Cakrawala News – 03 November 2026 | Kapolda Metro Jaya minta maaf kepada publik melalui Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto, menyusul polemik dugaan keterlibatan mahasiswa bayaran dalam kegiatan Deklarasi Sumpah Pemuda Mahasiswa Indonesia 2026 di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat. Permohonan maaf itu disampaikan setelah identitas dan status kemahasiswaan sejumlah peserta yang mengenakan almamater perguruan tinggi dipertanyakan warganet.
“Atas nama Polda Metro Jaya, kami meminta maaf kepada seluruh masyarakat. Kami memahami kegiatan tersebut menimbulkan beragam tanggapan, dan setiap kritik yang disampaikan, kami terima dengan lapang dada untuk menjadi evaluasi,” ujar Budi dalam keterangan tertulis pada Sabtu (31/10/2026), seperti dikutip dari sejumlah pemberitaan.
Kegiatan bertema “Patriotik, Gigih, Berempati: Pemuda untuk Indonesia” itu digelar Polda Metro Jaya pada Kamis (29/10/2026) di depan Pos Polisi Thamrin, Bundaran HI. Acara tersebut berlangsung sehari setelah aksi penyampaian aspirasi mahasiswa dalam rangka Hari Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 2026, dan dihadiri sekitar 100 mahasiswa serta sejumlah elemen masyarakat.
Sorotan Publik dan Dugaan Massa Bayaran
Sorotan publik muncul ketika sejumlah peserta yang mengenakan almamater perguruan tinggi tidak mampu menjelaskan identitas kampus mereka. Perbincangan di media sosial kemudian berkembang menjadi dugaan adanya peserta yang bukan mahasiswa aktif, bahkan tudingan mengenai keterlibatan massa bayaran.
Praktik manipulasi identitas itu terungkap dari pengakuan dua peserta, Bayu Setiadi alias Dino dan Sari Putri. Dino, yang sebelumnya terekam mengenakan almamater Universitas Dian Nusantara (Undira), mengaku mengikuti acara berdasarkan undangan dari komunitas dan menerima imbalan finansial. Ia menyebut jaket tersebut sekadar atribut yang dibagikan kepadanya tanpa ia ketahui asal usulnya.
Senada dengan hal itu, Sari yang memakai atribut Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI) mengaku menerima pakaian tersebut dari sosok tidak dikenal saat berada di lapangan. Kedua individu ini secara terpisah telah merilis video permohonan maaf kepada pihak institusi perguruan tinggi yang bersangkutan.
Polemik ini juga menyeret nama Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, yang hadir di lokasi. Polda Metro Jaya menegaskan bahwa Raffi Ahmad bersama kreator konten Willie Salim berstatus murni sebagai tamu undangan, bukan pihak penyelenggara acara.
“Saudara Raffi Ahmad dan Saudara Willie Salim datang atas undangan kami selaku penyelenggara. Keduanya berniat baik untuk turut memaknai Sumpah Pemuda,” jelas Budi.
Raffi Ahmad Ikut Minta Maaf
Raffi Ahmad turut menyampaikan permohonan maaf dan klarifikasi melalui akun Instagram resminya pada Minggu (1/11/2026). Ia menegaskan kehadirannya semata-mata sebagai tamu undangan dan tidak terlibat dalam proses perencanaan maupun penyelenggaraan acara.
“Saya hadir dengan niat tulus dan iktikad baik, tanpa niat merendahkan semangat perjuangan generasi muda. Namun, saya memohon maaf atas kegaduhan yang timbul,” kata Raffi dalam pernyataannya.
Ia mengakui peristiwa tersebut menjadi pelajaran penting agar lebih berhati-hati dalam menerima undangan dan memahami latar belakang setiap kegiatan publik sebelum memutuskan hadir. Raffi juga menyampaikan apresiasi terhadap kritik dan masukan dari masyarakat.
Meski permohonan maaf telah disampaikan, Polda Metro Jaya menyatakan persoalan dugaan peserta yang menggunakan identitas kemahasiswaan tidak sesuai masih dalam penyelidikan. Karena itu, dugaan mengenai status peserta maupun keterlibatan pihak tertentu disebut masih menunggu hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pihak kepolisian juga menegaskan bahwa deklarasi tersebut bukan dimaksudkan sebagai kegiatan tandingan aksi demonstrasi mahasiswa. Menurut Budi, Sumpah Pemuda mengajarkan persatuan, dan nilai itu ingin dijaga bersama seluruh elemen bangsa.
“Setiap masukan akan kami jadikan bahan evaluasi agar pelayanan kami terus menjadi lebih baik,” ucapnya.
Evaluasi Tata Kelola Kegiatan
Permintaan maaf Kapolda Metro Jaya minta maaf ini menjadi pengingat pentingnya mekanisme koordinasi dan verifikasi yang jelas dalam penyelenggaraan kegiatan yang membawa nama mahasiswa. Transparansi mengenai pihak penggagas, proses mengundang peserta, keterlibatan organisasi kemahasiswaan, serta sumber pembiayaan dinilai menjadi aspek krusial yang perlu dijelaskan kepada publik.
Sejumlah pengamat menilai evaluasi tidak cukup berhenti pada permohonan maaf, melainkan harus diwujudkan melalui perbaikan tata kelola agar polemik serupa tidak terulang. Keterbukaan institusi kepolisian dan komunikasi yang lebih konstruktif dengan mahasiswa serta masyarakat menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan publik.
Ke depan, publik akan menantikan hasil penyelidikan atas dugaan penggunaan identitas kemahasiswaan yang tidak sesuai, termasuk penjelasan mengenai proses perekrutan peserta dan pihak yang bertanggung jawab. Perkembangan tersebut akan menentukan sejauh mana komitmen perbaikan yang dijanjikan pascapolemik ini benar-benar diwujudkan.
