Cakrawala News – 13 September 2026 | Akhir polemik isu pemakzulan Masinton dari kursi bupati Tapteng [titlebase] resmi berakhir setelah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menurunkan tim untuk memediasi DPRD Tapanuli Tengah dengan Bupati Masinton Pasaribu. Kesepakatan damai itu dicapai setelah kedua pihak diminta menurunkan ego masing-masing dan berfokus pada penanganan bencana serta pembahasan anggaran daerah.
Wakil Ketua DPRD Tapteng, Joneri Sihite, membenarkan bahwa persoalan tersebut sudah menemukan titik terang. Menurutnya, arahan Mendagri saat berkunjung ke daerah itu adalah agar semua pihak duduk bersama menanggulangi bencana alam yang melanda Tapanuli Tengah.
“Sudah ada solusi, sudah ada win-win solution. Kalau arahan dari Mendagri, supaya duduk bersama untuk menanggulangi bencana-bencana alam ini,” kata Joneri Sihite saat dihubungi, Jumat (11/9/2026).
Joneri yang juga menjabat Ketua DPD Golkar Tapteng menuturkan, wacana pemakzulan muncul lantaran Masinton dinilai tidak peduli terhadap DPRD. Aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui lembaga legislatif itu disebut tidak tersampaikan kepada pemerintah daerah. Ia menambahkan, proses pemakzulan sendiri masih panjang karena harus melewati hak bertanya atau interpelasi, hak angket, hingga hak penyidikan sebelum sampai pada pemakzulan.
Dalam pertemuan bersama tim anggaran Pemkab Tapteng, DPRD menyodorkan 10 poin permintaan. Sembilan di antaranya disetujui, termasuk pengembalian hak-hak DPRD seperti tunjangan komunikasi, rumah, kendaraan, dan perjalanan dinas yang mulai bulan berikutnya dikembalikan. Pokok-pokok pikiran DPRD juga akan direalisasikan dan aspirasi mereka ditampung.
Satu poin yang ditolak Masinton adalah pembangunan lanjutan Kantor Bupati Tapteng. Menurut Joneri, bupati beralasan proyek itu belum urgent karena masih ada penanganan bencana yang harus diprioritaskan. Fraksi Golkar pun menyatakan tidak setuju pembangunan tersebut dilanjutkan pada 2027.
Latar Belakang Wacana Pemakzulan
Wacana pemakzulan pertama kali mencuat dari lima fraksi di DPRD Tapteng, yakni Gerindra, NasDem, Golkar, PKB, dan PAN. Kelima partai itu menggelar konferensi pers yang videonya beredar di media sosial. Dalam video tersebut, Ketua DPC Gerindra Tapteng Hazmi Arif Simatupang menyatakan bahwa kepemimpinan Masinton dianggap lalai dan lemah dalam menjalankan roda pemerintahan.
Hazmi menyoroti penyerapan APBD Tapteng 2026 yang baru mencapai 30 persen per Agustus. Rendahnya penyerapan anggaran itu disebut membuat TAPD dan OPD Pemkab Tapteng dipanggil serta diingatkan oleh Kemendagri. Kelima partai juga menyesalkan penanganan bencana yang dinilai amburadul dan mendesak realisasi rekomendasi DPRD soal bantuan korban banjir serta beasiswa dari APBD.
Dari 35 kursi DPRD Tapteng, PDIP sebagai pengusung Masinton dan wakilnya Mahmud Efendi hanya memiliki 4 kursi. Lima partai yang mewacanakan pemakzulan menguasai total 29 kursi, sementara Demokrat dengan 2 kursi tidak ikut dalam wacana tersebut.
DPP PDIP menanggapi santai dorongan pemakzulan itu. Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menilai persoalan tersebut sebagai dinamika politik biasa yang akan diselesaikan di tingkat daerah oleh Masinton bersama rekan-rekan Fraksi PDIP di DPRD Tapteng. Ia juga mengingatkan pentingnya konsolidasi antara pemerintah daerah dan DPRD, terutama karena Tapteng baru saja dilanda bencana.
Respons Gubernur dan Langkah Mediasi
Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, berharap permasalahan antara DPRD Tapteng dan Masinton cepat selesai. Menurutnya, Tapteng termasuk daerah yang penyaluran bantuan bencananya masih lambat dibandingkan daerah lain, sehingga masyarakat menjadi pihak yang paling dirugikan.
“Mudah-mudahan selesai lah. Saya sih penginnya selesai. Yang kasihan masyarakat. Apalagi itu daerah bencana,” kata Bobby dalam kesempatan yang sama.
Bobby meminta DPRD dan Pemkab Tapteng terlebih dahulu bekerja sama menyelesaikan penanganan pascabencana sebelum merampungkan persoalan hubungan kelembagaan antara keduanya.
Mendagri Tito Karnavian sebelumnya menyatakan tim dari Kemendagri sudah turun ke Tapanuli Tengah untuk melakukan mediasi. Pernyataan itu disampaikan Tito di JW Marriott Hotel, Kota Medan, Rabu (9/9), meski ia belum merinci sejak kapan tim tersebut dibentuk.
Joneri menegaskan, Masinton telah menunjukkan sikap menurunkan ego dengan menerima sembilan dari sepuluh poin permintaan DPRD. Menurutnya, DPRD juga telah membahas Rancangan Peraturan Daerah APBD 2027 dan menyetujui sembilan dari sepuluh poin yang dibahas. Dengan kesepakatan ini, akhir polemik isu pemakzulan Masinton dari kursi bupati Tapteng [titlebase] menjadi penanda bahwa konflik kelembagaan di daerah dapat diselesaikan melalui mediasi dan kompromi politik.
Ke depan, publik Tapteng masih menantikan realisasi kesepakatan tersebut, khususnya percepatan penyerapan anggaran dan penyaluran bantuan pascabencana yang selama ini menjadi keluhan utama. Jika komitmen itu dijalankan konsisten, stabilitas pemerintahan daerah diharapkan kembali terjaga tanpa harus menempuh jalur pemakzulan yang panjang.
