Cakrawala News – 13 September 2026 | Puluhan warga demo tolak kedatangan Jokowi di Banten, sebut safari politik berkedok budaya dalam aksi yang digelar di gerbang Kantor Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, pada Kamis, 10 September 2026. Aksi tersebut dilakukan oleh warga yang tergabung dalam Aliansi 21 Forum Aktivis Pro Kebenaran dan Keadilan, tepat pada hari ketika mantan Presiden RI ke-7 itu dijadwalkan menghadiri acara budaya Keuceran Mande Macan Guling ke-69 di Plaza Aspirasi kawasan KP3B.
Dalam aksinya, massa menyuarakan penolakan agar Jokowi tidak datang ke Banten. Aliansi yang dipimpin H. Sabrawijaya, Sekretaris Abdurahman, dan A. Rauf Ismail itu menegaskan bahwa langkah mereka merupakan gerakan moral. Mereka menolak apa yang mereka sebut sebagai safari politik Jokowi di Banten.
“Dalam rangka mendukung aksi gerakan moral Amar maruf nahi munkar, menolak safari Politik Jokowi di Banten, karena rekam jejak Jokowi sebagai Pendusta Penghianat Bangsa Penghancur Idiologi Sosial Ekonomi Hankamrata dan Sumberdaya Alam dan berbuat zalim terhadap rakyat Banten karena Meligitamasi PIK 2 dijadikan PSN,” demikian bunyi keterangan yang diterima Radar Banten, Kamis, 9 September 2026.
Selain menyampaikan penolakan, Aliansi 21 Forum Aktivis Pro Kebenaran dan Keadilan juga menyampaikan delapan tuntutan yang didukung oleh 21 forum aktivis. Namun, rincian kedelapan tuntutan tersebut tidak diuraikan lebih lanjut dalam keterangan yang diterima media.
Dua Sikap Berseberangan di Banten
Rencana kedatangan Jokowi ke Banten sebelumnya telah memunculkan dua sikap yang berseberangan. Di satu sisi, ribuan pesilat dan tokoh adat bersiap menyambut Jokowi dalam acara Keuceran Mande Macan Guling. Di sisi lain, sejumlah kelompok masyarakat menyatakan penolakan dan menyiapkan aksi demonstrasi.
Acara Keuceran Mande Macan Guling ke-69 dijadwalkan berlangsung di Plaza Aspirasi, kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang. Panitia menegaskan kedatangan Jokowi merupakan undangan dalam agenda budaya dan tidak berkaitan dengan kepentingan politik praktis.
Ketua Umum Mande Macan Guling Ratu Lilis Karyawati mengatakan acara tersebut diperkirakan dihadiri lebih dari 6.000 pesilat dan tokoh adat. Kehadiran ribuan orang itu disebut sebagai bagian dari upaya menjaga tradisi sekaligus mempererat hubungan antarperguruan pencak silat di Banten.
“Sekitar 6.000 lebih yang bakal hadir karena kita juga akan mengundang perwakilan pendekar lainnya. Sebab Cimande itu bukan hanya Macan Guling saja, ada Cimande TTKDH, Banten Girang, Singandaru, dan lainnya,” ujar Lilis.
Lilis juga menegaskan kegiatan tersebut tidak diarahkan untuk kepentingan politik. Menurutnya, siapa pun yang memiliki pandangan berbeda terhadap kedatangan Jokowi tetap memiliki hak untuk menyampaikan sikapnya.
Senada dengan itu, Ketua panitia Keuceran Mande Macan Guling ke-69, Jona Maulana, memastikan Jokowi hadir sebagai undangan dalam kegiatan budaya tersebut. Ia menyebut Jokowi diundang bukan karena jabatan politiknya, melainkan sebagai orang tua dan bagian dari Mande Macan Guling.
“Kita bersilaturahmi dalam rangka keuceran Macan Guling sama putra bangsa yang notabenenya beliau presiden ketujuh dua periode Bapak Joko Widodo. Kami kan juga ingin silaturahmi bersama-sama, dan di luar itu tidak ada seperti kepentingan politik, safari politik, apalah bentuknya,” kata Jona.
Penolakan Tetap Menguat
Penjelasan panitia tersebut tidak serta-merta meredakan penolakan dari kelompok masyarakat tertentu. Aktivis Serang Utara, Kholid Miqdar, menyatakan keberatan atas rencana kedatangan Jokowi dan mengaitkannya dengan persoalan yang menurutnya masih dirasakan masyarakat Banten.
“Yang jelas, saya sudah mengatakan bahwa kami menolak kedatangan Jokowi karena bagaimanapun Jokowi adalah penyebab dari persoalan nilai-nilai sosial, ekonomi, terkait masalah perampasan ruang hidup masyarakat Banten di utara,” kata Kholid.
Salah satu persoalan yang disoroti Kholid adalah PIK 2. Ia mengaitkan kebijakan pemerintah pada era Jokowi dengan penetapan PIK 2 sebagai Proyek Strategis Nasional, sembari menyampaikan dugaan dan penilaian politiknya sendiri mengenai hubungan proyek tersebut dengan kepentingan lain. Perlu dicatat bahwa pernyataan tersebut merupakan pandangan dan penilaian pribadi Kholid, bukan temuan hukum yang berkekuatan tetap.
Penolakan terhadap kehadiran Jokowi di Banten juga mendapat dukungan dari luar daerah. Politikus Ferdinand Hutahean mendorong masyarakat untuk melakukan aksi serupa dalam setiap kunjungan politik yang dilakukan mantan presiden tersebut. Menurutnya, Jokowi perlu mendapatkan hukuman politik.
“Saya juga berharap hal ini dilakukan oleh masyarakat di banyak daerah ketika ia datang ke daerah, maka masyarakat harus melakukan itu karena situasi saat ini merupakan hasil pemerintahan dari Jokowi,” katanya, dikutip Sabtu, 12 September 2026.
Ferdinand menyampaikan pernyataan itu setelah puluhan orang mendatangi dan berdemonstrasi di depan rumah milik Jokowi. Ia menilai aksi tersebut sebagai bentuk ekspresi politik masyarakat yang dinilainya mulai semakin memahami sosok mantan presiden itu. Ia mengaku tidak terkejut dengan aksi tersebut dan menyebut sudah memperoleh informasi mengenai kehadiran massa, meski tidak mengungkap kelompok yang dimaksud.
Ia juga membedakan antara kekerasan politik dengan kekerasan fisik. Menurutnya, aksi penolakan terhadap Jokowi yang terjadi saat ini belum sampai pada kekerasan fisik.
“Mereka baru meminta dia untuk tidak cawe-cawe dalam politik nasional. Mereka belum melakukan kekerasan politik, saya bicara tentang kekerasan politik, bukan kekerasan fisik,” katanya.
Ferdinand kemudian mendorong masyarakat menggunakan momentum kunjungan Jokowi ke berbagai daerah untuk menyampaikan sikap politik mereka. Dalam konteks tersebut, ia menggunakan istilah hukuman politik sebagai bentuk tekanan melalui perlawanan politik yang tidak disertai kekerasan.
Yang Perlu Dicermati
Dinamika di Banten menunjukkan bahwa kunjungan figur publik ke sebuah daerah tidak selalu diterima secara seragam. Panitia menegaskan acara Keuceran Mande Macan Guling murni agenda budaya, sementara sejumlah kelompok warga menganggapnya sebagai bagian dari safari politik yang berkedok budaya. Perbedaan tafsir inilah yang membuat situasi di Kota Serang menjelang dan saat acara berlangsung menjadi perhatian.
Hingga pemberitaan ini disusun, belum ada keterangan resmi mengenai sikap Jokowi atau respons pihak penyelenggara terhadap aksi penolakan tersebut. Publik masih menantikan perkembangan lanjutan, termasuk bagaimana agenda budaya itu berlangsung dan apakah penolakan serupa akan muncul di daerah lain yang dikunjungi Jokowi.
