Cakrawala News – 19 September 2026 | Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump berencana mengirim bom seberat 2.000 pon (sekitar 907 kilogram) ke Israel dalam paket senjata senilai 2,8 miliar dolar AS atau sekitar Rp49 triliun. Rencana Trump berencana kirim bom 2.000 pon ke Israel senilai Rp49 triliun itu mencakup sekitar 40.000 unit amunisi dan telah memicu penolakan dari sejumlah politisi senior di Kongres AS, termasuk dari Partai Demokrat.
Paket tersebut terdiri atas 20.000 bom MK-84, 20.000 bom BLU-117, serta 20.000 hulu ledak penembus I-2000 yang dirancang untuk menyerang struktur atau bangunan yang diperkuat. Rencana penjualan ini diberitakan pertama kali oleh The Washington Post dan telah diberitahukan secara informal kepada komite-komite di Kongres AS.
Transaksi itu masih membutuhkan persetujuan para pemimpin Kongres yang membidangi urusan luar negeri. Pemerintahan Trump dilaporkan tengah mendorong pimpinan Komite Hubungan Luar Negeri Senat dan Komite Urusan Luar Negeri DPR AS agar menyetujui paket tersebut.
Penolakan dari Politikus Senior Demokrat
Politisi senior Partai Demokrat AS, Gregory Meeks, menolak rencana pemerintahan Trump untuk menjual bom 2.000 pon senilai 2,8 miliar dolar AS kepada Israel. Penolakan Meeks didasarkan pada kekhawatiran bahwa bom-bom tersebut tidak digunakan sesuai dengan hukum internasional.
Meeks menilai rencana itu menimbulkan kekhawatiran serius terkait penggunaan amunisi di wilayah padat penduduk di Gaza dan Lebanon. Ia menyebut hal itu mencerminkan tanggung jawab Kongres untuk memastikan senjata yang didanai AS digunakan secara sah, bertanggung jawab, dan dengan perlindungan yang memadai bagi nyawa manusia.
Keberatan Meeks menyusul laporan bahwa Washington berencana memasok 40.000 unit amunisi kepada Israel, yang disebutnya sebagai amunisi paling destruktif dalam persenjataan AS. Meski demikian, Meeks tidak dapat memveto sendiri transfer senjata tersebut.
Diperlukan resolusi yang disahkan bersama oleh dua pertiga anggota DPR dan Senat untuk menghalangi transfer senjata tersebut. Selain itu, Trump dapat melanjutkan kesepakatan jika menyatakan adanya keadaan darurat yang mengharuskan penjualan segera.
Kendati menolak rencana tersebut, Meeks menyatakan tetap berkomitmen terhadap keamanan Israel. Ia menjelaskan keputusannya tidak melemahkan dukungan Kongres bagi kebutuhan pertahanan Israel yang sah.
Dampak Kemanusiaan dan Kritik Internasional
Penggunaan bom oleh Israel di Gaza telah memicu kemarahan internasional akibat dampak dahsyatnya di wilayah sipil yang padat penduduk. Badan internasional, jurnalis, dan lembaga HAM menemukan bahwa bom MK-84 dan BLU-117 sebelumnya digunakan Israel sepanjang perang di Jalur Gaza.
Bom-bom itu dijatuhkan di pemukiman padat penduduk dan menimbulkan korban jiwa yang masif. MK-84 merupakan salah satu bom konvensional dengan daya hancur terbesar dalam persenjataan AS. Bom berbobot sekitar 907 kilogram itu dirancang untuk menembus beton dan logam tebal, menciptakan kawah besar, serta menyebarkan pecahan mematikan dalam radius yang luas.
Mantan teknisi pembuangan persenjataan peledak Angkatan Darat AS, Trevor Ball, mengatakan bom tersebut kerap digunakan untuk menghancurkan bangunan. Menurutnya, jika ada pihak berada di dalam sebuah bangunan, MK-84 akan meruntuhkan seluruh bangunan itu.
BLU-117 merupakan varian MK-84 yang dilengkapi perlindungan termal. Sementara I-2000 merupakan badan bom penetrator yang dirancang untuk menyerang struktur yang diperkuat. Menurut The Washington Post, Israel telah menggunakan bom berbobot 2.000 pon ratusan kali dalam operasi militernya di Gaza dan Lebanon.
Israel juga terdokumentasi menggunakan bom MK-84 di sejumlah wilayah Gaza yang sebelumnya ditetapkan sebagai lokasi aman bagi warga Palestina. Kondisi itu memunculkan kekhawatiran baru mengenai dampak kemanusiaan apabila senjata serupa kembali digunakan di kawasan permukiman.
Brian Finucane, penasihat senior International Crisis Group, mengatakan terdapat kekhawatiran nyata mengenai penggunaan senjata tersebut di wilayah padat penduduk, mengingat pola perang udara Israel di Gaza dan sebagian Lebanon selatan. Persoalan lainnya, menurut Finucane, berkaitan dengan bagaimana Israel menentukan suatu objek sebagai sasaran militer yang sah.
Komentator konservatif Tucker Carlson juga merinci bahaya amunisi tersebut melalui akun X miliknya. Ia menyebut bom Mark 84 buatan Amerika memiliki radius kehancuran setengah mil dan melepaskan gelombang panas yang sangat tinggi.
Skema Pendanaan dan Sejarah Pengiriman
Meskipun secara formal disebut sebagai penjualan senjata, Israel tidak akan membiayai seluruh paket tersebut menggunakan dananya sendiri. Pembelian akan menggunakan skema Foreign Military Financing (FMF), program bantuan AS yang menggunakan dana pembayar pajak Amerika untuk membantu negara mitra membeli persenjataan buatan AS.
Israel saat ini menerima sekitar 3,8 miliar dolar AS bantuan militer AS setiap tahun berdasarkan kesepakatan bantuan bilateral yang berlaku. Skala paket terbaru tersebut bahkan melampaui sejumlah pengiriman bom berbobot 2.000 pon yang sebelumnya disetujui pemerintahan Joe Biden maupun Trump.
Pada 2025, pemerintahan Trump juga menyetujui penjualan senjata senilai 2,04 miliar dolar AS kepada Israel yang mencakup bom-bom berat. Ketika itu, pemerintahan Trump melewati proses peninjauan normal Kongres untuk mempercepat pengiriman.
Pada musim semi 2024, pemerintahan Biden menangguhkan sementara satu pengiriman bom jenis tersebut di tengah kekhawatiran mengenai jatuhnya korban sipil akibat perang Israel di Gaza. Namun, kebijakan itu berubah setelah Trump kembali ke Gedung Putih pada Januari 2025. Pemerintahan Trump segera melepaskan bom-bom yang sebelumnya ditahan.
Seorang pejabat senior pemerintahan Trump menolak memberikan tanggapan mengenai kekhawatiran kemanusiaan yang muncul terkait rencana terbaru tersebut. Pejabat itu menyatakan semua penjualan senjata asing diproses melalui mekanisme yang sesuai dan pemerintah tidak mengomentari penjualan yang masih dalam proses. Kedutaan Besar Israel di Washington juga tidak memberikan tanggapan atas permintaan komentar.
Ujian Baru di Kongres AS
Paket tersebut berpotensi menjadi ujian terhadap perubahan sikap di Kongres AS mengenai dukungan militer kepada Israel. Selama bertahun-tahun, pemimpin Partai Republik maupun Demokrat di Kongres secara umum menyetujui transfer senjata besar kepada Israel.
Namun, perang di Gaza dan Iran telah meningkatkan penolakan dari sebagian anggota Kongres. Pada Juli, lebih dari 100 anggota DPR AS dari Partai Demokrat memilih untuk mengakhiri seluruh bantuan AS kepada Israel.
Senator Chris Van Hollen dari Maryland mengatakan akan berupaya membangun oposisi di Kongres terhadap paket terbaru tersebut. Ia menilai pemerintahan Trump mengirimkan bom yang dibayar oleh pembayar pajak Amerika kepada pemerintahan yang terus membom Gaza dan Lebanon. Van Hollen menambahkan dirinya bersama anggota Kongres lainnya akan berupaya menghentikan paket tersebut.
Perdebatan mengenai dukungan militer kepada Israel bahkan mulai meluas ke kalangan konservatif AS. Sejumlah komentator konservatif seperti Tucker Carlson, Megyn Kelly, dan Candace Owens juga mempertanyakan besarnya dukungan militer Washington kepada Israel.
Dukungan publik AS terhadap Israel telah menurun sejak perang Gaza dimulai pada 2023. Jajak pendapat Universitas Quinnipiac pada Juni lalu menemukan bahwa 48 persen pemilih dan 66 persen anggota Demokrat berpendapat AS terlalu suportif kepada Tel Aviv. Angka itu meningkat dari 16 persen dan 20 persen saat pertama kali diajukan pada 2017.
Rencana paket senjata tersebut muncul ketika hubungan pemerintahan Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu justru menghadapi ketegangan yang tidak biasa. Trump dan para pembantunya dilaporkan semakin frustrasi karena perang dengan Iran berlangsung lebih lama daripada yang diperkirakan.
Menurut The Washington Post, Netanyahu sebelumnya mendorong perang dengan harapan konflik dapat berakhir secara cepat dan menentukan. Ketegangan juga muncul ketika pemerintahan Trump merundingkan kesepakatan sementara dengan Iran untuk menghentikan pertempuran.
Jika disetujui, paket 2,8 miliar dolar AS tersebut akan menjadi salah satu indikasi paling jelas bahwa pemerintahan Trump masih mempertahankan pasokan senjata berdaya hancur tinggi kepada Tel Aviv. Persoalannya bukan hanya mengenai berapa banyak senjata yang dikirim, melainkan bagaimana Washington menyeimbangkan dukungan strategis kepada Israel dengan tekanan politik domestik dan kekhawatiran mengenai konsekuensi kemanusiaan dari penggunaan senjata tersebut di wilayah padat penduduk.
