Cakrawala News – 04 Oktober 2026 | China Desak AS-Iran Kembali ke Dialog Nota Kesepahaman Islamabad kembali menjadi sorotan setelah Beijing menyerukan kedua negara mengaktifkan ulang kerangka kesepahaman tersebut dan membuka kembali saluran perundingan. Seruan itu disampaikan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, dalam konferensi pers di Beijing pada Rabu (30/9/2026).
Menurut Guo, China mendukung penyelesaian sengketa melalui jalur politik dan diplomatik. Beijing berharap Iran dan Amerika Serikat tetap mempertahankan sikap damai, kembali berkomitmen pada nota kesepahaman Islamabad, serta segera memulai lagi dialog dan negosiasi.
“China mendukung penyelesaian sengketa melalui cara-cara politik dan diplomatik, serta berharap agar Iran dan Amerika Serikat tetap mempertahankan sikap damai mereka, mengaktifkan kembali nota kesepahaman dari Islamabad, dan memulai kembali dialog serta negosiasi sesegera mungkin,” ujar Guo.
Guo menegaskan garis kebijakan China sejak awal krisis adalah menghentikan perang dan mendorong perdamaian. Ia menyatakan Beijing akan terus menjunjung tinggi berbagai inisiatif dan usulan yang diajukan Presiden Xi Jinping demi perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah.
China juga menyatakan akan terus berupaya memulihkan ketenteraman di kawasan Timur Tengah dan Teluk secepat mungkin. Menurut laporan, Beijing tetap menjaga kontak dengan negara-negara yang menjadi mediator antara Washington dan Teheran, dan bertindak secara tertutup untuk mendukung kelangsungan pembicaraan kedua pihak.
Tekanan Militer Dinilai Bukan Solusi
Penegasan mengenai jalur perundingan juga disampaikan Menteri Luar Negeri China, Wang Yi. Pandangan itu ia kemukakan dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Qatar, Mohamed bin Abdulrahman bin Jasim al Thani.
“Tekanan militer bukanlah solusi; dialog dan negosiasi adalah jalan yang tepat,” kata Wang Yi.
Sikap Beijing tersebut muncul di tengah situasi yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Perang antara AS dan Iran pecah menyusul serangan mendadak yang dilancarkan AS dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari 2026.
Teheran menanggapi serangan itu dengan meluncurkan rudal serta pesawat nirawak ke sejumlah wilayah di kawasan. Respons tersebut secara efektif menutup Selat Hormuz, jalur strategis bagi pasokan energi dunia. Di sisi lain, Pentagon memberlakukan blokade militernya sendiri terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran.
Upaya mengakhiri perang terus berlangsung sejak penandatanganan nota kesepahaman di Islamabad pada 18 Juni 2026 yang dimediasi Pakistan. Kesepakatan itu ditujukan untuk mencapai kesepakatan damai akhir mengenai pelayaran di perairan strategis serta program nuklir Iran.
Qatar dan Pakistan Menjadi Penengah
Pemerintah Qatar menyatakan harapannya agar diplomasi ulang-alik yang tengah dilakukan antara pihak Iran dan AS dapat membuahkan titik terang. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed al-Ansari, mengatakan Qatar kembali mengambil peran sebagai mediator utama setelah sebelumnya memfasilitasi nota kesepahaman gencatan senjata singkat pada Juni lalu.
“Kami sedang mempertukarkan pesan di antara para pihak yang bertikai, dan kami bekerja untuk membangun titik temu guna mencapai kesepakatan yang dapat menyelamatkan kita semua dari dampak buruk konflik ini,” ujar Majed al-Ansari kepada awak media pada Selasa (29/9/2026).
Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, menyatakan pihak penengah, yakni Qatar dan Pakistan, sedang menyampaikan pesan-pesan Iran kepada Washington. Ia menyebut negosiasi tersebut didasarkan pada nota kesepahaman yang dicapai kedua belah pihak pada Juni, dan AS harus memperjelas posisinya mengenai kesepakatan itu.
Namun, Pezeshkian juga menyatakan Teheran tidak lagi mempercayai negosiasi damai dengan AS. Menurutnya, meski sudah bernegosiasi, Washington masih melakukan serangan dan memberikan sanksi ekonomi terhadap Iran.
“Kami tidak memiliki kepercayaan terhadap pihak Amerika dan tidak tahu atas dasar apa kesepahaman dapat dicapai dengan mereka,” kata Pezeshkian, seperti dilansir Al Jazeera pada Minggu (27/9/2026).
Proposal Iran dan Bantahan Trump
Iran sebelumnya menyampaikan proposal perdamaian terbaru kepada AS pada hari ketiga sidang Majelis Umum PBB di New York, Kamis (24/9/2026). Proposal itu disalurkan melalui Qatar yang berperan sebagai mediator. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, membeberkan isinya kepada media pada Jumat (25/9/2026).
Proposal tersebut berisi rencana pembukaan Selat Hormuz. Teheran meminta Washington mencabut blokade semua pelabuhannya, menghapus sanksi atas penjualan minyak, melepaskan aset yang dibekukan senilai sekitar 12 miliar dolar AS, dan mematuhi gencatan senjata di Lebanon serta Yaman. Sebagai gantinya, Iran akan membuka Selat Hormuz.
Araghchi menyebut langkah-langkah awal akan memakan waktu empat hingga lima hari, Selat Hormuz dibuka kembali pada hari keenam, dan pada hari ketujuh pembicaraan dengan AS dimulai untuk kesepakatan akhir mengenai topik yang disepakati bersama, termasuk program nuklir Iran.
Dari sisi Washington, Presiden AS Donald Trump menegaskan posisinya bahwa sasaran utama operasi adalah mencegah Teheran memiliki senjata nuklir, menghentikan ancaman terhadap negara tetangga, serta mengakhiri perang secepatnya. Trump secara terbuka membantah pemberitaan yang mengutip sumber anonim pejabat AS soal kesediaan melonggarkan sanksi dan mencairkan aset Iran.
“Berita ini tidak benar. Saya TIDAK menawarkan apa pun kepada mereka,” tulis Trump melalui akun Truth Social miliknya.
Sementara itu, Pezeshkian menegaskan Teheran terbuka untuk dialog mengenai program nuklir dan isu keamanan regional, tetapi menolak segala bentuk intimidasi. Ia juga membantah Iran bertanggung jawab atas pemblokiran Selat Hormuz dan menyebut AS-lah yang menutup jalur tersebut bagi Iran.
Ia menggambarkan penutupan itu sebagai respons wajar ketika jalur akses menuju Iran diputus, dan menyatakan krisis dapat diselesaikan melalui negosiasi, bukan kekerasan. Menurutnya, jalur perairan itu akan dibuka kembali untuk pelayaran komersial jika perundingan berhasil mengakhiri perang.
Seruan China agar AS dan Iran kembali ke dialog nota kesepahaman Islamabad menjadi salah satu upaya diplomatik terbaru untuk meredam konflik yang telah berlangsung berbulan-bulan. Konflik ini dilaporkan menewaskan ribuan jiwa, merusak perekonomian Iran, mengganggu pasokan energi global, serta memicu sanksi ekonomi baru dari AS.
Ke depan, perhatian tertuju pada apakah Teheran dan Washington bersedia duduk kembali di meja perundingan melalui mediasi Qatar dan Pakistan. Tanpa terobosan diplomatik, ketegangan di kawasan Teluk dan ketidakpastian pasokan energi global diperkirakan masih berlanjut.
