Cakrawala News – 11 September 2026 | Pemerintah memperluas uji coba perlinsos digital ke 258 kabupaten/kota, naik signifikan dari sebelumnya yang baru diterapkan di 43 kabupaten/kota. Perluasan itu dibarengi dengan peluncuran Gerakan Perlinsos Peduli Tetangga yang mendorong warga membantu tetangga atau keluarga yang kesulitan mendaftar bantuan sosial secara mandiri.
Hingga kini, lebih dari 4,3 juta kepala keluarga (KK) tercatat telah melakukan pendaftaran dalam kurun waktu sekitar dua bulan. Perkembangan tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) yang dipimpin Ketua KPTDP Luhut B. Pandjaitan di Kantor Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Jakarta, Kamis (10/9/2026).
Rapat itu dihadiri Menteri PANRB, Menteri Komunikasi dan Digital, Kepala BPS, Kepala BSSN, Wakil Menteri Sosial, serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait.
Perluasan Nasional pada Pekan Ketiga Oktober
Luhut mengatakan Presiden telah memberikan arahan agar perlinsos digital diperluas secara nasional pada pekan ketiga Oktober. Meski antusiasme pendaftaran tinggi, ia mengingatkan masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, terutama dari sisi kesiapan sistem.
“Presiden sudah menyampaikan arahan untuk memperluas Perlinsos Digital secara nasional pada minggu ketiga Oktober. Seiring dengan perluasan Perlinsos Digital ke ratusan kabupaten/kota yang kini telah mencatat lebih dari 4,3 juta KK pendaftar, tentu masih ada banyak pekerjaan rumah yang perlu kita selesaikan, terutama dari sisi kesiapan sistem,” ujar Luhut.
Pendaftaran saat ini paling banyak berasal dari Bali, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Pertumbuhan pendaftaran juga mulai terlihat di sejumlah wilayah lain, seperti Sumatera Barat dan Nusa Tenggara Barat.
Durasi Pendaftaran Dipangkas, Biaya Nyaris Nol
Hasil evaluasi uji coba menunjukkan lebih dari 70 persen masyarakat memberikan respons positif terhadap perlinsos digital. Proses yang sebelumnya membutuhkan waktu sekitar 75 hingga 200 hari disebut kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit.
Selain itu, biaya yang harus ditanggung masyarakat dalam proses tersebut dapat ditekan hingga hampir nol rupiah. Pemerintah menilai digitalisasi ini juga berpotensi mengurangi inclusion error dan exclusion error, yakni kondisi ketika warga yang berhak tidak menerima bantuan atau sebaliknya, warga yang tidak berhak justru mendapatkannya.
Antusiasme Warga Diimbangi Kesiapan Sistem
Menteri Komunikasi dan Digital yang juga menjabat Wakil Ketua II KPTDP menilai tingginya antusiasme masyarakat perlu diimbangi dengan kesiapan sistem. Pemerintah telah menyiapkan stress test, load test, serta pengamanan data. Pelaksanaan rollout akan dilakukan secara bertahap dan dievaluasi sebelum diperluas secara nasional.
Sistem tersebut dirancang untuk melayani sekitar 50 juta pengguna. Karena itu, kemandirian pengelolaan data pribadi menjadi salah satu perhatian utama. Pihaknya juga bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara dalam melakukan uji ketahanan, uji beban, dan pengukuran waktu penggunaan oleh penerima manfaat.
Sasaran penerima bantuan melalui sistem digital ini diperkirakan mencapai 50 juta orang yang berasal dari desil 1-5 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), atau kelompok rumah tangga sangat miskin hingga menengah bawah. Luhut memperkirakan jumlah penerima bantuan sosial tahun depan bisa lebih dari 50 juta orang setelah perbaikan data.
Perbaikan Data DTSEN Libatkan AI Buatan Dalam Negeri
DEN menyatakan tengah memperbaiki akurasi DTSEN karena data tersebut akan menjadi acuan penyaluran perlinsos via sistem digital tahun depan. Perbaikan dilakukan oleh Anggota DEN Arief Anshory Yusuf dan Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Addininggar Widyasanti, dibantu kecerdasan artifisial atau AI buatan dalam negeri.
Luhut menyebut perbaikan data penting lantaran jumlah penerima bantuan melalui sistem digital tersebut diperkirakan sangat besar. Sistem digital itu, menurutnya, dibangun oleh putra-putri Indonesia.
Terkait kemungkinan kesalahan data, Menteri Komunikasi dan Digital menyatakan sistem telah dilengkapi mekanisme sanggah bagi penerima manfaat yang belum menerima bantuan karena data DTSEN. Ia berharap data yang digunakan sistem ini jauh lebih siap pada Oktober 2026.
Kemensos Dukung, Jabar Pasang Target 2027
Kementerian Sosial mendukung penuh percepatan digitalisasi perlindungan sosial untuk penyaluran bantuan sosial. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengatakan kesiapan data menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam proses tersebut.
“Kemensos sangat mendukung implementasi rencana implementasi perlinsos digital untuk penyaluran bansos tahun 2027. Yang dibutuhkan untuk mempercepat proses distribusi melalui perlinsos ini, yang pertama adalah data,” katanya.
Dukungan juga datang dari daerah. Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menargetkan masyarakat di 27 kabupaten/kota di Jawa Barat telah terdaftar dalam sistem perlindungan sosial digital pada awal 2027. Target itu ditetapkan agar penyaluran bantuan sosial semakin tepat sasaran.
Erwan menyampaikannya usai menghadiri rapat pembahasan dukungan pemerintah daerah dalam percepatan pelaksanaan piloting digitalisasi perlindungan sosial di Provinsi Jawa Barat di Ruang Rapat Ciremai, Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (9/9/2026). Rapat itu melibatkan Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta unsur TNI dan Polri.
Menurut Erwan, pelibatan TNI dan Polri diperlukan untuk memperkuat verifikasi di lapangan agar klasifikasi kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi sebenarnya. Saat ini terdapat 11 kabupaten/kota di Jawa Barat yang menjadi lokasi piloting, dengan agen perlindungan sosial ditempatkan di wilayah tersebut. Digitalisasi ini menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai pintu masuk layanan, termasuk untuk verifikasi biometrik, pengajuan BPNT atau PKH, serta pemeriksaan kelayakan melalui integrasi basis data pemerintah.
Mensos Ajak SDM Sekolah Rakyat Jadi Agen
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengajak sumber daya manusia Sekolah Rakyat menjadi Agen Perlinsos melalui Gerakan Nasional Peduli Tetangga. Menurutnya, tidak semua masyarakat memiliki telepon pintar, literasi digital, dokumen lengkap, atau keberanian untuk mendaftar.
“Saya mengajak Bapak-Ibu sekalian semua, untuk bersedia menjadi Agen Perlinsos. Supaya data kita makin akurat, mari kita peduli sama tetangga kita, kalau kita tidak bisa menjangkau yang lain, tetangga kita dululah,” kata Gus Ipul.
Ia menegaskan Kemensos bekerja membantu Presiden Prabowo Subianto mengimplementasikan Pasal 34 ayat (1) UUD Republik Indonesia 1945 tentang fakir miskin dan anak-anak terlantar yang dipelihara oleh negara. Data yang akurat, lanjutnya, menjadi syarat agar program tepat sasaran. Pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 terkait DTSEN berupaya menghadirkan data tunggal terintegrasi yang dimutakhirkan setiap tiga bulan sekali.
Dengan perluasan uji coba ke ratusan daerah, kesiapan sistem, akurasi data, dan pelibatan masyarakat menjadi tiga faktor penentu keberhasilan perlinsos digital. Pemerintah menegaskan perluasan nasional tetap akan dievaluasi secara bertahap, sementara daerah diminta menyiapkan agen dan pemutakhiran data agar bantuan benar-benar sampai kepada warga yang berhak.
