Cakrawala News – 07 Oktober 2026 | Momen Jenderal Suyudi & DPR temui massa yang demo, buruh nyanyi: Terima kasih Bapak Kapolri menjadi sorotan publik pada Selasa, 6 Oktober 2026. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad bersama sejumlah pimpinan dewan menemui massa buruh di Gerbang Utama DPR/MPR, Jakarta Pusat. Dalam pertemuan itu, Dasco mengumumkan bahwa Rapat Paripurna DPR telah mengesahkan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan. Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto turut hadir mendampingi dan menyampaikan pesan kepada massa aksi.
Dasco datang didampingi pimpinan DPR lainnya, yakni Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal. Hadir pula Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Andi Gani Nena Wea serta Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto. Kehadiran mereka disambut langsung oleh massa yang tergabung dalam Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia.
Dalam orasinya, Dasco menyatakan bahwa DPR dan pemerintah telah menunaikan janji sesuai hasil keputusan Mahkamah Konstitusi. Menurutnya, UU Perlindungan Ketenagakerjaan harus selesai pada Oktober 2026. Ia pun menyebut pengesahan pada 6 Oktober 2026 sebagai bentuk pemenuhan tenggat tersebut.
“Kawan-kawan yang tergabung dalam Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia. Pada hari ini Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan pemerintah dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto telah menunaikan janji sesuai dengan hasil keputusan Mahkamah Konstitusi,” kata Dasco.
Dasco menegaskan bahwa Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan Republik Indonesia baru saja disahkan dalam rapat paripurna. Ia menyebut pengesahan itu sebagai kado istimewa bagi para pekerja di Indonesia. Meski demikian, ia meminta buruh tetap istiqomah memperjuangkan hak-haknya.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kerja sama antara buruh, pemerintah, pengusaha, dan DPR. Menurut Dasco, kolaborasi tersebut diperlukan agar pelaksanaan aturan baru dapat berjalan sesuai harapan bersama.
Pesan Kapolri Suyudi kepada Massa Aksi
Setelah Dasco menyampaikan orasi, Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto memberikan pesan kepada massa. Ia meminta peserta aksi menyampaikan aspirasi secara tertib. Suyudi menekankan bahwa penyampaian pendapat di muka umum memang diatur dalam undang-undang, tetapi keamanan dan ketertiban harus tetap dijaga.
“Karena walaupun penyampaian pendapat di muka umum itu diatur di undang-undang. Tapi yang paling penting kita semua harus menjaga keamanan dan ketertiban. Setuju?” ujar Suyudi.
Menurut Suyudi, aksi buruh juga disaksikan oleh masyarakat luas. Karena itu, ia meminta massa aksi menjadi contoh dalam menyampaikan pendapat. Pesan tersebut disampaikan di tengah kerumunan buruh yang mengikuti jalannya pengumuman.
Dalam momen itu, massa buruh disebut menyanyikan lagu sebagai bentuk apresiasi. Ungkapan terima kasih kepada Kapolri menjadi bagian dari dinamika aksi yang berlangsung di gerbang utama kompleks parlemen. Suasana pertemuan berlangsung cair meski massa sebelumnya menggelar demonstrasi.
Respons dan Konteks Kepemimpinan Polri
Kehadiran Kapolri dalam aksi buruh menambah warna tersendiri. Sebelumnya, pada Sabtu, 3 Oktober 2026, jajaran Komisi III DPR RI melakukan kunjungan silaturahmi ke kediaman Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto di Jakarta. Pertemuan itu turut dihadiri Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Nazaruddin Dek Gam.
Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi berharap kepemimpinan Jenderal Suyudi semakin mendorong pendekatan humanis dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Menurutnya, pendekatan itu penting diwujudkan melalui program yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
Habib Aboe menilai pengalaman Suyudi saat menjabat Kapolda Banten menjadi gambaran perhatian terhadap persoalan masyarakat di tingkat bawah. Salah satu program yang disorot adalah Poliran atau Polisi Peduli Pengangguran. Program itu dinilai menunjukkan peran kepolisian dalam merespons persoalan sosial.
“Kami berharap semangat menghadirkan Polri yang humanis dan dekat dengan masyarakat dapat terus diperkuat di bawah kepemimpinan Jenderal Suyudi. Program-program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, seperti perhatian terhadap persoalan pengangguran, tentu sangat baik apabila dapat terus dikembangkan dalam skala yang lebih luas,” kata Habib Aboe.
Legislator Fraksi PKS itu juga mendorong kepemimpinan baru di tubuh Polri menghadirkan lebih banyak terobosan dalam pelayanan publik. Menurutnya, tugas kepolisian tidak semata berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga membangun hubungan yang dekat dan positif dengan masyarakat.
Soliditas TNI-Polri dan Agenda Kenegaraan
Di sisi lain, Kapolri Suyudi juga menyampaikan pesan soliditas TNI-Polri dalam momen HUT Ke-81 TNI. Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, ia menegaskan TNI dan Polri memiliki medan tugas serta seragam berbeda, namun tujuan keduanya sama untuk menjaga Indonesia.
“Ketika negeri membutuhkan, kita hadir bersama, saling menguatkan, menjaga, dan melindungi. Kita tanam hari ini untuk generasi esok mempersiapkan masa depan bangsa,” ujar Suyudi pada Senin, 5 Oktober 2026.
Ia berharap TNI semakin kuat dan profesional serta terus hadir bersama rakyat dalam menjalankan pengabdian kepada Indonesia. Peringatan HUT Ke-81 TNI digelar melalui upacara di Lapangan PRIMA Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin pagi. Presiden Prabowo Subianto hadir langsung bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah tokoh lainnya.
Pada kesempatan itu, Presiden Prabowo meresmikan 204 satuan baru TNI. Satuan tersebut meliputi enam kodam, 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan, 150 Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan, dan tiga Batalyon Bantuan Tempur. Rangkaian agenda kenegaraan ini menunjukkan dinamika kebijakan yang berjalan beriringan dengan perhatian pada isu ketenagakerjaan.
Pengesahan UU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi poin penting bagi buruh karena disebut menyelesaikan amanat Mahkamah Konstitusi pada Oktober 2026. Kehadiran Kapolri dan pimpinan DPR di tengah massa aksi menandai upaya komunikasi langsung antara pembuat kebijakan dan kelompok pekerja. Perhatian berikutnya akan tertuju pada implementasi aturan tersebut serta bagaimana pemerintah, pengusaha, dan serikat buruh menjalankan kerja sama yang disepakati.
