Cakrawala News – 08 Oktober 2026 | Struktur kelembagaan Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi mulai menemukan bentuknya. Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia, mengungkap bahwa Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi dipastikan berada di bawah koordinasi kementerian yang baru dibentuk tersebut. Perkembangan ini menjadi bagian dari penataan organisasi pemerintahan yang turut bersinggungan dengan kerja lintas sektor, termasuk dengan program-program yang selama ini dijalankan oleh kementerian sosial republik indonesia dalam kerangka koordinasi kesejahteraan sosial.
“Tapi saya sedikit memberikan bocoran bahwa kemungkinan besar yang sudah pasti itu adalah ESDM ya, sama Kementerian Investasi dan Hilirisasi. Itu sudah pasti,” kata Bahlil saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (7/10/2026).
Menurut Bahlil, struktur kelembagaan dan daftar kementerian yang akan berada di bawah Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi masih dalam tahap konsolidasi. Meski demikian, ia menyebut dua kementerian tersebut sudah hampir pasti masuk dalam lingkup koordinasi.
Ia menambahkan, masih ada kemungkinan satu hingga dua kementerian lain yang akan menyusul. Bahlil menjelaskan bahwa hilirisasi memiliki keterkaitan erat dengan industrialisasi karena tujuan utamanya adalah meningkatkan nilai tambah dari sumber daya alam melalui pengembangan industri.
“Yang mungkin ada satu dua kementerian lagi yang terkait dengan hilirisasi. Kalau kita bicara hilirisasi kan kita bicara industrialisasi,” ujarnya.
Kemenperin Berpotensi Masuk Lingkup Koordinasi
Bahlil secara khusus menyebut Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sebagai salah satu kementerian yang berpotensi masuk dalam koordinasi tersebut. Alasannya, industri merupakan instrumen utama hilirisasi untuk mencapai nilai tambah.
“Karena instrumen daripada hilirisasi untuk mencapai nilai tambah ya industri. Mungkin juga, mungkin ya, mungkin Kementerian Perindustrian,” tambah Bahlil.
Pernyataan itu memberi gambaran bahwa peta koordinasi kementerian di bawah Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi belum final. Pemerintah masih menimbang kementerian mana saja yang paling relevan untuk diintegrasikan, terutama yang memiliki keterkaitan langsung dengan pengolahan sumber daya alam dan pengembangan industri nasional.
Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi sendiri merupakan kementerian baru. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, melantik Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi di Istana Negara, Kamis (1/10/2026).
Pembentukan kementerian ini menegaskan bahwa hilirisasi dan transisi energi ditempatkan sebagai agenda prioritas pemerintahan. Kedua isu tersebut menyangkut upaya meningkatkan nilai tambah komoditas dalam negeri sekaligus mengelola peralihan menuju sumber energi yang lebih berkelanjutan.
Sebelumnya, Bahlil juga menegaskan bahwa pembentukan Kemenko Hilirisasi tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Ia menyatakan kementerian baru itu akan menggunakan anggaran Kementerian ESDM. Pernyataan tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan struktur kelembagaan yang tengah berlangsung.
Penataan Kelembagaan Masih Berjalan
Hingga kini, belum ada keputusan resmi mengenai jumlah akhir kementerian yang akan berada di bawah Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi. Bahlil menyampaikan bahwa proses konsolidasi masih berjalan dan pengumuman resmi akan disampaikan setelah seluruh penataan selesai.
Yang sudah dapat dipastikan, ESDM dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi akan berada dalam lingkup koordinasi. Sementara Kemenperin masih berstatus sebagai kandidat yang berpotensi menyusul, bergantung pada hasil pembahasan kelembagaan.
Penataan ini penting dicermati karena menentukan bagaimana kebijakan hilirisasi dijalankan ke depan. Hilirisasi menyentuh banyak sektor, mulai dari pertambangan, energi, investasi, hingga industri pengolahan. Koordinasi yang rapi antarkementerian menjadi kunci agar kebijakan tidak tumpang tindih dan target peningkatan nilai tambah dapat tercapai.
Selain itu, langkah ini juga berkaitan dengan arah transisi energi nasional. Kementerian ESDM memegang peran sentral dalam pengelolaan energi, sementara Kementerian Investasi dan Hilirisasi bertanggung jawab menarik dan mengarahkan investasi. Keduanya perlu berjalan seiring agar pengembangan industri pengolahan tidak bertentangan dengan upaya mengurangi ketergantungan pada energi fosil.
Bagi publik, perkembangan yang perlu diperhatikan berikutnya adalah susunan akhir kementerian di bawah Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi. Kepastian struktur itu akan memengaruhi efektivitas pelaksanaan program, termasuk sejauh mana kebijakan hilirisasi berdampak pada lapangan kerja, penerimaan negara, dan pengembangan industri dalam negeri. Pemerintah diharapkan segera merampungkan konsolidasi agar arah kebijakan semakin jelas dan dapat dijalankan secara terukur.
