Cakrawala News – 24 Oktober 2026 | Pemerintah ancam hentikan ekspor gas, ini daftar negara pembeli utama gas RI menjadi sorotan setelah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan akan mengevaluasi kontrak ekspor gas dengan negara-negara yang dinilai tidak kooperatif dan tidak menghargai Indonesia. Pernyataan itu disampaikan Bahlil di tengah upaya pemerintah memperkuat kedaulatan energi nasional dan memastikan pasokan gas untuk kebutuhan dalam negeri.
Menurut Bahlil, pemerintah akan memprioritaskan pemanfaatan sumber daya energi untuk memenuhi kebutuhan domestik sebelum mengalokasikan pasokan untuk ekspor. Kebijakan tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar sumber daya alam Indonesia dimanfaatkan terlebih dahulu untuk kepentingan nasional.
“Saya akan melakukan evaluasi kontrak dengan negara-negara lain yang tidak kooperatif, yang tidak saling menghargai antara hubungan sama negara,” kata Bahlil, Kamis (22/10/2026).
Bahlil menegaskan, pemerintah tidak segan mempertimbangkan penghentian ekspor kepada negara yang dinilai tidak menghargai Indonesia. Menurutnya, hubungan perdagangan energi harus didasarkan pada prinsip saling menghormati dan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.
“Kalau memang mereka tidak menghargai Indonesia, saya tidak segan-segan untuk mempertimbangkan untuk tidak melakukan ekspor kepada negara mereka,” tegas Bahlil.
Disampaikan di Kalimantan Timur
Ancaman tersebut disampaikan Bahlil saat meresmikan penerimaan gas dari Proyek Jangkrik North-East-6 (JNE#6) serta fasilitas produksi Lapangan Maha-South Hub di lepas pantai Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Kamis (23/10/2026) siang. Pemerintah ingin memastikan tambahan produksi gas dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan industri, pembangkit listrik, dan sektor lainnya di dalam negeri.
Menurut Bahlil, pengembangan sejumlah proyek strategis di Kalimantan Timur merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan produksi gas nasional. Pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri disebut menjadi prioritas di tengah upaya mencapai swasembada energi pada 2029.
Pemerintah Indonesia, lanjut Bahlil, tetap terbuka dan siap menjalin kontrak pasokan gas baru bagi negara-negara yang menunjukkan sikap menghormati Indonesia. Ia juga menyindir pihak asing yang baru mendekat saat membutuhkan pasokan energi tanpa menunjukkan etika diplomasi yang baik.
“Tapi kalau negara-negara yang menghargai Indonesia, yang kita saling menghargai, maka sekalipun mereka tidak punya kontrak, kita akan membuat kontrak dan kita akan kasih kepada mereka. Itulah asas kesetaraan,” tambah dia.
Prinsip Kesetaraan dan Prioritas Domestik
Pernyataan Bahlil menegaskan bahwa kebijakan ekspor gas Indonesia kini ditempatkan dalam kerangka kesetaraan hubungan antarnegara. Evaluasi kontrak tidak hanya menyangkut aspek komersial, tetapi juga sikap saling menghormati dalam hubungan bilateral.
Dengan kebijakan ini, pemerintah menempatkan kebutuhan dalam negeri sebagai prioritas utama. Tambahan produksi gas dari proyek-proyek strategis diharapkan dapat memperkuat pasokan domestik, terutama untuk industri dan pembangkit listrik, sebelum sebagian dialokasikan ke pasar ekspor.
Kebijakan tersebut juga menjadi sinyal bahwa Indonesia tidak akan begitu saja mengekspor sumber daya energinya tanpa memperoleh manfaat yang sepadan. Pemerintah menekankan bahwa hubungan perdagangan energi harus berjalan dua arah dan menguntungkan kedua belah pihak.
Yang Perlu Dicermati
Hingga kini belum ada rincian resmi mengenai negara mana yang akan dievaluasi kontrak ekspor gasnya. Pemerintah juga belum menyebutkan jadwal evaluasi maupun kriteria spesifik yang digunakan untuk menilai negara-negara tersebut.
Karena itu, publik perlu mencermati perkembangan lanjutan, khususnya bagaimana evaluasi kontrak dijalankan dan apakah kebijakan ini berdampak pada penerimaan negara dari sektor migas. Pemerintah diminta memastikan bahwa prioritas domestik tetap berjalan seiring dengan kepastian iklim investasi di sektor energi.
Yang jelas, pernyataan Bahlil menandai arah baru kebijakan energi Indonesia yang lebih menekankan kedaulatan dan kesetaraan. Pemerintah ancam hentikan ekspor gas, ini daftar negara pembeli utama gas RI menjadi pengingat bahwa pemanfaatan sumber daya alam akan diarahkan untuk kepentingan nasional terlebih dahulu.
