Cakrawala News – 29 Oktober 2026 | Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa rencana penerbitan obligasi daerah oleh Pemprov DKI akan diselaraskan dengan kebijakan pemerintah pusat. Pernyataan itu mencuat di tengah dinamika pasar keuangan yang tengah menjadi sorotan, termasuk langkah sejumlah broker sekuritas yang aktif mengakumulasi saham dengan valuasi premium.
Menurut Pramono, langkah Pemprov DKI tidak akan berjalan sendiri. Obligasi Jakarta disebut akan mengikuti arah kebijakan fiskal dan pembiayaan yang ditetapkan pemerintah, sehingga penerbitannya tidak menimbulkan tekanan baru bagi pasar.
“Kami ikut pemerintah,” ujar Pramono dalam keterangannya terkait rencana obligasi daerah Jakarta, seperti dikutip dari pemberitaan.
Pernyataan tersebut muncul ketika pasar modal Indonesia sedang menghadapi ujian kepercayaan. Indeks saham acuan Indonesia tercatat turun sekitar 10 persen sejak penyedia indeks MSCI mengeluarkan peringatan pada 15 Oktober. Kondisi itu menjadikan indeks Indonesia sebagai yang terburuk di Asia pada periode tersebut.
Sorotan terhadap Aktivitas Broker
Di sisi lain, perhatian pasar juga tertuju pada aktivitas sejumlah anggota bursa. Supra Sekuritas (SS) belakangan dikenakan sanksi bersama delapan anggota bursa lainnya karena terlibat dalam manipulasi harga atau coordinated trading saham PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA).
Sejumlah saham SS dipegang oleh PT Asha Artha Sehati, kendaraan investasi milik Chief Investment Officer BPI Danantara, Pandu Sjahrir. Melalui Asha Artha, Pandu Sjahrir menguasai 27,5 persen saham Supra Sekuritas. Sementara itu, mayoritas saham Supra Sekuritas, yakni 72,5 persen, dipegang oleh PT Ascend Bangun Persada.
Mengutip data terakhir Bursa Efek Indonesia (BEI), posisi presiden direktur Supra Sekuritas dijabat oleh Rudy. Komisaris utama sekaligus komisaris independen diisi Harry Danui, sedangkan Binawati Junaedi memegang posisi direktur.
Selain DSSA, Supra Sekuritas turut mengakumulasi saham PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN), perusahaan tambang yang dikendalikan konglomerat Prajogo Pangestu. CUAN belakangan ikut dikenai sanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Sepanjang satu tahun terakhir, Supra Sekuritas mengakumulasi saham CUAN sebanyak 5,9 juta lot dengan valuasi Rp786,5 miliar. Harga rata-rata perolehan pada periode itu sekitar Rp1.329 per saham. Broker afiliasi Pandu Sjahrir itu juga tetap mengakumulasi saham CUAN sebanyak 6 juta lot year-to-date dengan valuasi Rp808,1 miliar, dengan rata-rata perolehan sekitar Rp1.328 per saham sepanjang tahun ini.
Tekanan terhadap Kepercayaan Pasar
Mengutip Bloomberg News, pengungkapan yang sebelumnya belum pernah dilaporkan ini berisiko mempersulit upaya Indonesia memulihkan kepercayaan MSCI yang berbasis di New York. Dampaknya dikhawatirkan memperbesar arus keluar modal hingga miliaran dolar.
Dalam konteks itulah pernyataan Pramono mengenai obligasi Jakarta menjadi relevan. Penerbitan obligasi daerah merupakan instrumen pembiayaan yang membutuhkan kepercayaan investor. Jika kondisi pasar sedang rapuh, koordinasi dengan pemerintah pusat menjadi kunci agar langkah pembiayaan daerah tidak menambah gejolak.
Namun, hingga kini belum ada rincian mengenai nilai, jadwal, maupun skema penerbitan obligasi Jakarta. Pramono hanya menegaskan bahwa arah kebijakannya akan mengikuti pemerintah. Artinya, detail teknis masih menunggu kepastian lebih lanjut.
Yang perlu dicermati, sanksi terhadap sejumlah anggota bursa dan tekanan pada indeks saham menjadi ujian tersendiri bagi iklim investasi. Bagi Pemprov DKI, sinyal keselarasan dengan pemerintah pusat setidaknya memberi gambaran bahwa rencana obligasi daerah tidak dimaksudkan berjalan di luar kerangka kebijakan nasional.
Ke depan, publik akan menantikan penjelasan resmi mengenai skema obligasi Jakarta serta bagaimana pemerintah memastikan pasar modal tetap sehat di tengah rentetan sanksi dan peringatan lembaga indeks internasional.
