Cakrawala News – 28 Oktober 2026 | Impor minyak mentah tak lagi singgah ke negara lain, fasilitas storage disiapkan pemerintah sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan energi nasional. Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan rencana pembangunan fasilitas penyimpanan minyak mentah di dalam negeri agar crude yang dibeli dari luar negeri dapat dikirim langsung ke Indonesia.
“Crude kita juga nanti kita akan membangun storage di sini. Nanti BLU dengan beberapa perusahaan yang sudah melakukan kerja sama akan membangun storage. Supaya kalau kita impor crude, tidak lagi mampirin negara A, negara B, negara C, langsung ke Indonesia,” ujar Bahlil seusai konferensi pers mengenai ketahanan energi nasional di Jakarta, Senin (26/10/2026).
Rencana tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memangkas jalur pengiriman impor sekaligus mengurangi risiko gangguan rantai pasok energi di tengah ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Dengan fasilitas penyimpanan di dalam negeri, pemerintah berupaya memperkuat kendali atas penerimaan dan ketersediaan minyak mentah impor sekaligus mendukung kelancaran pasokan ke kilang nasional.
Melibatkan BLU dan Perusahaan Mitra
Pembangunan fasilitas penyimpanan akan melibatkan Badan Layanan Umum (BLU) bersama sejumlah perusahaan mitra yang telah menjalin kerja sama. Langkah ini berjalan seiring penerapan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 107 Tahun 2026 yang mengubah mekanisme pengadaan minyak mentah, bahan bakar minyak (BBM), dan liquefied petroleum gas (LPG).
Melalui aturan tersebut, pengadaan energi dilakukan oleh BLU melalui skema kerja sama antarpemerintah (government-to-government/G2G) maupun pemerintah dengan badan usaha (government-to-business/G2B). Perubahan mekanisme pengadaan dan pembangunan storage disebut sebagai dua langkah yang saling melengkapi: pengadaan langsung melalui kerja sama pemerintah diharapkan memperkuat kepastian pembelian, sedangkan fasilitas penyimpanan ditujukan untuk mendukung penerimaan dan pengelolaan pasokan di dalam negeri.
Pemerintah mempercepat langkah tersebut menyusul arahan Presiden Prabowo Subianto agar jajaran terkait menyiapkan berbagai skenario menghadapi ketidakpastian geopolitik global. Indonesia masih mengimpor minyak mentah, meskipun pasokannya tidak lagi berasal dari kawasan Timur Tengah. Selain menyiapkan infrastruktur penyimpanan, pemerintah juga membidik kontrak pasokan jangka panjang untuk mengurangi risiko ketidakpastian pengadaan. Bahlil dijadwalkan mengunjungi sejumlah negara, termasuk India dan China, guna menjajaki peluang kerja sama sekaligus memperoleh kepastian pasokan energi.
UEA Siap Kirim hingga 30 Juta Barel
Di sisi lain, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto mengungkapkan bahwa Uni Emirat Arab (UEA) akan mengirimkan minyak mentah ke Indonesia. Pengiriman tersebut rencananya dilakukan tanpa biaya tambahan, termasuk bebas ongkos kirim (free kapal).
Djoko menyampaikan hal itu usai mendampingi Bahlil dalam pertemuan dengan Duta Besar UEA serta Presiden Direktur Mubadala Energy di Ritz-Carlton, Jakarta, Selasa (27/10/2026). Meski belum menjelaskan secara rinci mekanisme impor minyak mentah tersebut, Djoko membocorkan bahwa volume yang dikirim mencapai 30 juta barel.
“Duta Besar Abu Dhabi menyampaikan bahwa pemerintah Uni Emirat Arab akan segera mengirim minyaknya ke Indonesia hingga 30 juta barel tanpa biaya working capital, termasuk gratis kapalnya. Ini tentu kabar yang sangat bagus buat kita,” kata Djoko.
Pertemuan itu juga mendiskusikan keputusan investasi akhir (Final Investment Decision/FID) untuk proyek gas Andaman di Aceh. “Saya mohon maaf agak terlambat karena tadi mendampingi Pak Menteri menerima Duta Besar Abu Dhabi bersama Presiden Direktur Mubadala, yang melaporkan salah satunya mengenai FID proyek gas di Andaman, Aceh,” ujarnya.
Sebelumnya, Bahlil menjelaskan pertimbangan pemerintah dalam mengimpor minyak mentah dari luar negeri. Menurutnya, harga jual yang lebih murah menjadi salah satu aspek pertimbangan utama. Ia menegaskan pemerintah tidak condong ke negara produsen minyak tertentu saja. “Pemerintah Indonesia akan selalu berpikir dan bertindak hati-hati dengan memprioritaskan asas keekonomian. Artinya, ketersediaan barang itu penting, tetapi nilainya juga harus ekonomis,” kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Jumat (18/9/2026).
Efisiensi Pengadaan Masih Dipertanyakan
Meski demikian, rencana pengalihan pengadaan impor dari PT Pertamina ke Lembaga Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) dinilai belum tentu meningkatkan efisiensi pengadaan energi nasional. Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai langkah ini berisiko memperbesar keterlibatan birokrasi dalam kegiatan komersial dan justru memperpanjang proses pengadaan.
“Saya kira Lemigas belum begitu berpengalaman dalam pengadaan. Proses bisnisnya tidak semakin cepat dari saat ini, dan bisa jadi malah semakin lama,” kata Fahmy saat dihubungi lewat sambungan telepon pada Selasa (27/10).
Fahmy juga menyoroti risiko hukum yang dapat muncul apabila pengadaan melalui skema G2G menimbulkan sengketa dengan pemasok internasional. Menurutnya, keterlibatan pemerintah secara langsung dalam kontrak pengadaan dapat memperbesar eksposur negara terhadap risiko hukum dan konsekuensi finansial. Ia pun mengingatkan perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pengadaan, terutama penentuan pemasok, negosiasi harga, serta pelaksanaan kontrak.
Pelajaran dari Singapura dan Arab Saudi
Langkah Indonesia sejalan dengan tren di kawasan. Arab Saudi berencana menyimpan minyak mentah di Singapura mulai paruh kedua 2027 untuk memperkuat ketahanan pasokan energi dan memperlancar distribusi ke pasar Asia Tenggara. Menteri Energi, Perdagangan, dan Industri Singapura Tan See Leng mengumumkan rencana itu dalam rangkaian Singapore International Energy Week pada Senin (26/10/2026), melibatkan Energy Market Authority (EMA), JTC Corporation, dan Saudi Aramco.
Minyak mentah tersebut direncanakan disimpan di Jurong Rock Caverns, fasilitas penyimpanan bawah tanah di Pulau Jurong yang berada sekitar 150 meter di bawah permukaan tanah dengan kapasitas total sekitar 9 juta barel hidrokarbon cair, termasuk minyak mentah dan kondensat. Menteri Energi Arab Saudi Pangeran Abdulaziz bin Salman Al Saud menyatakan penyimpanan minyak di dekat pasar utama Asia dapat meningkatkan fleksibilitas distribusi dan memperkuat kesiapan menghadapi gangguan pasokan.
Dengan skema baru, impor minyak mentah tak lagi singgah ke negara lain, fasilitas storage disiapkan sebagai penopang utama. Namun, keberhasilan kebijakan ini akan bergantung pada kesiapan infrastruktur, kapasitas lembaga pelaksana, serta transparansi pengadaan. Publik akan menantikan rincian mekanisme impor, termasuk volume, nilai kontrak, dan jadwal operasional fasilitas penyimpanan, agar rencana penguatan ketahanan energi tidak berhenti pada pengumuman.
