Cakrawala News – 27 September 2026 | Sebanyak 80 negara di PBB kecam serangan Iran dan blokade Selat Hormuz dalam pernyataan bersama yang dibacakan di sela-sela Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Kamis (24/9/2026). Koalisi yang terdiri dari negara-negara Arab Teluk dan kekuatan utama Barat itu menuntut pemulihan penuh hak pelayaran internasional tanpa penundaan, menilai pembatasan perlintasan di perairan strategis tersebut mengancam perdagangan global, pasokan energi, dan keamanan kawasan.
Pernyataan bersama disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Bahrain, Abdullatif Al-Zayani, dalam konferensi pers. Ia menegaskan bahwa kapal-kapal harus diizinkan melintas dengan aman sesuai hukum internasional, tanpa pengenaan tarif, persyaratan khusus, maupun pungutan liar.
“Tindakan Iran di Selat Hormuz terus mengancam keamanan internasional serta hak dan kebebasan navigasi,” demikian isi pernyataan bersama tersebut.
Dampak Blokade terhadap Perdagangan dan Pangan
Pembatasan perlintasan di koridor energi strategis itu telah mengganggu arus maritim sejak serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran pada akhir Februari 2026. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada bulan lalu memperingatkan bahwa hambatan perdagangan barang dan pangan berisiko memicu kenaikan harga, memperburuk kelaparan, dan membuat panen global lebih buruk.
Al-Zayani menegaskan bahwa solusi politik merupakan jalan terbaik ke depan. Koalisi menekankan pelayaran komersial dan para pelaut tidak boleh dijadikan alat penekan.
“Pelayaran komersial dan para pelaut tidak boleh dijadikan alat penekan, dan kami mengecam tindakan Iran yang membahayakan nyawa orang-orang yang tidak bersalah,” bunyi pernyataan tersebut.
Ia menambahkan, ancaman terhadap navigasi maritim tetap nyata dan terus meningkat meski isu tersebut telah disuarakan lima bulan lalu.
Kecaman atas Eskalasi Houthi di Yaman dan Laut Merah
Koalisi 80 negara turut mengecam keputusan kelompok Houthi yang melanjutkan konflik di Yaman serta melancarkan serangan berulang ke Arab Saudi dan Laut Merah. Houthi dilaporkan menguasai Pulau Mayun pada awal bulan ini, yang berlokasi di pintu masuk Laut Merah dan Selat Bab Al-Mandab. Pergerakan militer Houthi ke perairan tersebut dinilai hanya akan memperbesar risiko terhadap pelayaran internasional, keamanan maritim, dan perdagangan dunia.
Eskalasi terjadi saat otoritas Arab Saudi mencegat enam rudal balistik yang menurut Riyadh diluncurkan Houthi dan mengarah ke pelabuhan Yanbu serta Kota Taif pada Kamis (24/9/2026). Houthi belum mengklaim tanggung jawab atas serangan itu. Selain itu, sebuah serangan terhadap kapal komersial di lepas pantai Oman pada Rabu (23/9/2026) menewaskan seorang awak kapal berkebangsaan India. Al-Zayani menyampaikan belasungkawa mendalam kepada para korban.
Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan menyatakan pemerintah Yaman yang diakui secara internasional mampu mempertahankan wilayahnya. Ia menegaskan prioritas utama adalah menjaga keutuhan Yaman, dan koalisi yang dipimpin Arab Saudi akan terus mendukung pemerintah Yaman.
“Tanggung jawab untuk menghadapi ancaman ini bukan hanya ada pada Arab Saudi. Ini juga menjadi tanggung jawab seluruh komunitas internasional,” ujar Pangeran Faisal.
Bahrain, yang menampung pangkalan Armada Kelima Angkatan Laut Amerika Serikat, telah beberapa kali menjadi target tembakan drone dan rudal Iran. Serangan Teheran terhadap Bahrain terjadi menyusul serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran pada akhir Februari. Al-Zayani menegaskan ancaman dari Teheran saat ini masih sangat nyata dan terus berkembang di kawasan Timur Tengah.
Selain Bahrain, Teheran juga dilaporkan melancarkan serangan terhadap Suriah, Yordania, Irak, Qatar, Turkiye, Kuwait, Arab Saudi, Oman, dan Uni Emirat Arab. Laporan menegaskan tidak satu pun dari negara-negara sasaran tersebut yang menjadi pihak langsung dalam konflik.
Respons Iran dan Dorongan Diplomasi PBB
Di sisi lain, Presiden Iran Masoud Pezeshkian dalam pidatonya di Sidang Umum PBB pada Rabu (23/9/2026) menyalahkan Amerika Serikat dan Israel karena memicu ketidakstabilan global. Ia menuduh kedua negara melancarkan serangan ilegal terhadap warga sipil dan infrastruktur Iran, serta menegaskan negaranya akan terus melawan.
“Presiden Amerika Serikat menyebut kami sebagai teroris. Padahal, kamilah yang menjadi korban terorisme,” ujar Pezeshkian.
Pezeshkian juga menegaskan Iran tidak akan tunduk pada tekanan sanksi dan militer. Menurutnya, perlawanan rakyat Iran justru akan meningkat jika menghadapi sanksi dan intimidasi yang terus bertambah.
Namun, di tengah ketegangan tersebut, Iran disebut menawarkan proposal penghentian konflik selama tujuh hari kepada Amerika Serikat untuk mengakhiri perselisihan militer sekaligus membuka kembali jalur pelayaran Selat Hormuz. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengonfirmasi dokumen tertulis telah dikirimkan secara resmi kepada Washington melalui perantara diplomatik Pemerintah Qatar.
“Jika kondisi yang diperlukan terpenuhi, maka Selat Hormuz akan dibuka dalam waktu tujuh hari,” tegas Araghchi.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres merespons langkah tersebut saat bertatap muka dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian pada Jumat (25/9/2026). Guterres menegaskan negosiasi terbuka merupakan satu-satunya jalan keluar untuk menyetop pertumpahan darah di Timur Tengah, dan menekankan kebutuhan mendesak menyelesaikan konflik melalui dialog dengan menghormati hukum internasional, termasuk hak dan kebebasan navigasi internasional di dalam dan sekitar Selat Hormuz.
Hingga saat ini, pemerintah Amerika Serikat belum memberikan jawaban resmi atas tawaran dari Teheran. PBB menyatakan kesiapan mengawal seluruh proses perundingan sampai mencapai kesepakatan final dan menyediakan ruang mediasi demi perdamaian permanen di kawasan.
Kecaman 80 negara di PBB terhadap serangan Iran dan blokade Selat Hormuz menegaskan bahwa tekanan diplomatik internasional terhadap Teheran semakin menguat. Namun, arah penyelesaian krisis masih bergantung pada respons Washington terhadap proposal perdamaian Iran serta kesediaan semua pihak menahan diri dan kembali ke meja perundingan.
Dunia kini menanti apakah jalur diplomasi yang dibuka melalui mediasi Qatar dan PBB mampu memulihkan arus pelayaran di Selat Hormuz, sekaligus meredakan ketegangan yang telah mengganggu pasokan energi dan perdagangan global selama berbulan-bulan.
