Cakrawala News – 22 Oktober 2026 | Polemik ijazah merembet ke Gibran, Hendri Satrio nilai Jokowi mulai terusik menjadi sorotan publik setelah isu latar belakang pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali mencuat ke permukaan. Perdebatan yang semula berkisar pada dokumen pendidikan kepala negara kedua itu kini melebar ke ranah politik, terutama setelah pengamat komunikasi politik Hendri Satrio menilai sikap Presiden ke-7 Joko Widodo mulai menunjukkan perubahan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Situasi ini menempatkan persoalan ijazah bukan sekadar perkara administratif, melainkan bagian dari dinamika politik nasional yang lebih luas.
Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia (DPP PSI) Ahmad Ali menjadi salah satu pihak yang angkat bicara. Dalam keterangannya, Senin (19/10/2026), ia meminta polemik pendidikan Gibran dilihat secara objektif dengan menghormati perbedaan sistem pendidikan, baik di Indonesia maupun di luar negeri.
“Masa sekolah di Singapura dan Australia kalah integritasnya sama Indonesia? Tentu bukan begitu cara melihatnya. Setiap negara memiliki sistem pendidikan dan standar akademik masing-masing yang patut kita hormati,” kata Ahmad Ali.
Menurut Ahmad Ali, perbedaan bentuk dokumen pendidikan tidak serta-merta menjadi alasan untuk meragukan kualitas maupun kredibilitas pendidikan seseorang. Ia menegaskan bahwa Gibran telah menempuh pendidikan di Singapura dan Australia hingga jenjang perguruan tinggi serta menyatakan telah menyelesaikan pendidikan S1.
Lebih lanjut, politikus PSI itu menyebut pemerintah Indonesia telah menerbitkan surat penyetaraan pendidikan melalui kementerian yang berwenang sejak 2019. Karena itu, ia menilai jika ada hal yang perlu diklarifikasi, sebaiknya diselesaikan secara objektif melalui lembaga berwenang, bukan melalui asumsi yang berkembang di ruang publik.
“Gibran bukan orang yang tidak berpendidikan. Ia telah menjalani proses pendidikan hingga perguruan tinggi di luar negeri. Negara kita pun memiliki mekanisme resmi untuk mengakui kesetaraan pendidikan tersebut,” tegasnya.
Ahmad Ali juga meminta publik tidak memperpanjang polemik tersebut dan memberi kesempatan kepada Gibran untuk membuktikan tanggung jawab serta pengabdiannya melalui kerja nyata bagi rakyat Indonesia. Ia menilai perbedaan sistem pendidikan antarnegara seharusnya dipahami sebagai bagian dari keberagaman standar akademik internasional.
Isu Ijazah Kembali Mencuat di Persidangan MK
Polemik mengenai latar belakang pendidikan Gibran kembali menjadi perhatian setelah persoalan ijazah SMA dibahas dalam persidangan Mahkamah Konstitusi (MK). Menanggapi isu tersebut, Ketua Umum Militan Gibran 08 Nusantara, Andi Azwan, menyatakan bahwa Gibran akan menunjukkan dokumen pendidikan aslinya, mulai dari jenjang sekolah dasar (SD) hingga perguruan tinggi.
Namun, hingga kini belum dipastikan kapan waktu dan bagaimana mekanisme penunjukkan dokumen tersebut akan dilakukan. Pernyataan relawan itu setidaknya menandakan adanya upaya untuk menjawab keraguan publik secara langsung melalui dokumen resmi.
Di sisi lain, perdebatan mengenai ijazah ini tidak berdiri sendiri. Isu tersebut bersinggungan dengan dinamika politik yang lebih besar, terutama hubungan antara Jokowi, Prabowo, dan Gibran yang kini berada dalam satu barisan pemerintahan.
Hendri Satrio Nilai Jokowi Mulai Mencari Ruang Politik Sendiri
Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio menilai Presiden ke-7 RI Joko Widodo mulai menunjukkan perubahan sikap terhadap Presiden Prabowo Subianto. Menurut pria yang akrab disapa Hensa tersebut, ada dua faktor yang diduga memengaruhi perubahan sikap politik Jokowi, yakni kemungkinan berkurangnya keterlibatan dalam pengambilan keputusan hingga persoalan ijazah yang turut menyeret putranya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Selama sepuluh tahun lebih, Pak Jokowi selalu berada di pusat keputusan politik. Sekarang, kalau ia merasa tidak lagi diajak bicara soal langkah-langkah besar, wajar kalau Pak Jokowi mulai mencari ruang politiknya sendiri,” kata Hensa, dikutip Minggu, 18 Oktober 2026.
Menurut Hensa, selama dua periode menjabat sebagai presiden, Jokowi terbiasa berada di pusat pengambilan keputusan politik nasional. Apabila kini ia merasa tidak lagi banyak dilibatkan dalam pembahasan strategis, situasi tersebut dinilai dapat memengaruhi cara Jokowi menentukan langkah politik berikutnya.
Pandangan tersebut menambah perhatian terhadap hubungan politik Jokowi dan Prabowo, terutama setelah keduanya berada dalam satu barisan pemerintahan yang dipimpin Prabowo bersama Gibran sebagai wakil presiden. Meski demikian, Hensa menilai perubahan sikap itu belum tentu berarti mantan wali kota Solo tersebut akan berseberangan dengan pemerintahan Prabowo-Gibran.
Dengan demikian, polemik ijazah merembet ke Gibran, Hendri Satrio nilai Jokowi mulai terusik memperlihatkan bagaimana isu pendidikan dapat berkelindan dengan kepentingan politik yang lebih besar. Persoalan dokumen pendidikan yang semestinya bisa dijawab melalui mekanisme resmi justru berkembang menjadi perdebatan publik yang turut menyeret nama Jokowi.
Ke depan, perhatian publik akan tertuju pada dua hal. Pertama, apakah Gibran benar-benar akan menunjukkan dokumen pendidikan aslinya beserta mekanisme yang jelas. Kedua, bagaimana arah sikap politik Jokowi setelah dinilai mulai mencari ruang gerak sendiri. Keduanya masih menunggu perkembangan lebih lanjut, sementara pemerintah menegaskan bahwa mekanisme penyetaraan pendidikan telah tersedia sejak 2019.
