Cakrawala News – 20 Oktober 2026 | Presiden Prabowo Subianto menargetkan tidak ada lagi kebakaran di lahan gambut di seluruh Indonesia. Untuk mewujudkan target tersebut, Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) mulai memetakan sekitar 500 Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) guna mengidentifikasi kawasan kritis yang membutuhkan pemulihan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menekan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berulang setiap tahun, sejalan dengan arahan Prabowo targetkan tak ada lagi kebakaran gambut, BPGMN petakan 500 KHG.
Kepala BPGMN Satyawan Pudyatmoko menyampaikan pemetaan itu diperlukan untuk mengetahui kondisi setiap kawasan hidrologis gambut, terutama wilayah yang mengalami kerusakan dan berulang kali terbakar. Hasil pemetaan akan menjadi dasar penentuan prioritas pemulihan ekosistem gambut.
“Ada sekitar 500-an Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) yang akan kita petakan. Seperti daerah aliran sungai (DAS) yang memiliki kategori kritis dan sangat kritis, KHG juga akan kita petakan,” ujar Satyawan seusai menghadiri pelantikan pejabat pemerintah di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/10/2026).
Rapat Terbatas di Istana Kepresidenan
Langkah BPGMN berjalan seiring dengan rapat terbatas yang digelar Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Senin (19/10/2026). Prabowo memanggil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman, Kepala BPGMN Satyawan Pudyatmoko, serta sejumlah menteri terkait untuk membahas perkembangan karhutla di sejumlah wilayah Indonesia.
Saat tiba di Istana Kepresidenan, Dudung mengatakan akan melaporkan hasil rapat bersama sejumlah kementerian kepada Prabowo, sekaligus menerima arahan lebih lanjut terkait penanganan karhutla.
“Hasil rapat saya tadi dengan kementerian, saya akan laporkan kepada Pak Presiden. Tentunya hari ini mau ada petunjuk-petunjuk lebih lanjut dari Bapak Presiden mengenai karhutla,” kata Dudung.
Namun, Dudung belum menyampaikan data terbaru, termasuk jumlah titik panas (hotspot) maupun status penetapan bencana nasional. “Belum, belum, tunggu sepulang dari sini saya sampaikan,” ucapnya. Hal senada disampaikan Kepala BPGMN yang menyebut kedatangannya untuk rapat mengenai karhutla, tetapi belum merinci hal-hal yang akan dibahas.
Selain Dudung dan Kepala BPGMN, sejumlah pejabat lain terlihat tiba di Istana Kepresidenan, antara lain Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Listyo Sigit Prabowo. Sebelumnya pada hari yang sama, Dudung juga memanggil beberapa menteri untuk membahas penanganan karhutla di kantornya, di antaranya Menteri Luar Negeri, Menteri Transmigrasi, Kepala Bakom, Kepala BRIN, Wakil Menteri Lingkungan Hidup, serta Kepala Badan Cadangan Nasional.
Akar Masalah: Gambut yang Mengering
Menurut Satyawan, kebakaran gambut berulang terjadi karena perubahan kondisi alami gambut yang semula basah menjadi kering. Kondisi tersebut membuat lahan gambut lebih rentan terbakar, terutama ketika musim kemarau berlangsung panjang dan fenomena El Nino meningkatkan risiko kekeringan.
Ia menjelaskan, kanal yang mengalirkan air keluar dari lahan gambut menjadi salah satu persoalan utama dalam pengelolaan ekosistem tersebut. Pembangunan kanal di kawasan kubah gambut juga mengurangi kemampuan kawasan itu menyimpan air yang dibutuhkan untuk menjaga kelembapan lahan selama musim kemarau.
“Gambut terbakar karena ada upaya mengubah sifat alaminya, dari yang basah dan lembap menjadi kering. Ini merupakan masalah utama dalam pengelolaan gambut di Indonesia,” kata Satyawan.
Guna mengatasi persoalan itu, BPGMN akan memetakan kanal dan membangun sekat kanal agar air tidak mengalir keluar dari kawasan gambut secara berlebihan. Langkah tersebut bertujuan mempertahankan kelembapan gambut sehingga lahan tidak mudah terbakar ketika menghadapi cuaca kering.
“Kita tahu sumber kekeringan itu adalah kanal. Kanal sudah sangat banyak. Gambut juga memiliki kubah yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan air. Sering kali kubah gambut justru dibuat kanal, padahal kubah tersebut merupakan menara air. Akibatnya, ketika musim kemarau seperti sekarang, air dari kubah sudah habis,” ujarnya.
Selain memperbaiki tata air, BPGMN akan mendorong masyarakat mengembangkan komoditas yang sesuai dengan karakteristik lahan gambut. Satyawan menyebut sagu, jelutung, dan nanas sebagai beberapa komoditas yang dapat mendukung kegiatan ekonomi masyarakat tanpa mengabaikan perlindungan ekosistem.
“Kami akan mendorong komoditas yang ramah terhadap kondisi gambut, misalnya sagu, jelutung, nanas, dan komoditas lainnya. Jangan sampai perlindungan gambut mematikan ekonomi masyarakat,” kata Satyawan.
Teknologi untuk Deteksi Dini
Wakil Kepala BPGMN, Mayor Jenderal TNI Sriyanto, mengatakan pihaknya akan memanfaatkan teknologi informasi untuk mendeteksi potensi kebakaran sejak dini. Teknologi tersebut diharapkan membantu pemerintah mengidentifikasi kawasan berisiko, memproyeksikan kemungkinan kebakaran, dan menentukan langkah mitigasi sebelum api meluas.
Pemerintah berharap pengembangan teknologi memungkinkan potensi kebakaran diprediksi hingga tiga hari sebelum kejadian. Meski demikian, Sriyanto mengakui belum dapat memastikan apakah teknologi dengan kemampuan tersebut sudah tersedia untuk seluruh wilayah Indonesia.
Menurut Satyawan, penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui pemadaman setelah api muncul. Perlindungan dan pemulihan ekosistem perlu dilakukan secara terencana dengan dukungan pemetaan risiko serta koordinasi lintas lembaga. Pemerintah juga mengharapkan jumlah kejadian kebakaran menurun secara bertahap, terutama di kawasan yang selama ini berulang kali mengalami karhutla.
Dengan pemetaan 500 KHG, pemerintah berupaya memastikan upaya Prabowo targetkan tak ada lagi kebakaran gambut, BPGMN petakan 500 KHG tidak berhenti pada pernyataan, melainkan diikuti langkah teknis di lapangan. Pemetaan menjadi pintu masuk untuk menentukan kawasan mana yang harus dipulihkan lebih dulu, sekaligus memastikan intervensi tata air dan pemberdayaan masyarakat berjalan tepat sasaran.
Ke depan, publik masih menantikan data terbaru mengenai jumlah titik panas dan perkembangan penanganan karhutla yang dijanjikan akan disampaikan setelah rapat terbatas di Istana. Selain itu, efektivitas sekat kanal, pemulihan kubah gambut, serta kesiapan teknologi deteksi dini akan menjadi indikator penting bagi keberhasilan target bebas kebakaran gambut yang dicanangkan Presiden.
