Cakrawala News – 15 September 2026 | Eks Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal menantang Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk memberikan klarifikasi terkait gugatan soal ijazah yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Dalam pernyataannya, Dino Patti Djalal tantang Gibran klarifikasi ijazah: Kalau tak berani bela diri, gimana bela NKRI? Pernyataan itu disampaikan Dino melalui akun media sosial X pada Senin (14/9), menanggapi gugatan yang dilayangkan eks Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana.
Menurut Dino, dirinya memonitor langsung langkah Denny Indrayana yang gencar menggugat ijazah SMA Gibran. Mantan diplomat senior itu menilai rakyat memiliki hak mutlak untuk mengetahui kualifikasi pemimpinnya. Ia juga menyoroti kemungkinan adanya konspirasi pelecehan administratif terhadap persyaratan kandidat calon wakil presiden.
“Yang juga berarti pelecehan pemilu, pelanggaran hukum dan penistaan terhadap demokrasi kita,” ujar Dino Patti Djalal melalui akunnya di media sosial X, pada Senin (14/9).
Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) itu menegaskan bahwa negara adalah milik semua orang dan kedaulatan berada di tangan rakyat, bukan pihak manapun. Karena itu, ia menilai hukum dan peraturan yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia juga berlaku bagi Gibran.
“Hukum dan peraturan yang berlaku bagi semua WNI juga berlaku bagi Gibran. Gibran perlu memberikan klarifikasi terhadap tuduhan Denny Indrayana, apa pun konsekuensinya,” kata dia.
Klarifikasi Dinilai Bukti Kualitas Pemimpin
Dino Patti Djalal berpendapat bahwa keberanian Gibran memberikan klarifikasi justru akan membuktikan kualitasnya sebagai politisi maupun pemimpin. Menurutnya, sikap terbuka terhadap pertanyaan publik adalah bagian dari tanggung jawab seorang pejabat negara.
Pernyataan Dino ini menambah tekanan publik terhadap isu ijazah yang menyeret nama Gibran. Gugatan yang diajukan Denny Indrayana ke Mahkamah Konstitusi menjadi salah satu jalur hukum yang ditempuh untuk mempersoalkan kualifikasi pendidikan orang nomor dua di Indonesia tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Gibran Rakabuming Raka maupun istana terkait dorongan klarifikasi yang disampaikan Dino Patti Djalal. Publik masih menantikan sikap resmi dari pihak-pihak terkait mengenai gugatan tersebut.
Dorongan Klarifikasi dan Hak Publik
Dalam pandangan Dino, persoalan ini bukan sekadar perkara administratif. Ia melihatnya sebagai ujian terhadap integritas proses demokrasi, terutama karena menyangkut persyaratan seorang kandidat calon wakil presiden. Karena itu, ia menilai klarifikasi menjadi langkah penting untuk menjaga kepercayaan publik.
Seruan Dino Patti Djalal agar Gibran memberikan klarifikasi menjadi sorotan karena disampaikan oleh figur yang memiliki pengalaman panjang di dunia diplomasi dan kebijakan luar negeri. Sebagai pendiri FPCI, Dino dikenal aktif menyuarakan isu-isu demokrasi dan tata kelola pemerintahan.
Gugatan Denny Indrayana ke Mahkamah Konstitusi menjadi bagian dari rangkaian panjang perdebatan publik soal kualifikasi pendidikan Gibran. Sampai saat ini, belum ada keputusan yang dipublikasikan terkait gugatan tersebut, sehingga dinamika politik masih berpotensi berkembang.
Yang perlu dicermati selanjutnya adalah bagaimana respons resmi dari pihak Gibran maupun lembaga terkait. Sikap terbuka atau sebaliknya akan menjadi penentu bagaimana publik menilai komitmen para pemimpin dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas di ruang publik.
