Cakrawala News – 19 September 2026 | Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka datangi korban keracunan MBG di Karo, Gibran minta maaf hingga sarankan ortu bawa bekal dari rumah, dalam kunjungan langsung ke Rumah Sakit Efarina Etaham, Berastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Jumat (11/9/2026). Kedatangan orang nomor dua di Indonesia itu untuk menjenguk anak-anak yang mengalami dugaan keracunan usai mengonsumsi paket Makan Bergizi Gratis (MBG), sekaligus memastikan pelayanan kesehatan dan ketersediaan obat-obatan bagi para korban berjalan optimal.
Dalam kunjungan tersebut, Gibran menemui para pasien satu per satu, berdialog dengan keluarga, serta menanyakan keluhan yang dirasakan anak-anak. Pemerintah kemudian membuka opsi rujukan perawatan lanjutan, baik ke Medan maupun Jakarta, bagi korban yang membutuhkan penanganan lebih intensif.
Dokter Pribadi Wapres Ditinggal di Karo
Perhatian Gibran tidak berhenti pada kunjungan singkat. Ia menugaskan dokter pribadinya untuk tetap berada di Karo guna memantau kondisi pasien dan berkoordinasi dengan rumah sakit setempat mengenai kebutuhan medis lanjutan.
“Ini saya ke sini membawa dokter pribadi saya. Saya minta dokter saya tinggal di sini dulu, untuk mengoordinasikan sekiranya ada anak-anak yang butuh penanganan lebih intens di Jakarta,” kata Gibran dalam keterangan resminya, Jumat.
Gibran juga menegaskan bahwa seluruh biaya pengobatan korban akan ditanggung pemerintah hingga para siswa benar-benar sembuh dan bisa kembali bersekolah. “Kedatangan saya kemari untuk memastikan anak bapak ibu bisa sembuh dan bersekolah kembali. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan obat-obatan terbaik. Tadi saya datangi satu-satu, apa saja yang diperlukan. Apakah butuh rujukan ke Jakarta atau Medan, semua pasti kami penuhi,” ujarnya.
Dua Korban Dibawa ke Jakarta
Langkah rujukan itu disambut baik oleh keluarga pasien. Fitriani, orang tua dari Agnesia Paruliana br Silitonga yang dirawat di RS Efarina Etaham, menyebut pihaknya diberi pilihan untuk merujuk anaknya ke Medan atau Jakarta. Keluarga akhirnya memutuskan memindahkan perawatan Agnesia ke Jakarta untuk pemeriksaan menyeluruh.
Selain Agnesia, proses rujukan ke ibu kota juga dipersiapkan bagi pasien lain bernama Febiona Purba yang sebelumnya dirawat di RSU Amanda Berastagi. Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengungkapkan, permintaan langsung dari Wakil Presiden menjadi dasar pemindahan dua korban tersebut.
“Sebenarnya kalau secara penanganan medis dari tim dokter yang membawa ke Jakarta juga menyampaikan tim medis kita yang di Medan itu mumpuni, namun kemarin Bapak Wakil Presiden menyampaikan agar ada penanganan langsung, dimonitor langsung sama Bapak Wapres, jadi anak yang memang terindikasi medis dan traumanya lebih tinggi dari teman-teman yang lain, Pak Wapres minta langsung dibawa ke Jakarta,” kata Bobby Nasution, Sabtu (12/9/2026).
Bobby menjelaskan, penanganan yang dibutuhkan korban bukan hanya secara medis, tetapi juga pemulihan mental dan psikis. Ia menyoroti adanya indikasi gangguan mental pada korban akibat perundungan siber yang menuduh mereka mencari perhatian.
“Cuma saya minta tolong kepada kita semua, yang perlu dipulihkan bukan hanya kesehatan medis tapi juga mentalnya dan juga psikis. Jadi saya minta tolong sekali ke media, permintaan anaknya juga kepada kami, jangan terlalu di-blow up karena salah satu hasil pemeriksaan ada 4 poin, poin keempat itu anak kita ini mentalnya terganggu karena siber bullying, seolah-olah mencari perhatian, ini mengganggu mental anak-anak kami,” ucapnya.
Para korban, lanjut Bobby, diminta untuk sementara waktu tidak bermain media sosial. Ia juga meminta agar kasus ini tidak terlalu dibesar-besarkan demi proses penyembuhan, seraya menegaskan hal itu bukan untuk menutupi pemberitaan.
Respons Akademisi dan Desakan Evaluasi
Langkah cepat Gibran mendapat tanggapan dari akademisi Universitas Sumatera Utara (USU), Dr. Wahyu Ario Pratomo. Menurutnya, kehadiran langsung Wakil Presiden di Karo merupakan langkah penting mengingat kasus ini menyangkut keselamatan anak dan tingkat kepercayaan publik terhadap program MBG.
“Jadi, saya melihat langkah tersebut sebagai bentuk respons tanggung jawab pemerintah yang serius dan berpihak kepada korban,” kata Wahyu.
Namun, Wahyu menilai penanganan korban tidak cukup apabila tidak dibarengi dengan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan program MBG. Evaluasi itu dinilai penting agar insiden serupa tidak terulang di daerah lain.
Keracunan Massal di Dua Daerah
Kasus dugaan keracunan massal dari konsumsi menu MBG menyita perhatian publik di dua wilayah berbeda, yakni Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dan Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Insiden ini berdampak pada ratusan pelajar sekolah hingga balita di fasilitas posyandu.
Di Kabupaten Pati, pemerintah daerah menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) untuk memastikan penanganan medis darurat berjalan optimal. Berdasarkan pembaruan data pemerintah daerah hingga Jumat malam, 11 September 2026, akumulasi korban yang melaporkan gejala keracunan mencapai 424 orang. Sebanyak 60 anak masih menjalani rawat inap di sejumlah rumah sakit rujukan, meliputi RSUD RAA Soewondo, RS Mitra Bangsa, RS K-S-H, serta RS Fastabiq Sehat, sementara ratusan korban lainnya menjalani rawat jalan.
“Kami cek langsung berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Pati, yang dirawat sampai tadi malam, Jumat, 11 September 2026, ada 60 orang pasien yang dirawat,” ungkap Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Pati, Sugiyono.
Dugaan pemicu keracunan di Pati bermula pada Selasa, 8 September 2026, saat jatah menu paket MBG yang disalurkan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Gembong 1 dikonsumsi para siswa dan warga. Gejala klinis berupa mual, muntah, dan pusing baru dirasakan massal pada Rabu, 9 September 2026. Sebaran korban mencakup pelajar dari SMP Negeri 1 Gembong, MTs Negeri 3 Pati, MTs Manbaul Ulum, SD Negeri Gembong 3, hingga peserta Posyandu di Kecamatan Gembong.
Jajaran Satreskrim Polresta Pati telah mengamankan sampel makanan serta muntahan korban untuk uji laboratorium forensik. Pemeriksaan saksi dari pihak korban maupun pengelola dapur penyalur SPPG juga tengah dilakukan. “Kami masih melakukan penyelidikan,” tutur Kasat Reskrim Polresta Pati, Kompol Dika Hadian Widya Wiratama.
Yang Perlu Diperhatikan ke Depan
Rangkaian peristiwa ini menempatkan program MBG di bawah sorotan tajam, terutama menyangkut standar keamanan pangan dan pengawasan dapur penyalur. Di satu sisi, pemerintah melalui Gibran menunjukkan respons cepat dengan menjamin biaya pengobatan dan membuka akses rujukan. Di sisi lain, desakan evaluasi menyeluruh atas tata kelola program masih menguat, seiring penyelidikan yang berjalan di Pati dan pemulihan korban di Karo.
Perhatian publik kini tertuju pada hasil uji laboratorium sampel makanan, kelanjutan penyelidikan kepolisian, serta langkah perbaikan yang akan diambil pemerintah agar insiden serupa tidak kembali terjadi. Pemulihan medis, mental, dan psikis para korban juga menjadi pekerjaan rumah yang tidak bisa diabaikan begitu saja.
