Cakrawala News – 11 Oktober 2026 | Ganjil genap Jakarta dinilai banyak celahnya, pengamat minta skema Asian Games 2018 dipakai lagi sebagai salah satu opsi untuk menekan kemacetan. Pengamat transportasi yang juga Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno, menilai kebijakan ganjil genap yang telah berjalan sekitar satu dekade di ibu kota kini berada di persimpangan jalan dan membutuhkan evaluasi mendalam.
Menurut Djoko, sistem ganjil genap sejatinya dirancang sebagai kebijakan transisi, bukan solusi permanen. Ia menyoroti bahwa kebijakan ini mulai diterapkan sejak menggantikan sistem 3-in-1 pada tahun 2016. Kini, setelah bertahun-tahun berjalan, berbagai celah dalam penerapannya semakin terlihat sehingga efektivitasnya dalam mengurai kemacetan dipertanyakan.
Evaluasi Ganjil Genap dan Dorongan ke Solusi Fundamental
Djoko menyampaikan hal tersebut di tengah pembahasan evaluasi yang dilakukan oleh Pramono Anung bersama Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta. Menurutnya, langkah evaluasi itu mencerminkan dinamika yang memang diperlukan untuk mencari solusi yang lebih tepat bagi permasalahan transportasi ibu kota.
“Kebijakan Ganjil-Genap (Gage) di Jakarta yang telah berjalan sekitar satu dekade (sejak menggantikan sistem 3-in-1 pada tahun 2016) memang berada di persimpangan jalan. Evaluasi mendalam yang dibahas oleh Pramono Anung bersama Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta mencerminkan dinamika tersebut,” kata Djoko dalam keterangan tertulisnya.
Ia menegaskan bahwa para ahli transportasi dan pengamat perkotaan telah menyepakati sejumlah langkah logis ke depan. Salah satu opsi yang dinilai paling fundamental adalah transisi dari ganjil genap menuju Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar elektronik. Sistem ini membatasi penggunaan jalan berbasis disinsentif ekonomi, di mana siapa pun yang melintas pada jam sibuk harus membayar.
Menurut Djoko, penerapan ERP dapat menghilangkan celah yang selama ini muncul dalam kebijakan ganjil genap, seperti kepemilikan dua mobil atau penggunaan pelat nomor palsu. Dengan sistem berbasis pembayaran elektronik, setiap kendaraan yang melintas akan tercatat dan dikenai tarif sesuai ketentuan, sehingga potensi manipulasi dapat ditekan.
Disinsentif Parkir hingga Penguatan Transportasi Publik
Selain ERP, Djoko juga mengusulkan penerapan disinsentif tarif parkir atau parkir mahal. Ia menyarankan agar tarif parkir dinaikkan secara signifikan di zona-zona pusat bisnis yang sudah memiliki akses transportasi umum yang baik. Kebijakan ini diharapkan mendorong pemilik kendaraan pribadi untuk beralih menggunakan angkutan umum.
Namun, Djoko mengingatkan bahwa disinsentif parkir tidak akan berjalan efektif tanpa integrasi dan penguatan transportasi publik. Menurutnya, integrasi ini menjadi kunci agar masyarakat memiliki alternatif yang layak, aman, dan nyaman saat meninggalkan kendaraan pribadinya.
“Integrasi dan penguatan transportasi publik, pengembangan lebih lanjut pada cakupan TransJakarta (first-mile/last-mile), perluasan rute MRT Jakarta, LRT Jakarta, serta armada pengumpan (feeder) agar masyarakat memiliki alternatif yang layak, aman, dan nyaman saat meninggalkan kendaraan pribadinya,” kata Djoko.
Ia menilai pengembangan cakupan TransJakarta hingga menjangkau perjalanan first-mile dan last-mile menjadi penting. Begitu pula perluasan rute MRT Jakarta dan LRT Jakarta, serta penambahan armada pengumpan yang menghubungkan kawasan permukiman dengan simpul transportasi utama. Tanpa itu, masyarakat akan tetap enggan beralih dari kendaraan pribadi.
Skema Asian Games 2018 sebagai Pembanding
Dalam konteks evaluasi ini, skema ganjil genap yang diterapkan saat Asian Games 2018 dinilai relevan untuk ditinjau kembali. Pada perhelatan olahraga internasional tersebut, pemerintah menerapkan kebijakan ganjil genap dengan cakupan yang lebih luas dan pengaturan yang lebih ketat untuk menjaga kelancaran lalu lintas selama event berlangsung.
Pengalaman itu menunjukkan bahwa dengan cakupan yang lebih luas serta pengawasan yang lebih disiplin, ganjil genap dapat memberikan dampak signifikan terhadap penurunan volume kendaraan di ruas-ruas jalan tertentu. Karena itu, pengamat menilai skema Asian Games 2018 dapat menjadi pembanding atau bahkan opsi yang dipertimbangkan kembali dalam evaluasi kebijakan saat ini.
Meski demikian, Djoko menekankan bahwa keberanian untuk beralih dari ganjil genap menuju skema yang lebih fundamental seperti ERP dan penguatan disinsentif parkir bukan lagi sekadar pilihan kebijakan, melainkan sebuah keharusan. Menurutnya, Jakarta tidak bisa terus diurai dengan solusi sementara.
“Keberanian untuk beralih dari Ganjil-Genap menuju skema yang lebih fundamental, seperti ERP dan penguatan disinsentif parkir, bukan lagi sekadar pilihan kebijakan, melainkan keharusan. Jakarta tidak bisa terus diurai dengan solusi sementara; kota ini membutuhkan ketegasan politik untuk merubah perilaku mobilitas warga demi menghadirkan sistem transportasi perkotaan yang berkelanjutan,” pungkasnya.
Pernyataan Djoko ini menegaskan bahwa diskusi mengenai ganjil genap Jakarta dinilai banyak celahnya, pengamat minta skema Asian Games 2018 dipakai lagi, tidak berhenti pada perdebatan teknis semata. Ada kebutuhan mendesak untuk mengambil langkah yang lebih tegas dan berkelanjutan agar persoalan kemacetan di ibu kota dapat ditangani secara menyeluruh.
Ke depan, pembahasan antara Pramono Anung dan Dishub DKI Jakarta mengenai evaluasi ganjil genap akan menjadi perhatian publik. Publik menantikan apakah kebijakan transisi ini akan digantikan dengan skema yang lebih fundamental, atau tetap dipertahankan dengan sejumlah perbaikan. Yang jelas, penguatan transportasi publik dan integrasi antarmoda tetap menjadi prasyarat utama agar setiap kebijakan pembatasan kendaraan dapat berjalan efektif dan diterima masyarakat.
