Cakrawala News – 29 September 2026 | Wali Kota New York Zohran Mamdani balas pidato Netanyahu di sidang PBB dengan menuduh Perdana Menteri Israel itu kembali menyebarkan “kebohongan tak berdasar” mengenai perang di Gaza. Dalam pernyataannya, Mamdani menegaskan bahwa tidak ada pernyataan Netanyahu di forum Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mampu mengubah statusnya sebagai subjek surat perintah penangkapan Mahkamah Pidana Internasional (ICC).
“Netanyahu memanfaatkan pidatonya di PBB untuk mengulangi kebohongan tak berdasar yang bertujuan menutupi ‘genosida terhadap warga Palestina’ yang dilakukannya,” kata Mamdani, seperti dikutip Reuters, Jumat (25/9/2026).
Pernyataan itu muncul setelah Netanyahu, dalam pidatonya pada Kamis (24/9/2026) waktu Amerika Serikat, secara langsung menyerang Mamdani. Perdana Menteri Israel tersebut menyebut wali kota berusia muda itu sebagai sosok “antisemit” dan menudingnya membenci warga Yahudi, baik yang tinggal di New York maupun di Israel.
Serangan Netanyahu dari Panggung PBB
Dalam pidatonya di hari ketiga sidang Majelis Umum PBB, Netanyahu mengklaim bahwa sejak Mamdani terpilih menjadi Wali Kota New York pada 2025, banyak warga Yahudi di kota tersebut tidak lagi merasa aman. Ia mengaku menerima keluhan dari komunitas Yahudi yang menilai New York telah berubah dengan cepat.
“Tuan Mamdani, sejak Anda terpilih sebagai walikota kota ini, banyak orang Yahudi tidak lagi merasa aman di New York. Mereka berbicara kepada saya, mereka mengatakan kepada saya ‘Ini bukan kota yang kita ingat. Kota ini berubah begitu cepat’,” ujar Netanyahu, seperti dilansir The Guardian.
Netanyahu juga menuduh Mamdani berupaya membungkam dirinya dan mencegahnya datang ke New York. Selain itu, ia menyinggung istri Mamdani, Rama Duwaji, yang diklaimnya pernah menyukai unggahan yang memuji serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023, peristiwa yang memicu perang Gaza.
Dalam pidato tersebut, Netanyahu menyampaikan kalimat keras kepada para pihak yang mengkritik kebijakan Israel. “Memalukan sekali kalian karena memutarbalikkan fakta. Memalukan sekali kalian karena membalikkan peran korban dan pelaku. Memalukan sekali kalian karena meludahi kebenaran,” katanya.
Mamdani Singgung Surat Penangkapan ICC
Menanggapi serangan itu, Zohran Mamdani balas pidato Netanyahu di sidang PBB dengan mengaitkan pernyataannya pada proses hukum yang tengah berjalan di ICC. Menurut Mamdani, narasi Netanyahu di forum internasional tidak mengubah fakta bahwa dirinya masih menjadi buronan mahkamah tersebut.
“Namun, tidak ada kebohongan yang dapat mengubah fakta bahwa dia tetap menjadi subjek surat penangkapan dari Mahkamah Pidana Internasional yang mendakwakan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan,” ujar Mamdani.
ICC mengeluarkan surat penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant pada 21 November 2024. Dalam keputusan itu, majelis pra-peradilan ICC menyebut dugaan kejahatan berupa kelaparan sebagai metode peperangan, serta sejumlah kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk pembunuhan dan penganiayaan.
Israel dan Netanyahu menolak seluruh tuduhan tersebut dan mempersoalkan yurisdiksi ICC atas kasus itu. Karena itu, tuduhan dalam surat penangkapan tersebut masih berstatus dugaan yang menjadi bagian dari proses hukum internasional, bukan putusan pengadilan yang menyatakan Netanyahu bersalah.
Ketegangan yang Memanas Sejak Juli
Perseteruan antara Mamdani dan Netanyahu terkait surat penangkapan ICC bukan hal baru. Pada Juli lalu, Mamdani menyatakan keinginannya menangkap Netanyahu jika pemimpin Israel itu menghadiri sidang PBB di New York.
“Saya percaya bahwa Perdana Menteri Netanyahu pantas berada di Den Haag. Dia adalah penjahat perang yang telah didakwa oleh ICC. Saya juga telah mengatakan bahwa saya akan mematuhi hukum yang berlaku di Kota New York,” kata Mamdani, seperti dilansir NBC New York.
Namun, Mamdani akhirnya mengurungkan niat tersebut. Ia mengakui tidak memiliki kewenangan hukum independen untuk menegakkan surat penangkapan terhadap seorang kepala pemerintahan negara lain. Mamdani kemudian menyerukan kepada pemerintah federal Amerika Serikat agar bergabung dengan ICC dan melaksanakan surat perintah itu.
Sejak saat itu, tensi antara kedua tokoh meningkat. Keduanya kerap saling melontarkan kritik pedas, termasuk melalui media sosial.
Delegasi Walk Out saat Netanyahu Berbicara
Pidato Netanyahu di Majelis Umum PBB juga diwarnai aksi protes sejumlah delegasi. Puluhan utusan negara dilaporkan keluar dari ruang sidang, sementara sebagian lainnya terdengar mencemooh dan meneriakkan ejekan.
Delegasi Indonesia termasuk yang kompak berdiri dan meninggalkan bangku, sehingga kursi Indonesia di ruangan tersebut kosong. Aksi serupa dilakukan puluhan delegasi lain. Tim Netanyahu yang berada di dalam ruangan justru berdiri dan bertepuk tangan, sementara ketua sidang meminta situasi kembali tertib.
“Jika masih ada pengecut moral lainnya yang belum meninggalkan ruangan ini, silakan pergi,” kata Netanyahu kepada para delegasi yang meninggalkan ruang sidang, seperti dilansir AFP.
Pidato tersebut disampaikan Netanyahu ketika ia tengah menghadapi pemilu Israel yang dijadwalkan berlangsung pada 27 Oktober mendatang. Ia memanfaatkan panggung PBB untuk menyerang sejumlah pihak yang selama ini mengkritik kebijakan Israel.
Di sisi lain, Menteri Luar Negeri RI Sugiono dalam pidato kenegaraan pada Sidang Majelis Umum PBB ke-81 menegaskan dukungan konsisten Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina melalui solusi dua negara. “Indonesia akan terus berdiri bersama rakyat Palestina hingga hak mereka atas penentuan nasib sendiri terpenuhi, dan hingga negara Palestina yang merdeka dan berdaulat terwujud,” tegas Sugiono.
Bagi Mamdani, pernyataan balasan atas pidato Netanyahu menjadi penegasan sikap politiknya di panggung nasional Amerika Serikat. Sebagai wali kota Muslim pertama yang memimpin New York, posisinya yang vokal terhadap Israel membuatnya menjadi salah satu figur yang paling disorot dalam dinamika politik luar negeri AS menjelang pemilu Israel.
Yang perlu dicermati selanjutnya adalah apakah seruan Mamdani kepada pemerintah federal AS untuk menegakkan surat penangkapan ICC akan mendapat respons, serta bagaimana dampak perseteruan ini terhadap posisi politik keduanya menjelang agenda pemilu Israel pada 27 Oktober mendatang.
