mashat.
Menurutnya, gangguan rute perairan tidak sebatas masalah keamanan pertahanan militer, melainkan juga mengancam pembangunan, pasokan esensial, stabilitas ekonomi, usaha kecil, dan perekonomian global. Selat Hormuz merupakan jalur yang menopang 25 persen perdagangan minyak laut global serta 19 persen perdagangan gas alam cair (LNG).
Krisis Amunisi dan Tekanan Inflasi
Selain menguras kas negara, perang ini juga menguras cadangan amunisi strategis AS. Laporan resmi Pentagon membantah klaim Presiden Donald Trump yang menyebut pasokan senjata militer tidak terbatas. Kekuatan armada tempur AS pun tergerus, dengan empat jet tempur F-15 hancur total, puluhan drone MQ-9 Reaper jatuh, serta kerusakan pada satu unit F-35 dan tujuh pesawat tanker KC-135.
CBO memperkirakan AS membutuhkan waktu hingga lima tahun untuk mengembalikan stok amunisi ke level aman. Laporan itu juga menyoroti bahwa militer AS diperkirakan telah menembakkan hampir seluruh persediaan rudal presisi jarak jauh milik mereka.
Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth, dalam sidang Senat pada 21 Juli lalu mengajukan permohonan dana darurat sebesar hampir USD 90 miliar guna mengisi kembali amunisi yang menipis. “Tanpa dana ini, kita menghadapi kelangkaan yang sangat kritis,” tegas Hegseth, dikutip via Reuters.
Meski demikian, Juru Bicara Gedung Putih, Anna Kelly, menegaskan bahwa aksi militer tersebut merupakan langkah tegas untuk melindungi personel serta kepentingan AS. Ia mengklaim persediaan amunisi militer AS masih sangat memadai untuk mendukung seluruh target strategis Panglima Tertinggi.
Buntut Panjang bagi Ekonomi Global
Pembengkakan biaya perang diproyeksikan mendongkrak laju inflasi AS sebesar 0,5 persen pada triwulan pertama tahun 2027. Tekanan inflasi ini akan menambah beban pada postur APBN federal AS dan berpotensi merambat ke harga barang di berbagai negara melalui kenaikan harga energi dan gangguan rantai pasok.
Di sisi lain, Iran menolak melakukan pembicaraan dengan AS untuk menghentikan perang. Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Mohsen Rezaei, menegaskan tidak akan ada negosiasi sampai syarat-syarat Iran terpenuhi, termasuk ganti rugi perang dan pencabutan sanksi.
“Pertaruhan seputar minyak dan selat telah berubah. Pengendalian kerusakan tidak akan menghentikan apa yang akan datang. Tidak ada pembicaraan sampai syarat-syarat Iran terpenuhi. Titik!” tulis Rezaei di media sosial X, dilansir kantor berita AFP.
ESCWA mendorong perlindungan navigasi dan kapal sipil, penghentian eskalasi konflik, serta penguatan ketahanan regional dan kesiapsiagaan darurat untuk menjaga pasokan vital dan layanan esensial. Tanpa langkah mitigasi tersebut, krisis berkepanjangan berpotensi memperparah kerugian ekonomi global.
Dengan perang yang masih berlangsung dan belum ada tanda-tanda penyelesaian, dunia perlu mencermati perkembangan biaya konflik yang terus membengkak. Perang Iran bikin anggaran AS jebol hampir 1 kuadriliun! Harga barang terancam naik menjadi peringatan nyata bahwa dampak perang tidak berhenti di medan tempur, tetapi merembet ke kantong masyarakat luas.
